Izin fasilitas kesehatan minim

24 Juli 2009

KP Pengajuan izin pembangunan fasilitas kesehatan dan pariwisata di Bantul sangat minim. Kabid Pelayanan dan Informasi Dinas Perijinan Dian Mutiara Rahmawati mengatakan jenis usaha di bidang kesehatan di Bantul jumlahnya masih minim, di sisi lain masyarakat lebih tertarik dengan usaha di bidang perekonomian. Dian menambahkan sebagian besar perijinan yang sudah diproses Dinas Perijinan adalah izin yang terkait dengan usaha di bidang ekonomi. Empat komponen yang harus dipenuhi dalam perijinan usaha ekonomi diantaranya izin mendirikan bangunan (IMB), izin gangguan (HO), surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda dartar perusahaan (TDP). Total izin usaha yang sudah diterbitkan Dinas Perijinan hingga 1 Juli 2009 mencapai 2.976 izin. Jumlah tersebut akumulasi sejak pendirian Dinas Perijinan pada 1 Januari 2008

Dian menambahkan dalam pengurusan ijin usaha di bidang ekonomi, para pengusaha sering menghadapi berbagai kendala yang berkaitan erat dengan dampak usaha terhadap masyarakat sekitar. Dinas Perijinan yang juga membuka posko aduan usaha mencatat dua komponen yang paling banyak berkeluh kesah terkait pendirian perusahaan yaitu masyarakat di sekitar tempat usaha dan pengusaha yang bersangkutan. Sayang, keluhan tersebut masih minim dan belum dapat dijadikan acuan utama perbaikan pelayanan. Untuk itu Dinas Perijinan mulai Rabu 22 Juli mengadakan lokakarya yang membahsa tentang mekanisme pengaduan masyarakat. Lokakarya diikuti 100 orang yang terdiri dari personel di tingkat desa, kecamatan, dinas perijinan, dinas kesehatan, Badan lingkungan hidup, dinas pekerjaan umum, dinas perhubungan dan pengusaha. Para peserta diminta untuk menyebarkan kuisioner kepada masyarakat berisi pengaduan atau keluhan di bidang pelayanan publik. Hasilnya akan dianalisis pada lokakarya berikutnya dan dijadikan acuan perbaikan pelayanan publik.

Di bagian lain, minimnya izin usaha di bidang kesehatan tidak menyebabkan minimnya kasus perijinan di bidang kesehatan. Humas Pengadilan Negeri Bantul Sukusno Aji mengatakan kasus di bidang kesehatan yang sering ditangani PN Bantul diantaranya penjualan obat daftar G tanpa izin dan praktek keperawatan tanpa izin. Hal ini mengindikasikan minimnya minat izin pengusaha kesehatan. (lia)

Dana bergulir capai 963 juta rupiah

KP Dinas Pengelola Pasar Kabupaten Bantul berhasil mengelola dana bergulir untuk pedagang pasar. Kepala Dinas Pasar Gatot Suteja mengatakan modal awal dana bergulir tahun 2009 senilai 899 juta rupiah. Saat ini dana bergulir sudah berkembang menjadi 963 juta rupiah atau Dinas Pasar berhasil menghimpun uang baru senilai 86 juta rupiah hasil pengembalian pinjaman para pedagang pasar. Dana bergulir baru diterapkan di empat pasar yaitu pasar Bantul, Imogiri, Niten dan Piyungan. Tahun 2010 Dinas Pasar berencana untuk mengajukan tambahan modal supaya dana bergulir dapat dinikmati pasar lain seperti Pasar Jodog, Pundong, Celep dan Gesikan. Dana ini diterapkan sejak Juni 2008 untuk menghilangkan ketergantungan pedagang pasar terhadap rentenir. Gatot menjelaskan sebelumnya para pedagang pasar terutama pedaganga arahan sebagian besar terjerat rentenir. Pendapatan mereka hanya terserap untuk membayar bunga rentenir yang mencapai 26 persen per bulan. Untuk itu Dinas Pasar kemudian menggulirkan dana bergulir dengan bunga 2% per 100 kali angsuran. Gatot mencontohkan untuk peminjaman 100ribu rupiah, pedagang memperoleh 98.000 rupiah. Selama seratus kali mereka mengangsur 1.000 rupiah tanpa tambahan biaya apapun hingga lunas. Namun Dinas Pasar masih terkendala dengan adanya pedagang yang sudah mendapat dana bergulir tetapi masih menggunakan jasa rentenir.

Sementara itu Anggota Panggar DPRD bantul Agus Efendi menyetujui usulan penambahan modal dana bergulir. Agus menjelaskan peran dana bergulir dalam memberantas rentenir cukup penting. Namun saat ini Agus menyadari belum semua pedagang mampu ditalangi dengan dana bergulir dan sebagian masih tergantung kepada rentenir. Agus memperkirakan lamanya birokrasi yang harus ditanggung pedagang ketika mengajukan dana bergulir menyebabkan mereka tetap bertahan menggunakan jasa rentenir. Untuk itu Agus menyrankan adanya tambahan modal yang diimbangi perpendekan birokrasi dalam mendapatkan dana bergulir. (lia)

Sebagian anak tidak peringati hari anak

Kp Momentum peringatan Hari Anak Internasional 23 Juli 2009 tidak dapat dinikmati sebagian anak di kabupaten Bantul. Salah satunya Bagus 16 tahun yang harus menjalani hukuman penjara selama 3 bulan akibat mencuri sepeda motor. Disaat teman sebayanya memulai tahun ajaran baru Bagus harus menanggung akibat dari perbuatan yang sepenuhnya bukan salahnya. Petugas Badan Pemasyarakatan (Bapas) Muryanto yang mendampingi Bagus selama proses persidangan mengatakan kurangnya perhatian  orangtua menjadi penyebab terbesar terjadinya tindak kriminal oleh anak-anak. Muryanto menjelaskan sebagian besar kurangnya perhatian terhadap anak diawali dengan terjadinya perceraian. Seperti pada kasus Bagus yang terpaksa diasuh neneknya sejak kecil karena kedua orangtuanya bercerai. Sementara faktor lingkungan hanya menjadi pendukung terjadinya tindak kriminal oleh anak. Sehingga menurut Muryanto idealnya pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak kriminal dipisahkan dengan narapidana dewasa. Sebab bila tidak dipisah sangat mungkin anak akan terkontaminasi oleh perilaku narapidana dewasa yang biasanya lebih sulit utuk disadarkan. Bahkan menurut Muryanto pemisahan harus mulai dilakukan saat proses persidangan dengan menyediakan hakim, jaksa dan ruang sidang khusus anak. Muryanto menambahkan 80 persen anak tidak kembali melakukan tindak kriminal setelah menjalani pembinaan.

Sementara itu berdasarkan data Pengadilan Negeri Bantul terdapat 25 anak berusia antara 14 hingga 18 tahun yang menjadi terdakwa dalam persidangan hingga Juli 2009. Sementara pada tahun 2008 terdapat 58 anak yang menjadi terdakwa dalam persidangan di PN Bantul. Sebagian besar anak ini dijadikan terdakwa dalam persidangan karena melakukan tindak pencurian,pencabulan dan pengeroyokan. Setelah mendapat vonis mereka akan dibina di LP khusus anak kutoarjo jawa tengah. (tok)

Sebagian anak juga jadi korban KDRT

Selain menjadi pelaku tindak kriminal sebagian anak di Bantul juga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Sekertaris Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (FKKTPA) Bantul Suprihastuti mengatakan pada tahun 2009 terdapat kecenderungan peningkatan jumlah laporan. Namun Suprihastuti yakin masih terdapat korban yang enggan melapor karena berbagai alasan. Seperti pemahaman masalah ini bukan masalah publik sehingga tidak perlu diketahui orang lain,atau tidak mengetahui dirinya telah menjadi korban kekerasan. Padahal kasus ini merupakan delik aduan yang mutlak membutuhkan laporan dari korban. Untuk FKKTPA Bantul akan mengintensifkan kegiatan pendampingan .

Dibagian lain Kejaksaan Negeri Bantul telah menyelesaikan 6 kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2008. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bantul Widagdo Mulyono Petrus mengatakan 6 pelaku kekerasan terhadap anak dapat dijatuhi pidana penjara diatas 2 tahun. Namun Kejaksaan Negeri Bantul seringkali menemui kendala untuk memproses kasus kekerasan terhadap anak menyusul pencabutan laporan oleh korban. (tok)

Homo, divonis 1 tahun 7 bulan

Kp MH PN Bantul kamis siang menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 tahun 7 bulan kepada Nur widayat alias Bety 44 tahun warga Jomboran Gilangharjo Pandak terdakwa dalam kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur. Putusan ini lebih ringan dibanding tuntutan JPU Uji Untari yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun. Dalam putusannya MH menyatakan perbuatana terdakwa melanggar UU perlindungan anak. Karena melakukan pencabulan terhadap anak laki-laki dibawah umur. Menanggapi putusan ini terdakwa menyatakan menerima (tok)

2009 PHK capai 125 kasus

23 Juli 2009

KP Jumlah kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di Bantul selama enam bulan terakhir mencapai 125 kasus. Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul jumlah tersebut diperkirakan menyamai tahun sebelumnya yang mencapai 299 kasus. Kepala Disnakertrans Bantul Sugeng Sudaruno mengatakan penyebab utama PHK adalah krisis global yang melanda dunia sejak 2008 hingga kini. Lima perusahaan yang melakukan PHK juga berbasis ekspor ke luar negeri, sebagian besar bergerak pada sektor furnitur dan konveksi. Sugeng menyebutkan kelima perusahaan tersebut dua diantaranya sudah melakukan PHK yaitu PT Gabela dan PT Surya Pelem Sewu, sedangkan tiga yang lain baru merumahkan karyawannya. Sugeng menambahkan 125 kasus PHK tersebut menimpa 86 tenaker laki-laki dan 39 tenaker perempuan. Sementara itu dari luar negeri, Disnakertrans menerima laporan 44 tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dipulangkan. Namun kepulangan mereka bukan karena PHK melainkan habisnya kontrak kerja.

Di sisi lain pemberangkatan tenaga kerja ke luar Bantul tidak berkurang. Kabid Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Bantul Bambang Sugiantoro menyebutkan hingga Juni 2009 pihaknya sudah memberangkatkan 870 angkatan kerja lokal (AKL), 215 angkatan kerja antar daerah (AKAD) dan 144 angkatan kerja antar negara (AKAN). Bambang mengatakan permintaan kerja dari luar daerah tidak terpengaruh terhadap krisis global yang sedang terjadi. Bambang mencontohkan untuk permintaan dalam negeri, perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah membutuhkan 100 pekerja. Bambang menjelaskan permintaan sebenarnya tinggi namun terkendala pada penyediaan pemukiman dan lahan garapan. Lowongan di kebun kelapa sawit tersebut cukup diminati karena upah minimum provinsi yang cukup tinggi dan pemberian beras 15 kilogram per orang setiap bulan. Bambang menyebutkan UMP di Kalimantan Timur mencapai 1 juta rupiah, sedangkan di Kalimantan Tengah mencapai 910 ribu rupiah. (lia)

Kasus curat meningkat

KP Selama satu semester awal 2009 terjadi peningkatan kasus pencurian dengan pemberatan (curat), kasus pelanggaran terhadap undang-undang anak dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bantul Dicky Rahmat Raharjo seusai tasyakuran di Kejari Bantul Rabu siang. Dicky menjelaskan perkara pencurian dengan pemberatan menjadi perhatian Kejari Bantul karena mendominasi kasus pidana umum. Selain itu Kejari juga menangani kasus pidum lain selama satu semester terakhir diantaranya kejahatan yang berhubungan dengan nyawa, narkoba dan pelanggaran UU kesehatan seperti menjual obat daftar G dan praktek keperawatan seperti halnya dokter. Dicky menambahkan selama satu semester terakhir terdapat 266 perkara pidum yang masuk ke Kejaksaan, 231 kasus diantaranya dinyatakan sudah lengkap dan 230 kasus diantaranya memasuki tahap kedua. Sedangkan kasus intelejen yang masuk ke Kejari Bantul terdiri dari tiga kasus penyimpangan dana rekontruksi diantaranya di Wirokerten Banguntapan, Mancingan Kretek dan Srunggo Imogiri. Untuk kasus perdata yang masuk terdiri dari kasus korupsi distribusi pupuk dan P2KP.

Sementara itu kekayaan Negara yang berhasil dihimpun Kejari Bantul melalui lelang selama satu semester terakhir mencapai 374 juta rupiah. Beberapa lelang yang nilainya melebihi lelang tahun lalu diantaranya uang pengganti bidang datum dan penjualan barang rampasan. Termasuk di dalamnya lelang mobil dan kendaraan dari perkara yang berhubungan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bantul yang nilainya mencapai 66 juta rupiah. Bahkan Kejaksaan Republik Indonesia menurunkan tim khusus ke Kejari Bantul karena prestasi lelang yang bagus tersebut. (lia)

SMA boleh menarik uang pengembangan

KP Sekolah menengah atas (SMA) di Bantul diperbolehkan untuk menarik iuran atau sumbangan dari wali murid dengan syarat mendapat persetujuan melalui rapat sekolah dengan dewan sekolah. Kabid Pendidikan Menengah Atas (Dikmentas) Totok Sudarto mengatakan penarikan sumbangan didasarkan pada rencana anggaran kegiatan sekolah (RAKS) setiap sekolah yang dirapatkan dengan dewan sekolah. Sekitar 75% RAKS didanai oleh pemerintah, sedangkan sisanya boleh dibebankan kepada wali murid dan disebut sebagai uang pengembangan sekolah (UPS). UPS yang dibebankan kepada wali murid tersebut diprioritaskan bagi pembiayaan yang meningkatkan mutu pendidikan. Totok menyebutkan jumlah UPS di tiap sekolah bervariasi, contohnya untuk SMA faforit dapat berkisar 2 hingga 2,5 juta rupiah. Hal ini disebabkan karena RAKS juga tinggi, seperti SMA 1 Sewon yang mencapai 4 miliar rupiah. Di Bantul terdapat 33 SMA yang terdaftar di Dinas Pendidikan Menengah dan Nonformal. (lia)

Kesepakatan Raperda lewat Voting

Kp Melalui mekanisme voting DPRD Bantul akhirnya menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Raperda tentang pembentukan organisisai satuan polisi pamong praja. Voting untuk Raperda Retribusi Pelayanan Kesehatan di puskesmas dilakukan menyusul terdapatnya Fraksi yang belum dapat meneyepakatinya.sedangkan voting untuk Raperda Pembentukan organisasi satuan polisi pamong praja dilakukan menyusul terdapatnya 2 pilihan berkaitan dengan Peraturan Pemerintah yang melandasinya. Dalam voting terhadap Raperda Retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas dari 39 Anggota DPRD yang menghadiri rapat paripurna 4 anggota menolak sedangkan 35 anggota menerima. Sementara dalam voting terhadap Raperda pembentukan organisasi satuan polisi pamong praja 4 anggota memilih opsi satu yang masih mengakomodir PP 32 tahun 2004 sebagai landasan hukum dan 35 anggota memilih opsi dua. Sementara 5 Raperda lainnya disepakati menjadi Perda setelah DPRD Bantul menggelar rapat gabungan dengan pemerintah kabupaten Bantul setelah penyampaian pemandangan akhir fraksi terhadap 7 Raperda yang diajukan pemerintah kabupaten Bantul. Ketua DPRD Bantul Joko Purnomo menegaskan mengacu kepada peraturan maka DPRD Bantul dapat menyepakati 7 Raperda ini menjadi Perda kabupaten Bantul.

Sebelumnya dalam pemandangan akhirnya fraksi-fraksi di DPRD Bantul banyak  memberikan catatan terhadap pembahasan Raperda tentang retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas dan Raperda pembentukan organisasi satuan polisi pamong praja yang diajukan pemerintah kabupaten Bantul. Dalam pemandangan akhirnya fraksi Partai Keadilan Sejahtera tetap tidak dapat menerima pembebanan biaya retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas kepada masyarakat. Melalui jurubicaranya Jupriyanto FPKS menilai tangungjawab pembiayaan ini seharusnya dibagi antara pemerintah pusat,propinsi dan kabupaten. (tok)

Pelabuhan Kuwaru batal dibangun

Kp Pembangunan pelabuhan di pantai kuwaru dipastikan gagal menyusul keputusan pemerintah pusat memilih kabupaten Kulon progo sebagai lokasi pembangunan pelabuhan. Walau demikian Bupati Bantul Idam Samawi bertekad tetap akan membangun pelabuhan untuk pendaratan kapal meski tidak sebesar rencana sebelumnya. Idam menjelaskan sebelumnya pemerintah kabupaten Bantul pernah mengajukan proposal pembangunan pelabuhan di Pantai Kuwaru kepada pemerintah pusat. Namun akhirnya pemerintah pusat menunjuk kabupaten kulon progo sebagai lokasi pembangunan pelabuhan. Idam mengaku belum mengetahui secara pasti alasan pemerintah pusat memilih kabupaten kulon progo. Namun berdasarkan geografis lebar pantai selatan Bantul lebih kecil dibanding gunung kidul dan kulon progo. Idam menyadari untuk membangun pelabuhan sesuai rencana awal membuhkan biaya yang sangat besar. Sementara untuk menjaring investor hampir tidak mungkin. Sebab investor dipastikan akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang menunjuk kulon progo sebagai lokasi pembangunan pelabuhan. (tok)

Perawat malpraktek disidang

22 Juli 2009

KP Puluhan warga Pleret mendatangi PN Bantul Selasa pagi untuk memberikan dukungan moral kepada terdakwa Maryono warga Kedaton Pleret yang didakwa melakukan malpraktek. Jaksa Penuntut Umum Arifiah dalam dakwaan yang dibacakannya mengatakan terdakwa Maryono terbukti melakukan praktek pemeriksaan kesehatan yang tidak sesuai dengan keahliannya dan tidak memiliki izin resmi dari Dinas Kesehatan Bantul. Terdakwa Maryono yang berprofesi sebagai perawat tersebut membuka rumah sakit dan melakukan pengobatan selayaknya dokter. Arifiah mengatakan praktek tersebut diketahui ketika Polres Bantul melakukan inspeksi mendadak 9 Juli 2009. Petugas Polres Bantul menemukan beberapa barang bukti diantaranya obat-obatan dalam bentuk tablet dan serbuk, alat suntik, penggerus obat dan stetoskop. Dari penyidikan Polres Bantul diketahui terdakwa Maryono telah melakukan praktek tersebut sejak tahun 2006. Dan mulai 9 Juli 2009 terdakwa berstatus sebagai tahanan kota.

Sementara itu kasus pencontrengan dobel oleh simpatisan demokrat sudah diproses oleh Polres Bantul dan berkasnya dikirim ke Kejaksaan Bantul Selasa. Jaksa Penuntut Umum Widagdo mengatakan berkas sedang dikirimkan oleh Polres Bantul ke Kejaksaan Selasa pagi. Widagdo mengaku belum menerima berkas tersebut. Widagdo menambahkan setelah berkas diterima, Kejaksaan akan mempelajarinya. Bila bukti-bukti dinilai cukup maka akan dilimpahkan ke PN Bantul. Namun bila bukti masih kurang akan dilengkapi dalam waktu tiga hari. Widagdo belum dapat memperkirakan waktu pelimpahan ke PN Bantul namun dia optimis kasus akan diangkat hingga persidangan. (lia)

PHK sepihak, buruh datangi DPRD

KP Sekitar 40 buruh PT Karisma datang ke Kantor DPRD Bantul untuk audensi dengan perwakilan menejemen PT Karisma, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul dan Komisi B DPRD Bantul. Para buruh tidak terima dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan PT Karisma, sebuah perusahaan furnitur di Kecamatan Sewon. Novi Widiastuti, salah satu buruh mengaku sebagian besar karyawan mendapat kontrak enam bulan hingga satu tahun. Namun baru satu bulan bekerja, mereka sudah di-PHK dengan alasan perusahaan sedang merugi karena krisis global. Novi dan mantan karyawan lain menuntut pembayaran gaji 100% sesuai dengan kontrak kerjanya.

Di bagian lain Komisi B DPRD Bantul akan melanjutkan mediasi tersebut Sabtu minggu ini atau Selasa minggu depan. Ketua Komisi B DPRD Bantul Sumiharto mengatakan permasalahan ini belum memperoleh titik temu karena tidak ada kesepakatan dua pihak. Sumi menjelaskan di satu sisi karyawan menuntut gaji 100%, sedangkan di sisi lain perwakilan perusahaan hanya akan memberikan tali asih yang besarnya belum pasti. Untuk itu minggu depan Komisi B kembali mengundang pihak-pihak yang sama beserta manajer PT Karisma supaya para mantan karyawan mendapatkan kepastian. (lia)

Bekas Pasar Niten akan dijadikan gudang

KP Pemerintah Kabupaten Bantul memastikan bekas pasar Niten, Pasar Imogiri dan Pasar Piyungan akan segera dikelola menjadi sarana umum. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Bantul Abu Dzarin Nurhadi mengatakan bekas Pasar Niten akan dikelola menjadi gudang, sedangkan bekas Pasar Imogiri akan dijadikan taman pintar mini, dan bekas Pasar Piyungan akan dijadikan Subterminal Jogja-Wonosari. Abu menjelaskan pendanaan pembangunan tiga fasilitas tersebut berbeda. Untuk pembangunan gudang di bekas Pasar Niten akan didanani APBN, sedangkan taman pintar dan subterminal akan didanai APBD Bantul. Abu menambahkan pembangunan ketiga fasilitas tersebut dibawah komando Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Bantul namun pengelolaannya akan diserahkan kepada pemerintah desa setempat. Abu berharap ketiga fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan dan tidak digunakan untuk keperluan bisnis tertentu.

Sementara itu Kepala Disperindagkop Bantul Yahya menjelaskan bekas pasar niten akan dijadikan sebagai gudang pertanian atau disebut resi gudang. Pembangunannya menggunakan dana stimulus dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditil (Bappebti) Pusat senilai 3 miliar rupiah. Resi gudang dapat dimanfaatkan oleg semua petani Bantul untuk menyimpan hasil pertanian meliputi padi, palawija dan bawang merah. Yahya berharap dengan penyimpanan, petani dapat mengeluarkan hasil pertanian ketika harganya sedang bagus. Yahya menambahkan jumlah komoditas yang disimpan juga dapat dijadikan jaminan bagi petani untuk mengajukan kredit perbankan. Yahya menambahkan tanah bekas Pasar Niten tersebut luasnya mencapai 3500 meter persegi, 700 meter persegi akan dibangun sebagai resi gudang, 200 meter persegi sebagai lantai jemur dan 100 meter persegi sebagai kantor dan pos penjaga gudang. Saat ini Disperindagkop sudah dalam proses pengajuan gambar rancang bangunan kepada Bappebti. (lia)

Makan selai kadaluarsa, keracunan

KP Suami istri warga Dusun Ngepet Srigading Sanden keracunan sale pisang kadaluarsa yang dibeli di swalayan P di kota Bantul. Korban bernama Lilik Wantoro 22 tahun dan istrinya Siti Nursiati 22 tahun. Korban mengaku membeli sale pisang tersebut Senin sore di swalayan P sekalian membelikan susu untuk anaknya. Setelah sale pisang dimakan, Lilik merasakan pusing dan mual-mual. Selang satu jam kemudian, istrinya juga merasakan gejala yang sama setelah makan sale tersebut. Keduanya kemudian memeriksakan diri ke Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin Puri Adhi Dusun Celep Srigading Sanden. Hingga Selasa siang, keadaan Lilik sudah membaik dan dapat berjalan-jalan, sedangkan Siti masih diinfus. Kapolsek Sanden AKP ST Susanto memastikan keduanya keracunan sale pisang kadaluarsa yang memiliki kode kadaluarsa kurang jelas yakni 31 Desember 200x. Angka paling belakang pada angka tahun tidak terbaca. (lia)

Bantul rayakan Hari jadi ke-178

21 juli 2009

KP Kinanti Subokastowo karangan Wakil Bupati Bantul Sumarno dinyanyikan dalam puncak peringatan hari jadi Bantul ke-178 di Lapangan Trirenggo Bantul Senin sore. Sekitar 1.700 orang lebih menyanyikan lagu tersebut dalam parade panembromo yang memecahkan rekor MURI ke-3.818. Senior Manajer Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) Paulus Pangka mengatakan rekor panembromo dengan peserta terbanyak ini menambah daftar rekor MURI oleh Kabupaten Bantul. Piagam rekor MURI kali ini diserahkan oleh Paulus kepada Bupati Bantul Idham Samawi, Wakil Bupati Bantul Sumarno dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Suyoto. Paulus menambahkan secara keseluruhan terdapat 11 rekor MURI yang telah dicapai Bantul diantaranya tumpeng terbanyak, memasak ikan gurameh terbanyak, macapat terlama, caping terbesar, replika gong terbesar, padasan terbesar, topeng panji terbesar, mendirikan telur terbanyak, rangkaian kuwocheng tertinggi dan bergodo panembromo terbanyak.

Selain pemecahan rekor MURI, Bupati Bantul Idham Samawi dan Wakil Bupati Bantul Sumarno juga meraih penghargaan legium veteran oleh Veteran RI. Ketua Veteran DPD DIY Sugiantoro mengatakan penghargaan veteran tidak harus diberikan kepada pejuang veteran. Melainkan warga atau pemimpin yang sangat berjasa kepada veteran juga dapat memperoleh penghargaan legium veteran tersebut. Sugiantoro mencontohkan Bupati dan Wakil Bupati Bantul yang memperoleh penghargaan legium veteran karena telah berjasa kepada veteran, diantaranya pemberian pengobatan gratis pada hari veteran dan pembangunan kantor untuk veteran. Sugiantoro menambahkan di Provinsi DIY penghargaan legium veteran kepada warga di luar pejuang veteran baru diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Bantul kali ini. (lia)

Pemkab siapkan 10 miliar untuk pilkada

KP Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) mengalokasikan dana senilai 10 miliar rupiah untuk penyelenggaraan pilkada Bantul 2010. Kepala DPKAD Bantul Abu Dzarin mengatakan jumlah tersebut masih dapat berubah karena DPKAD belum menerima pengajuan resmi dari KPU Bantul. Abu menjelaskan bila dana yang dimohon KPU lebih sedikit atau lebih besar, maka alokasi juga akan diubah jumlahnya. Abu memperkirakan dana akan lebih besar daripada pilkada sebelumnya yang hanya menghabiskan 8 miliar rupiah. Abu menambahkan pihaknya sudah melayangkan surat ke KPU untuk segera mengirimkan surat permohonan pendanaan pilkada 2010. Namun hingga kini DPKAD belum mendapatkan jawabannya. Abu memaklumi hal itu karena KPU baru disibukkan dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Jumlah anggaran kemudian akan dirapatkan juga dengan DPRD Bantul periode baru. Lebih lanjut Abu berharap pilkada hanya berlangsung satu putaran saja supaya anggaran lebih hemat. Namun bila nantinya pilkada terpaksa diselenggarakan dalam dua putaran maka DPKAD akan menambah alokasi sekitar 3 hingga 5 miliar rupiah.

Di bagian lain Anggota Komisi A DPRD Bantul Agus Efendi mengatakan terlalu dini untuk menganggarkan dana pilkada saat ini. Agus menjelaskan anggota dewan baru perlu untuk menyelesaikan permasalahan internal DPRD terlebih dahulu sebelum mengurus pembiayaan pilkada. Agus menambahkan dalam merancang pembiayaan pilkada KPU perlu lebih cermat, karena dari pengalaman pilkada-pilkada sebelumnya, jumlah yang dianggarakan KPU selalu selisih ratusan juta. Dengan alasan pendanaan tempat pemungutan suara (TPS) dan petugas di TPS. Meski demikian Agus belum bisa memberi gambaran jumlah yang pas untuk pilkada 2010. (lia)

Pemkab akan sweeping anak putus sekolah

KP Pemerintah Kabupaten Bantul akan melakukan sweeping anak putus sekolah akhir Juli hingga Agustus. Kabid Pendidikan Menengah Atas (Dkmentas) Dinas Pendidikan Menengah dan Nonformal Totok Sudarto mengatakan anak-anak putus sekolah akan diarahkan untuk bersekolah di sekolah-sekolah yang dikehendaki yang kuotanya belum penuh. Totok mencontohkan sekolah menengah atas (SMA) negeri yang kuotanya belum penuh adalah SMA 1 Dlingo. Dari kuota tiga kelas, baru terpenuhi dua kelas. Selain itu Totok menyebutkan sebagian SMA swasta juga belum penuh kuotanya. Totok berharap sekolah-sekolah yang kuotanya belum penuh tidak perlu berkecil hati karena Pemkab akan segera melakukan sweeping anak putus sekolah. (lia)

Ida Idham Samawi resmikan PAUD Fajar Manunggal

KP Ketua TP PKK Bantul Ida Idham Samawi meresmikan PAUD Fajar Manunggal di Dusun Jaten  Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan. Dalam kesempatan tersebut Ida menyerahkan bantuan senilai 1 juta rupiah. Di bagian lain ketua PAUD Fajar Manunggal Mursidi mengatakanPAUD Fajar Manunggal telah berdiri sejak 14 Desember 2008 dan

telah menerima bantuan baik dari pemerintah desa setempat serta dari TP PKK Kabupaten Bantul. Bantuan dari Pemerintah Desa senilai 5 juta rupiah, dan bantuan dari PKK bantul senilai 400 ribu rupiah sudah digunakan untuk membeli alat permainan edukatif. PAUD menaungi tiga wilayah pedukuhan diantaranya Dusun Jaten, Manukan dan Kuden. (lia)

Sekolah swasta tetap kurang murid

18 Juli 2009

KP Hingga memasuki tahun ajaran baru, masih terdapat sekolah-sekolah yang kekurangan murid terutama sekolah swasta. Salah satunya SMA Patria Bantul, siswa barunya tidak mencapai kuota dua kelas yang dipersiapkan. Wakil Kepala SMA Patria Urusan Kesiswaan Muhpradi mengatakan dari kuota 72 siswayang terbagi dalam dua kelas, hanya 30 siswa yang mendaftar. Bahkan terdapat siswa yang kemudian mengundurkan diri. Saat ini hanya terdapat satu kelas untuk kelas satu karena tidak terpenuhinya kuota. Padahal sebelumnya siswa baru selalu dibagi dalam dua kelas. Bahkan pada tahun 2004 dan tahun-tahun sebelumnya, SMA Patria mampu memenuhi enam kelas. Muhpradi menambahkan kekurangan siswa ini berakibat buruk terhadap prestasi guru. Muhpradi mencontohkan bagi guru yang akan menempuh sertifikasi harus memenuhi 24 jam pelajaran selama satu minggu. Dengan jumlah kelas yang sedikit, jumlag jam pelajaran tersebut sulit dicapai. Muhpradi menambahkan hingga kini SMA Patria masih membuka pendaftaran bagi siswa baru hingga kuota terpenuhi.

Lebih lanjut Muhpradi menjelaskan kekurangan siswa di sekolah swasta disebabkan karena banyaknya sekolah menengah kejuruan (SMK) yang membuka kelas baru. Muhpradi menjelaskan SMK terutama SMK favorit lebih menarik bagi siswa baru dibandingkan dengan SMA swasta. Muhpradi mencontohkan SMK 1 Bantul yang sebelumnya hanya membuka tiga kelas untuk pendaftaran siswa baru, kini membuka empat kelas baru. Muhpradi menambahkan dirinya juga menerima keluhan yang sama dari sekolah-sekolah swasta lain yang kekurangan siswa. Rata-rata mereka mengeluhkan pembukaan kelas baru beberapa SMK. (lia)

Tanggulangi flu babi

Bantul siapkan dana tak terduga

KP Pemerintah Kabupaten Bantul tidak menyediakan dana khusus untuk menanggulangi kasus flu babi, namun Pemda siap mengucurkan dana tak terduga. Sekretaris Daerah Bantul Gendut Sudarto mengatakan dana tak terduga dialokasikan untuk menanggulangi musibah yang terjadi baik berupa bencana alam maupun wabah penyakit. Flu babi merupakan wabah penyakit yang saat ini sudah menjangkiti warga Indonesia terutama yang baru saja pulang dari luar negeri. Di sisi lain Gendut berharap penyakit ini tidak mewabah di Bantul. Pemda melalui Dinas Kesehatan Bantul juga sudah memberikan edaran kepada Camat dan Lurah untuk disampaikan kepada warga supaya tidak panik mengahadapi fenomena flu babi. Meski demikian warga dihimbau tetap waspada terhadap kemungkinan terserang flu babi. Gendut menambahkan khusus bagi peternak babi dihimbau untuk lebih intensif mengkandangkan babinya sehingga tidak tertular flu babi. (lia)

Dinas KPP giatkan penyemprotan di Pasar Unggas

KP Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (KPP) Bantul semakin menggiatkan penyemprotan disinfektan di pasar-pasar unggas dan kandang-kandang unggas. Kasi Pengamatan Pembinaan Pengawasan Penyakit Hewan Dinas KPP Wisnu Sukmono mengatakan pihaknya baru saja memulai penyemprotan disinfektan di pasar-pasar. Kamis pagi Dinas KPP melakukan penyemprotan disinfektan di Pasar Bantul dan Pasar Pundong. Minggu depan akan dilanjutkan penyemprotan di Pasar Jodog, Pasar Pleret dan Pasar Turi. Wisnu menjelaskan pasar-pasar tersebut merupakan pasar dengan kapasitas jual-beli unggas yang terbesar di Bantul. Sedangkan bagi peternak, Dinas KPP menghimbau untuk dapat melakukan penyemprotan sendiri. Namun peternak dapat mengambil disinfektan di Kantor Dinas KPP atau Poskeswan terdekat, disinfektan disediakan gratis bagi peternak. Wisnu menjelaskan tahun 2009 di kantor Dinas KPP tersedia 100 liter disinfektan, jumlah tersebut masih belum ditambah degan disinfektan di 9 poskeswan. (lia)

Pemanfaatan lahan pasir belum optimal

Kp Pemanfaatan lahan pasir dipantai selatan untuk kegiatan pertanian belum optimal. Berdasarkan data dari areal seluas 600 hektar baru 180 hektar yang digunakan untuk kegiatan pertanian. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul Edi Suharyanto mengatakan terdapatnya sebagian warga yang sudah mengkapling lahan namun tidak segera menggunakan untuk kegiatan pertanian menjadi penyebab utama lambatnya pemanfaatan lahan pasir untuk kegiatan pertanian. Edi menjelaskan banyak warga yang hanya sekedar mengkapling lahan sultan ground ini namun tidak segera menggarapnya. Sementara terdapat warga yang ingin memanfaatkan lahan pasir untuk kegiatan pertanian namun terganjal oleh pemilik kapling. Edi mengaku pemerintah desa tidak dapat memaksakan pemilik kapling untuk menyerahkan kepada petani yang bersedia menggarap. Sementara itu secara tehnis tersedianya sarana irigasi dan pengolahan awal lahan juga menjadi kendala. Edi menjelaskan kegiatan pertanian di lahan pasir harus didukung keberadaan sumur renteng dan pupuk kandang sebagai campuran pasir sebelum ditanami. Edi mengaku lahan pasir tidak sesuai ditanami padi. Namun terdapat komoditas lain yang lebih menguntungkan seperti cabe dan bawang merah. (tok)

BMT berkembang pesat di Bantul

Kp Bank Muamalat (BMT) berkembang cukup pesat di Bantul. Berdasarkan data Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Bantul terdapat sekitar 30 BMT yang aktif di Bantul. Yahya menilai sistim bagi hasil yang tidak mengharuskan nasabah menggunakan agunan sebagai jaminan kredit menarik nasabah untuk meminjam kredit di BMT. Yahya menilai langkah BMT ini cukup efektif untuk memerangi praktek rentenir. Sehingga pemerintah kabupaten Bantul sangat mendukung perkembangan BMT yang berbadan hukum koperasi. Yahya menambahkan sebagai lembaga keuangan mikro keberadaan BMT menjadi alternatif bagi wirausaha yang tidak memiliki modal besar. (tok)

SBY-Budiono menang telak

17 Juli 2009

KP Pasangan SBY-Budiono menang telak di Bantul dengan hasil perolehan suara mencapai 310.119 suara atau 59,11% dari total suara sah. Hal ini diketahui dari hasil pleno rekapitulasi KPU Bantul Kamis siang. Sementara itu urutan kedua ditempati pasangan Mega-Prabowo dengan perolehan mencapai 156.013 suara atau 29,76%. Pada urutan terakhir pasangan JK-Wiranto memperoleh 59.188 suara atau 11,13%. Pasangan SBY-Budiono dan JK-Wiranto meraih suara tertinggi di Kecamatan Pleret. Sedangkan pasangan Mega-Prabowo meraih suara tertinggi di Kecamatan Dlingo. Ketua KPU Bantul Budi Wiryawan mengatakan tingkat partisipasi pemilih di Bantul cukup tinggi mencapai 78,88%. Partisipasi memilih tertinggi di Kecamatan Pleret, mencapai 81,91%. Sedangkan partisipasi pemilih terendah di Kecamatan Sanden yang hanya mencapai 74,24%. Dari partisipasi tersebut total suara sah hanya mencapai 525.320 suara atau 93% dari total suara masuk, sedangkan total suara tidak sah mencapai 39.430 suara atau 7%. Di bagian lain Ketua Panwaslu Bantul Tentrem Widodo mengatakan tidak terdapat permasalahan yang berarti selama rekapitulasi suarat suara. Tentrem menjelaskan semua proses berjalan lancar dan tidak terjadi kecurangan dalam penghitungan suara. Semua saksi yang hadir juga menyetujui hasil rekapitulasi suara yang ada. Tentrem menambahkan selama rekap suara terjadi sedikit permasalahan pada giliran PPK Kecamatan Kasihan. Saat itu rekap suara yang seharusnya diberikan berada di tengah-tengah tumpukan. Padahal seharusnya untuk mempermudah pencarian, rekap tersebut ditaruh pada tumpukan paling atas. Meski demikian Tentrem menilai, permasalahan tersebut tidak memberikan dampak buruk dalam rekap suara. Rekap tetap berjalan semesatinya dari pukul 10.00 hingga 12.00 siang. (lia)

Kasongan masih berprospek cerah

Kp Kasongan masih memiliki prospek cerah sebagai sentra industri dan pemasaran gerabah. Pernyataan ini dismapaikan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Yahya terhadap kondisi terakhir kasongan. Yahya menilai keberadaan produsean dan pedagang di kasongan justru dapat bersinergi. Keberadaan pedagang dapat menyediakan pasar bagi produsen. Sementara keberadaan produsen dapat menyediakan barang untuk dijual. Yahya optimis bila sinergi ini dapat terjaga maka kasongan masih memiliki prospek jangka panjang. Kondisi ini juga ditunjukan Departemen perdagangan yang menunjuk kasongan sebagai salah satu percontohan dalam program One Vilage one product (OVOP) dengan produk unggulan gerabah. Yahya menilai terdapatnya inovasi produk kerajinan selain gerabah menjadi salah satu alasan kasongan masih menjadi tujuan wisatawan. (tok)

Desa Sidomulyo ajarkan pembelajaran demokrasi

Kp Pembelajaran berdemokrasi bagi warganya dilakukan pemerintah desa Sidomulyo Bambanglipuro dalam pemilihan pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mitra Mandiri. Melalui pemungutan suara layaknya pemilihan umum 75 perwakilan dari 15 dusun akan memilih 13 pengurus BKM yang akan bertugas 3 tahun kedepan. Lurah Desa Sidomulyo Edi Murjito mengatakan untuk memilih 13 pengurus BKM setiap perwakilan diharuskan memilih 7 nama sebagai kandidat. Selanjutnya hasil pemilihan dirangking untuk mendapatkan 13 nama yang terpilih menjadi pengurus BKM. Seperti pada pemiliha caleg keterwakilan 30 persen perempuan menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi. Edi menilai pemilihan secara langsung perlu dilakukan karena BKM harus menjadi lembaga yang bertugas mengelola dana bantuan melalui berbagai program untuk mengurangi jumlah warga miskin dan pengangguran. Edi menjelaskan terdapat 3 bidang kerja BKM. Namun selama ini baru bidang simpan pinjam yang berjalan di desa Sidomulyo. Dibagian lain koordinator BKM Sumantara menilai selama ini BKM Mitra Mandiri belum dapat bekerja secara independen. Keputusan lurah seringkali masih berpengaruh terhadap program kerja BKM. Sehingga sumantara bertekad akan membawa pengurs BKM yang terpilih untuk dapat bekerja secara mandiri. Sehingga peran BKM justru dapat menjadi penyeimbang bagi pemerintah desa. Sumantara mengatakan sejak berdiri tahun 2000 BKM telah mengelola dana sekitar 5 Milyar rupiah. Diantaranya untuk program pembagunan sarana irigasi dan bantuan perumahan bagi korban gempa. Berkat kerja keras seluruh anggota BKM Mitra Mandiri mampu menekan jumlah kepala keluarga miskin dari 2000 menjadi 900. Sumantara menjelaskan secara rutin pengurus menggelar pertemuan untuk membahas program kerja. Sedangkan laporan pengurus disampaikan kepada warga melalui Rapat Warga Tahunan (RWT) (tok)

Peduli kesehatan meningkat

Kp Kepedulian generasi muda terhadap kesehatan pribadi dan lingkungan di Bantul mengalami peningkatan. Kondisi ini tampak dari tingginya animo peserta lomba kader kesehatan remaja yang digelar Kantor Pemuda dan Olahraga bersama Dinas Kesehatan Bantul. Ketua Panitia Lomba Sumarjono menjelaskan dari segi kualitas peserta lomba memiliki kemampuan yang merata. Sehingga penitia terpaksa menggelar babak semifinal menyusul terdapatnya beberapa yang mendapat nilai sama. Sumarjono memastikan kepedulian generasi muda ini tidak hanya sebatas teoritis. Sebab dalam beberapa soal peserta mampu memberikan jawaban dengan uraian secara terperinci. Sumarjono menambahkan untuk lebih meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap kesehatan kantor pora akan menggelar lomba penyuluh kesehatan. (tok)

Sambut hari jadi Bantul Panitia selenggarakan lomba Panembromo

KP Dalam rangka menyambut hari jadi Bantul yang ke-178, Panitia Hari Jadi menyelenggarakan lomba panembrama di Pendopo Parasamya Kamis pagi. Lomba panembrama merupakan perlombaan paduan suara dalam bahasa Jawa yang diiringi musik gamelan. Lagu wajib yang dinyanyikan berjudul Kinanti Subokastowo karangan Wakil Bupati Bantul Sumarno. Koordinator Lomba Panembromo tingkat kabupaten Sahari mengatakan lagu tersebut merupakan cerminan pelestarian budaya Yogyakarta sebagai daerah istimewa. Syair-syair dalam bahasa Jawa dinyanyikan sebagai paduan suara bergaya macapat oleh satu regu peserta yang terdiri dari 30 hingga 40 orang. Masing-masing regu dapat membawa pangrawit atau regu gamelan sendiri maupun tampil bersama regu pangrawit panitia. Sahari menambahkan perlombaan juga bertujuan untuk melestarikan penggunaan busana Jawa, terbukti para peserta menggunakan busana adapt Jawa lengkap ketika tampil di atas panggung. Perlombaan diikuti oleh 75 regu dari 75 desa se-Kabupaten Bantul. Sebelumnya masing-masing berlomba di tingkat kecamatan sehingga hanya tinggal 17 regu yang tampil Kamis pagi di Pendopo Parasamya. Pemenang akan ditampilkan kembali dalam upacara peringatan HUT Bantul 20 Juli 2009 di Lapangan Trirenggo Bantul. (lia)

Curi helm, dipenjara dua bulan

KP Dua pelajar SMA pencuri helm dijatuhi hukuman dua bulan penjara dalam persidangan yang digelar PN Bantul Kamis siang. Ketua Majelis Hakim Agus Rumekso mengatakan tindakan keduanya meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain sehingga menjadi pemberat putusan. Namun karena keduanya masih pelajar dan belum pernah mencuri helm sebelumnya maka hanya dijatuhi hukuman dua bulan penjara. Barang bukti dua buah helm yang masing-masing senilai 125.000 rupiah dikembalikan kepada pemiliknya. Kejadian terjadi pada Bulan Mei 2009 di halaman parkir RSD Panembahan Senopati Bantul. Menurut pengakuan dua terdakwa, keduanya berangkat dari rumah salah satu terdakwa di Kecamatan Pandak berboncengan sepeda motor. Saat itu hanya salah satu terdakwa yang menggunakan helm. Sesampainya di tempat parkir, keduanya memarkir kendaraan dan berpura-pura menjenguk orang sakit. Sesaat kemudian keduanya keluar dari gedung menuju parkiran. Terdakwa sengaja mengambil helm untuk dibawa pulang. Sesampai di perempatan Bejen mereka memutuskan untuk makan mie ayam, sedangkan helm curian ditaruh di sebuah rumah kosong. Keduanya kemudian kembali lagi ke parkiran RSD untuk mengambil helm curian yang kedua. Namun petugas keamanan rumah sakit curiga dan melaporkan terdakwa. (lia)

RSD Panembahan Senopati akan terima dua suspek flu babi

16 Juli 2009

Kp Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati akan menerima 2 pasien suspect flu babi untuk dirawat di ruang isolasi. Direktur RSD Panembahan Senopati I Wayan Sudane mengatakan berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan propinsi DIY terdapat 2 pasien suspect flu babi dari kabupaten Gunung Kidul yang akan dirawat di RSD Panembahan Senopati. Wayan menjelaskan 2 pasien suspect flu babai ini akan dirawat di RSD Panembahan Senopati karena ruang isolasi RSUP dr Sarjito penuh. Sebagai rumah sakit rujukan kedua maka RSD Panembahan Senopati menjadi alternatif berikutnya bila rumah sakit rujukan pertama penuh. Berkaitan dengan informasi ini RSD Panembahan Senopati sudah mempersiapkan ruang isolasi yang dulu disipakan untuk pasien suspect flu burung. Wayah menjelaskan selain ruang isolasi pihaknya juga menyiapkan tim dokter yang khusus menangani pasien suspect flu babi. Wayan menambahkan tim dokter terdiri dari 5 dokter yang berjaga 24 jam. (tok)

 

Bantul perlu pertahankan surplus beras

Kp Peningkatan produksi padi menjadi syarat mutlak bagi kabupaten Bantul untuk tetap mempertahankan surplus beras yang mencapai 30 ribu ton pertahun. Bupati Bantul Idam Samawi menyampaikan pernyataan ini pada peringatan Hari Pangan Sedunia rabu 15 Juli 2009 di bulak code Trirenggo Bantul. Meski saat ini rata-rata produktifitas padi di Bantul mencapai 7,7 ton perhektar dan sudah jauh diatas rata-rata nasional sekitar 6 ton perhektar namun tetap harus ditingkatkan. Peningkatan produksi mutlak dilakukan untuk mengimbangi terus berkurangnya luas lahan pertanian di Bantul. Berdasarkan data rata-rata terjadi pengurangan 60 hektar lahan pertanian di Bantul setiap tahun. Dengan puncak pengurangan tertinggi sekitar 80 hektar pada tahun 2004. Idam menilai bila tidak diimbangi dengan penguasaan teknologi untuk terus meningkatkan produksi,pengurangan luas lahan pertanian dapat mengganggu ketahanan pangan.

Sementara itu dalam sambutannya seusai melakukan panen padi varietas ciherang di bulak code trirenggo Bantul Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengatakan untuk mewujudkan ketahanan pangan suatu bangsa tidak boleh bergantung pada bangsa lain dalam pemenuhan pangan bagi rakyatnya. Namun harus mampu mencapai swasembada bahkan menjadi eksportir. Sultan menyadari untuk mencapai tujuan ini tidaklah mudah. Selain membutuhkan dukungan sarana dan ilmu pengetahuan juga harus mewaspadai faktor-faktor yang dapat mengganggu terciptanya ketahanan pangan. Sultan menjelaskan selaian berkurangnya luas lahan pertanian perubahan iklim yang sangat ekstrim akhir-akhir ini juga dapat menjadi faktor terganggunya ketahanan pangan. (tok)

 

Varietas tembakau Kedu Sili dipertahankan

Kp Petani tembakau di selopamioro siap mempertahankan varietas kedu sili sebagai tembakau asli imogiri. Lurah desa Selopamioro Sukronurharjono menyampaikan pernyataan ini sebelum pelaksanaan panen perdana tembakau kedu sili di dusun Kalidadap rabu siang oleh wakil Bupati Sumarno Prs. Saat ini terdapat 16 kelompok tani di desa selopamioro yang mengembangkan varietas kedu sili di lahan seluas 350 hektar. Dengan produksi sekitar 6 ton daun kering perhektar serta harga jual antara 30 hingg 50 ribu perkilogram budidaya tembakau kedu sili mampu menghidupi warga desa selopamioro. Tekad untuk mempertahankan varietas kedu sili ditunjukan dengan pengajuan sertifikasi benih. Dengan mengantongi sertfifikasi benih maka kualitas tembakau kedu sili akan terjaga. Sukro optimis budidaya tembakau kedu sili kedepan akan berkembang menyusul kerjasama dengan perusahaan Rokok PT Taru Martani di bidang pemasaran. Sukro menambahkan kegiatan budidaya tembakau di selopamioro tidak terpengaruh keluarnya Fatwa Haram terhadap Rokok oleh Majelis Ulama Indonesia (tok).

 

Petani mulai mengganti IR64

KP Petani di Bantul mulai mengurangi penanaman padi jenis IR64 dan menggantinya dengan padi jenis lain. Salah satunya petani Bulak Code Trirenggo Bantul yang sudah beralih pada padi Ciherang. Sekretaris Kelompok Tani Code Wakidi mengaku sudah tiga kali musim tanam menanam padi Ciherang bersama anggota kelompok tani lain di lahan seluas 52 hektar. Sebelumnya mereka menanam padi IR64 selama bertahun-tahun. Wakidi menyebutkan keunggulan padi Ciherang diantaranya lebih tahan terhadap hama, mudah dirawat dan hemat pupuk dibandingkan padi IR64. Karena itu petani Bulak Code tertarik untuk melanjutkan penanaman padi Ciherang. Dalam tiga kali masa tanam, Wakidi menjelaskan kelompok tani sudah berhasil meningkatkan produktivitas padi. Pada panen sebelumnya, produktivitas hanya mencapai 8,7 ton per hektar, sedangkan panen saat ini mencapai 9,16 ton per hektar.

Di Bulak lain tepatnya di Bulak Mandingan Ringinharjo Bantul, para petani yang sebelumnya menanam IR64 juga sudah beralih menanam padi varietas Pepe. Kepala Balai Benih Barongan Budi Santoso mengatakan para petani berhasil memanen varietas Pepe dengan produktivitas mencapai 7 ton per hektar. Namun dengan cara tanam baru yang ditemukan petani, disebut Legowo Harjo, produktivitasnya dapat mencapai 8 ton per hektar. Budi menjelaskan cara tanam legowo harjo dilakukan dengan memperdekat jarak tanam menjadi 25 sentimeter kali 8 sentimeter, sedangkan jarak normal mencapai 23 kali 23 sentimeter. Meski jarak tanam semakin dekat, penggunaan benih lebih hemat karena menggunakan system of rice intensification (SRI) dengan menanam satu padi per lobang.

Di bagian lain Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dipertahut) Bantul Edy Suharyanto mengatakan IR64 dinilai sudah terlalu tua dan mulai kehilangan sifat baiknya. Benih ini pertama kali diperkenalkan kepada petani pada tahun 1984 dan sudah ditanam puluhan tahun. Saat ini petani dihimbau menggantinya dengan benih lain yang lebih baik. Edy menambahkan untuk meningkatkan minat petani menanam varietas padi selain IR64 maka pemerintah menyelenggarakan program subsidi benih. Benih baru yang diperkenalkan Balai Benih dalam keadaan sudah bersertifikat adalah varietas Pepe. (lia)

 

Wabub resmikan berbagai fasilitas umum

KP Wakil Bupati Bantul Sumarno meresmikan beberapa fasilitas umum di tiga kecamatan di Bantul Rabu 15 Juli. Salah satu fasilitas umum yang diresmikan tersebut diantaranya Jalan Usaha Tani di Kecamatan Srandakan sepanjang 1.000 meter dan lebarnya 3 meter. Jalan Usaha Tani merupakan akses masuk ke hamparan sawah seluas 60 hektar yang dikelola petani Srandakan. Jalan ini dibangun dengan perkerasan batu menggunakan dana APBN senilai 50 juta rupiah ditambah swadaya warga senilai 110 juta rupiah. Fasilitas umum kedua yang diresmikan yaitu Kantor Desa Sumberagung Bambanglipuro yang dibangun dengan APBD senilai 200 juta rupiah dan swadaya warga senilai 20,95 juta rupiah. Terakhir, Sumarno meresmikan jembatan Lanteng Selopamioro Imogiri yang dibangun dari program pengembangan kecamatan (PPK) dengan dana senilai 140 juta rupiah ditambah swadya warga senilai 11,4 juta rupiah. Lurah Desa Selopamioro Imogir Sukro Nurharjono dalam sambutannya mengucapkan terimakasih atas pembangunan dan peresmian jembatan Lanteng. Sukro menambahkan Pemda Bantul juga memberikan bantuan aspal untuk pembangunan jalan di Desa Selopamioro Imogiri. (lia)

Pembuatan akta kelahiran rawan calo

15 Juli 2009

KP Pembuatan akta kelahiran sejak Mei 2009 rawan terhadap calo. Pasalnya mulai 7 Mei 2009 pembuatan akta kelahiran bagi yang terlambat hingga lebih dari satu tahun terhitung sejak lahir harus melalui persidangan di PN Bantul. Kepala Dinas Kependudukan Bantul Kholil Hamidi mengatakan berdasar undang-undang nomor 23 tahun 2009 tentang administrasi kependudukan pembuatan akta kelahiran bagi yang terlambat ditetapkan melalui dua kali persidangan di pengadilan. Pemohon akta dibebani biaya total hingga 250.000 per akta yang digunakan untuk proses pengadilan senilai 150.000 rupiah dan legas di kantor pos senilai 100.000 rupiah. Kholil khawatir hal ini dimanfaatkan oleh para calo yang mematok harga sangat tinggi. Kholil menambahkan bagi warga yang baru dua bulan setelah kelahiran sudah diurus aktanya maka Pemda tidak memungut biaya, sedangkan bagi warga yang aktanya diurus 60 hari hingga satu tahun setelah kelahiran dibebani biaya administrasi kependudukan senilai 15.000 rupiah. Lebih lanjut Kholil undang-undang administrasi kependudukan sudah 1 Januari 2008 namun Pemda memberikan dispensasi hingga 7 Mei 2009. Setelah 7 Mei 2009 penetapan akta kelahiran ditentukan melalui persidangan di PN Bantul.

Di bagian lain Humas merangkap hakim PN Bantul M. Sukusno Aji menjelaskan biaya pembuatan akta kelahiran di PN Bantul atau disebut dengan biaya panggar perkara senilai 150.000 rupiah yang dibayarkan melalui Bank Negara Indonesia (BNI). Biaya tersebut digunakan untuk keperluan pendaftaran senilai 30.000 rupiah, relas panggilan senilai 50.000 rupiah, redaksi senilai 5.000 rupiah, materai senilai 6.000 rupiah dan tambahan salinan putusan senilai 12.000 rupiah. Bila biaya senilai 150.000 rupiah tersebut sisa, maka akan dikembalikan kepada pemohon akta. Aji mencontohkan salah satu pemohon dari Kecamatan Imogiri memerlukan biaya hingga 103.000 rupiah, maka sisanya senilai 47.000 akan dikembalikan kepada pemohon. Aji menjelaskan sisa pembiayaan dapat bervariasi tergantung besar relas panggilan antara 50.000 hingga 65.000 rupiah. Aji menambahkan sejak 15 Mei hingga saat ini PN Bantul sudah memproses penetapan 260 akta kelahiran. Untuk penetapan akta kelahiran, pemohon melalui dua kali proses persidangan setiap hari Jumat di PN Bantul. Sidang pertama beragendakan pemeriksaan saksi dan alat bukti, sedangkan sidang kedua putusan oleh Majelis Hakim. Aji menjelaskan saksi yang didatangkan pemohon minimal dua orang yang mengetahui kelahiran tersebut. (lia)

 

Ternak babi belum akan diberi vaksin

KP Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (KPP) Bantul tidak memberikan vaksin khusus bagi ternak babi untuk menanggulangi terjangkitnya virus H1N1 penyebab flu babi. Kabid Kesehatan Hewan Dinas KPP Sri Budoyo menjelaskan vaksin tidak diberikan karena hingga kini belum terjadi kasus flu babi yang menjangkiti ternak. Budoyo khawatir bila vaksin diberikan justru memancing timbulnya virus dari dalam tubuh babi. Di sisi lain populasi babi di Bantul diperkirakan akan bertambah karena sejak merebaknya kasus flu babi, kota dan kabupaten lain mulai mengurangi pembelian daging babi dari Bantul. Budoyo mengatakan kekhawatiran tersebut setelah dua kota tujuan penjualan babi dari Bantul mengurangi pembeliananya. Budoyo menyebutkan dua kota tersebut adalah Jakarta dan Bogor yang selama ini mengambil pasokan daging babi dari Bantul. Sedangkan populasi babi yang masih kecil sangat banyak karena dalam satu kali kelahiran, babi dapat memiliki anak 12 hingga 15 ekor. Saat ini di Bantul terdapat 5.047 ekor babi yang peternakannya terpusat di Kecamatan Srandakan dan Kasihan. (lia)

 

Pelunasan haji dibatasi hingga 12 Agustus

KP Pelunasan pembayaran biaya haji sudah dimulai sejak 12 Juli 2009 dan akan dibatasi hingga 12 Agustus 2009. Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Departemen Agama Bantul Nadhif menjelaskan calon jamaah haji sebelumnya sudah membayarkan setoran awal senilai 20 juta rupiah. Total biaya haji tahun ini senilai 3.407 dolar dita,bah 100 ribu rupiah, lebih kecil 28 dolar dibandingkan tahun 2008. Pelunasannya di empat bank yaitu BRI, Bank Mandiri, BPD dan BNI akan ditunggu hingga 12 Agustus 2009. Nadhif menyebutkan sejak 12 Juli hingga kini sudah terdapat 72 calon jamaah haji yang melunasi pembayaran. Sedangkan total jamaah haji asal Bantul yang akan berangkat tahun 2009 mencapai 820 orang. Jumlah tersebut naik dibandingkan tahun 2008 sebanyak 717 orang. Menurut Nadhif peningkatan jumlah calon jamaah haji disebabkan karena peningkatan taraf ekonomi masyarakat dan meningkatnya kesadaran beribadah. Nadhif menambahkan pendaftaran haji di Bantul yang menjadi satu kuota dengan Provinsi DIY saat ini harus antri. Pendaftar tahun 2009 baru dapat berangkat tahun 2012. Hal ini menyebabkan pemerintah mengutamakan calon jamaah yang belum pernah berhaji. Kecuali bagi pendamping calon jamaah dan pembimbing jamaah haji diperbolehkan haji beberapa kali. (lia)

 

Tiga jurusan SMK akan dibatasi

Kp Dinas Pendidikan Menengah dan Nonformal kabupaten Bantul akan membatasi pembukaan jurusan sekertaris,Teknologi Informasi dan Otomotif di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Bambang Sartono mengatakan pembatasan ini dilakukan menyusul sudah tidak seimbangnya antara lapangan yang tersedia dengan jumlah siswa. Bambang menjelaskan saat ini sudah terdapat 6 SMK yang memiliki jurusan otomotif, serta 10 SMK yang memiliki jurusan sekertaris dan Teknologi Informasi dengan jumlah siswa yang selelu penuh. Dibagian lain Dikmenjur akan mengembagkan beberapa jurusan yang lapangan pekerjaannya masih terbuka luas namun jumlah peminatnya sedikit. Seperti jurusan Kimia Industri,Kria Kayu,Bangunan dan Kelautan. Bambang menilai masih terdapatnya kesalahan presepsi masyarakat terhadap jurusan –jurusan ini menyebabkan siswa enggan memilih. Bambang mencontohkan seperti jurusan kria kayu yang selama ini dianggap hanya akan menjadi tukang jika lulus. Padahal banyak perusahaan mebel berbasis teknologi tinggi membutuhkan lulusan yang menguasau kria kayu. (tok)

 

Pesta miras, meninggal dunia

Kp Heri Yuswowibowo 19 th, warga demangan kopen RT 03 Wonokromo Pleret meninggal dunia akibat over dosis. Sebelumnya korban sempat dibawa ke puskesmas imogiri 1 namun meninggal dunia di tengah perjalanan. Menurut keterangan salah satu temannya senin malam korban pergi ke pantai parangtritis. Disana korban bertemu dengan 3 temannya yang mengajak pesta miras oplosan topi miring campur sebuk kuku bima. Sekitar pukul setengah dua korban pulang ke rumah dedi di bungas Sumberagung Jetis dan langsung tidur. Namun hingga siang korban tidak bangun dan saat diperiksa nafasnya seperti orang mendengkur. Temannya yang khawatir langsung membawa ke puskesmas imogiri 1. Namun ditengan jalan nyawa korban tidak tertolong. Menurut keterangan dokter puskesmas imogiri 1 kamtian korban diakibatkan over dosis. (tok)

 

Mencabuli anak-anak dituntut tiga tahun penjara

Kp Gara-gara melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur Nurwidayat alias Bety dituntut pidana penjara selama 3 tahun. Tuntutan bagi warga Jomboran Gilangharjo Pandak ini dibacakan JPU Uji Untari dalam persidangan yang digelar selasa siang di PN Bantul. Dalam tuntutan terungkap pria 44 tahun yang berprofesi sebagai pedagang ayam ini lebih menyukai pasangan sejenis. Salah satunya terhadap korban kumbang tetangganya yang masih merusia 14 tahun. Peristiwa terjadi saat korban main ke rumah terdakwa. Terdakwa yang sudah cukup lama memendam rasa meminta korban agar bersedia dicabuli dengan imbalan uang sepuluh ribu rupiah. Meski menurut pengakuan terdakwa pencabulan dilakukan suka sama suka. Namun korban mengaku dipaksa terdakwa. Sidang lanjutan kasus ini akan digelar selasa pekan depan. (tok)

 

HUT Bantul diawali peresmian fasilitas umum

Kp Peresmian beberapa proyek pembangunan rabu 15 Juli 2009 menandai peringatan hari jadi kabupaten Bantul ke-178. Diantaranya peresmian jalan usaha tani di poncosari srandakan,Kantor Desa Sumbermulyo Bambanglipuro dan Jembatan Lantang Selopamioro Imogiri. Peresmian akan dilakukan ketua umum peringatan hari jadi Bantul ke-178 Sumarno Prs. Sebelum peresmian jembatan lantang akan dilakukan panen raya tembakau di dusun Kalidadap Selopamioro Imogiri. Acara yang dimulai pukul 8 ini diikuti seluruh kepala Dinas Instansi dilingkungan pemerintah kabupaten Bantul. (tok)

Tidak ada vaksin khusus flu babi

14 Juli 2009

KP Pemerintah Kabupaten Bantul tidak menyediakan vaksin khusus bagi warga Bantul yang akan ke luar negeri. Kepala Dinas Kesehatan Bantul Siti Noor Zaenab mengatakan vaksin tersebut hingga kini belum diusahakan oleh Pemkab karena flu babi belum memiliki dampak yang besar di Bantul. Namun Pemkab selalu memberikan penyuluhan berupa informasi bagi warga yang akan ke luar negeri. Zaenab menyebutkan penyuluhan tersebut meliputi informasi tentang negara-negara endemis flu babi dan pencegahan terhadap flu babi dengan menjaga stamina tubuh. Zaenab menjelaskan flu babi seperti halnya penyakit flu biasa, mudah menyerang tubuh yang kurang fit, sehingga untuk mencegah terjangkitnya flu babi perlu menjaga staminan tubuh. Zaenab menambahkan negara-negara endemis flu bai diantaranya Amerika Serikat dan Meksiko. Meski Pemda Bantul tidak memiliki persediaan vaksin flu babi, Zaenab menambahkan pihaknya memiliki stok tamiflu yang mencukupi.

Mengenai dua warga Bantul yang baru saja kembali dari California Amerika Serikat, Zaenab menjelaskan salah satunya yaitu GD warga Mrisi Tirtonirmolo Kasihan saat ini masih dirawat di RS Sarjito dan belum dapat dipastikan menderita flu babi. Dinkes masih menunggu konfirmasi dari Litbang Depkes Pusat. Sedangkan WJ warga Babadan Banguntapan dalam kondisi sehat saat pulang dari California, sehingga tidak dirawat di RS Sarjito melalinkan diperbolehkan berada di rumah. Namun Dinkes memberikan penyuluhan terhadap WJ supaya tidak terlalu berdekatan dengan anggota keluarga selama dua minggu ke depan. Zaenab menambahkan bila WJ tiba-tiba sakit, keluarga diminta segera membawanya untuk memeriksakan WJ ke RS Sarjito. Zaenab menambahkan dua anak-anak warga Jetis yang sebelumnya suspect flu burung sudah dinyatakan negative sejak satu minggu yang lalu.

Di bagian lain RSD Panembahan Senopati Bantul telah mempersiapkan dua ruang isolasi untuk pasien yang menderita flu babi atau diduga menderita flu babi. Kepala RSD Panembahan Senopati I Wayan Sudana menjelaskan ruangan tersebut sebelumnya digunakan sebagai ruang isolasi flu burung. Setelah kasus flu babi menyebar di beberapa Negara, RSD ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan flu babi oleh Dinas Kesehatan Bantul. Hal ini menyebabkan pihak RSD mempersiapkan ruang isolasi flu burung yang diperbaiki menjadi ruang isolasi flu babi. Wayan menambahkan ruang isolasi flu babi sudah siap digunakan karena sudah dilengkapi peralatan ICU. Peralatan sanitasi sebelum memasuki ruangan atau disebut dengan alat perlindungan diri juga dipersiapkan. Alat perlindungan diri meliputi sanitasi tangan, sarung tangan, celemek plastik, jas operasi, penutup kepala, masker bedah, masker respirator dan kacamata pelindung. Hingga saat ini belum ada pasien flu babi yang dirawat di ruang isolasi tersebut. Wayan menambahkan RSD Panembahan Senopati merupakan RS rujukan kedua, bila kapasitas di RS Sarjito tidak mencukupi, pasien barua akan dirujuk ke RSD Panembahan Senopati. Menurut Wayan hal ini disebabkan karena ruang isolasi belum dibangun dalam suatu gedung tersendiri dan RSD juga belum memiliki ambulans khusus flu babi. (lia)

 

Fraksi PKS meminta pembebasan retribusi Puskesmas

Kp Wacana pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan muncul dalam pemandangan Fraksi-Fraksi di DPRD Bantul. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Bantul melalui jurubicaranya Agus Sumartono berharap pemerintah kabupaten Bantul membebaskan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. FPKS menilai kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi warga masyarakat sehingga sudah layak bila retribusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat menjadi beban APBD. Milimal pembebasan dilakukan untuk retribusi pelayanan kesehatan dasar. Pernyataan ini disampaikan menyusul masih terdapatnya pembebanan biaya bagi warga masyarakat dalam Draft Raperda Retribusi Pelayanan kesehatan di Puskesmas yang akan dibahas DPRD Bantul.

Harapan terhadap pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas juga disampaikan Fraksi Kesatuan Baru. Melalui Juru bicaranya Suwandi Fraksi Kesatuan Baru mengaku kecewa setelah mempelajari Draft Raperda Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas yang masih membebankan sebagian biaya bagi warga masyarakat. Sebab menurut Fraksi Kesatuan Baru APBD kabupaten Bantul sudah mampu membiayai seluruh retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas. Sebagaimana pemerintah kota Makasar yang mampu menyediakan anggaran 18 milyar rupiah untuk pembebasan retribusi di puskesmas. Fraksi Kesatuan Baru menilai setelah pembuatan KTP gratis sudah saatnya warga Bantul menikmati pelayanan kesehatan gratis. (tok)

 

Penyelesaian PAK Palsu dilakukan Depdiknas

Kp Sekertaris Daerah Bantul Gendut Sudarto mengatakan penyelesaian kasus penggunaan Penetapan Angka Kredit (PAK) Palsu akan dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Gendut menyampaikan pernyataan ini setelah menerima Surat dari Direktorat Kepegawaian Depdiknas. Gendut menjelaskan dalam surat Direktorat Kepegawaian Depdiknas hanya melampirkan nama 8 PNS kabupaten Bantul yang terbukti menggunakan PAK Palsu. Namun tidak terdapat rekomendasi sangsi yang harus dijatuhkan. Dalam surat juga dijelaskan kasus penggunaan PAK palsu terjadi di hampir seluruh daerah. Karena bersifat nasional maka penyelesaiannya juga harus dilakukan oleh instansi di tingkat nasional. (tok)

 

BPS tak punya data gakin yang valid

KP Badan Pusat Statistik (BPS) Bantul tidak memiliki data keluarga miskin (gakin) yang dapat diperoleh setiap saat. Kabag Statistik Sosial BPS Bantul Susanto menjelaskan setiap tahun pihaknya selalu memperbaharui data gakin melalui survei acak. Namun pendataan hanya mengambil sample saja, bukan pendataan menyeluruh. Hasil survei kemudian diserahkan ke BPS Provinsi DIY untuk diolah. Bila hasil pengolahan data BPS provinsi DIY menyatakan data gakin turun, maka data tersebut merupakan data di tingkat provinsi, tidak dapat disimpulkan menjadi data di tingkat kabupaten. Susanto menambahkan saat ini gakin di Bantul yang terdata berdasar survey acak BPS mencapai 49.175 kepala keluarga. Data tersebut merupakan data hingga tahun 2008, sedangkan survey tahun 2009 sedang dalam proses dan hasilnya baru akan diketahui beberapa waktu lagi. (lia)

 

Ida Idham Samawi ditetapkan sebagai Ibu PAUD

Kp Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) pusat memberikan gelar ibu PAUD kabupaten Bantul tahun 2009 kepada Ida Idam Samawi. Gelar ini diberikan menyusul keberhasilan membentuk 933 PAUD di kabupaten Bantul. Gelar ini diberikan disela-sela Seminar PAUD minggu siang di Gedung induk komplek parasamya. Dalam sambutannya ketua Himpaudi pusat Gusnawirta T Fasli Jalal mengatakan keberhasilan membentuk 933 PAUD di Bantul sekaligus akan menjadi percontohan bagi daerah lain. Gusnawarta menambahkan keberadaan PAUD akan menjadi landasan untuk pendidikan selanjutnya. Sehingga anak-anak PAUD perlu mendapat perhatian,kasih sayang,serta gizi yang baik. (tok)

Nyontreng dobel siap diadili

13 Juli 2009

KP Kasus pencontrengan dobel oleh simpatisan Partai Demokrat segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bantul. Saat ini kasus sudah ditangani oleh Polres Bantul dan Polres sudah mengantongi bukti yang cukup untuk melimpahkannya ke Kejaksaan Negeri Bantul. Kasat Reskrim Ilham Efendi Lubis mengatakan pihaknya sudahmemiliki  tiga alat bukti kuat diantaranya keterangan saksi, undangan untuk mencontreng dan peraturan KPU tentang pelarangan mencontreng di dua tempat atau lebih. Polres hanya perlu melengkapinya dengan keterangan tersangka. Ilham menambahkan pihaknya sudah memeriksa tujuh orang saksi terkait permasalahan tersebut. Ketujuh saksi merupakan unsur dari KPU, Panwaslu dan petugas KPPS. Sedangkan pemeriksaan terhadap tersangka akan dilaksanakan Selasa 14 Juli. Surat panggilan pemeriksaan tersangka sudah selesai diproses oleh Polres Bantul. Polres Bantul hanya memiliki waktu 14 hari sejak Jumat 10 Juli untuk menyelesaikan pemberkasan sebagai persyaratan pelimpahan kasus ke Kejaksaan Negeri Bantul.

Di bagian lain Anggota Panwaslu Bantul Supardi mengatakan pihaknya belum dapat pelimpahan kasus ke PN Bantul karena pihaknya saat ini masih melengkapi bukti. Salah satu bukti yang sedang diusahakan oleh Panwaslu adalah surat edaran dari KPU terkait pemberian undangan kepada nama ganda. Supardi menjelaskan, KPU sebelumnya sudah menyampaikan supaya nama ganda hanya diberi satu undangan saja sehingga tidak menyalahgunakan hak pilihnya. Panwaslu memiliki tenggang waktu hingga Senin 13 Juli untuk melengkapi bukti tersebut. Sedangkan bukti lain yang sudah disampaikan oleh Panwaslu ke Polres Bantul diantaranya daftar pemilih tetap (DPT), undangan mencontreng, keterangan saksi dan peraturan KPU tentang pelarangan pencotrengan lebih dari satu kali. (lia)

Undangan dobel tersebar

KP Pemberian undangan dobel untuk mencontreng masih didapati di beberapa kecamatan diantaranya di Kecamatan Kasihan. Panwascam Kasihan Kris Herliana mengaku mendapati keluhan seorang warga di lingkup kecamatan Kasihan yang memperoleh dua undangan mencontreng. Namun setelah dipastikan, warga tersebut hanya menggunakan hak pilihnya di salah satu TPS. Kris menambahkan warga lain yang baru saja cerai dengan suaminya juga mendapatkan dua undangan mencontreng. Salah satu undangan berlaku untuk mencontreng di Kecamatan Kasihan dan undangan lain mencontreng di Kota Jogja. Sebelum pencontrengan, warga bersangkutan dihubungi petugas KPPS untuk mengetahui kepastian tempat pencontrengan. Setelah warga tersebut memberi kepastian untuk mencontreng di Kota Jogja, undangan tidak diberikan. Kris sudah melaporkan permasalahan undangan dobel tersebut kepada Panwaslu Bantul. (lia)

10.000 pedagang pasar terjerat rentenir

Kp Sekitar 10 ribu pedagang pasar tradisional di Bantul saat ini masih terjerat praktek rentenir. Dengan dana yang berputar mencapai 100 milyar rupiah. Bila diasumsikan bunga pinjaman sekitar 10 persen maka dana pedagang pasar tradisional yang terserap untuk membayar bunga rentenir mencapai 10 milyar rupiah. Sehingga menjadi kewajiban pemerintah kabupaten Bantul untuk menyelamatkan dana yang cukup besar dan membebaskan pedangan pasar tradisional dari jeratan rentenir. Salah satunya melalui pembentukan koperasi pedagang pasar. Bupati Bantul Idam Samawi menyampaikan pernyataan ini seusai menjadi inspektur upacara pada peringatan hari koperasi ke-62 di lapangan Pantai Depok Parangtritis. Idam menjelaskan langkah pertama akan diawali dengan pendataan jumlah pedagang pasar tradisional yang terjerat rentenir. Setelah didata pemerintah kabupaten Bantul akan mempertemukan mereka dengan seluruh Bank dan koperasi yang beroperasi di Bantul agar memperoleh kredit untuk melunasi pinjaman rentenir. Setelah pinjaman rentenir lunas pedagang diwajibkan membentuk koperasi. Idam mengakui tanpa menggandeng Bank dan Koperasi dengan dana 10 milyar rupiah pertahun pemerintah kabupaten Bantul tidak akan mampu menuntaskan permasalahan ini. Idam menambahkan pemerintah kabupaten Bantul mengupayakan kemudahan proses kredit diantaranya dengan jaminan lapak tempat berjualan di pasar.

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Bantul Yahya mengakui masih terbatasnya jumlah koperasi di kalangan pedagang pasar tradisional. Dari 378 koperasi di Bantul hanya terdapat 7 koperasi pedagang pasar tradisional. Sehingga Disperindagkop Bantul terus menggalakan program pembentukan koperasi pedagang pasar tradisional. Upaya ini antara lain dilakukan dengan memberikan pemantapan pelatihan bagi pengurus koperasi untuk dapat mensosialisasikan keuntungan mengikuti koperasi. Yahya menilai dengan semakin banyaknya koperasi pedagang pasar tradisional maka praktek rentenir akan semakin berkurang. Selain itu Disperindagkop Bantul juga berupaya menaikan status Badan Hukum Koperasi sehingga sejajar dengan perseroan terbatas. Yahya menjelaskan dengan status ini maka setiap terdapat permasalahan antara pengurus dan anggota koperasi dapat diselesaikan lewat pengadilan. Sehingga status ini akan semakin meningkatkan kepercayaan anggota untuk menyimpan uangnya di koperasi. Sebab selama ini anggota khawatir uangnya akan dilarikan pengurus sebagai dampak tidak kuatnya badan hukum koperasi. (tok)

Sebagian besar warga Bantul tak tahu demokrasi

Kp Hanya sekitar 48 persen warga Bantul yang mengetahui demokrasi. Hal ini antara lain dapat dilihat dari sekitar 96 persen warga yang tidak mengenal wakil rakyat beserta tugasnya. Sementara sekitar 4 persen warga yang mengenal wakil rakyat tidak pernah menyampaikan aspirasinya. Data-data ini merupakan sebagian hasil penelitian yang dilakukan Mery Choulina siswi kelas 12 IPA SMA Negeri 1 Bantul. Mery sengaja mempresentasikan hasil penelitian ini ke Komisi A DPRD Bantul. Selain sebagai bahan referensi bagi DPRD Bantul mery juga berharap mendapat kritik dan saran terhadap hasil penelitiannya yang mengambil judul Paradigma Masyarakat terhadap demokrasi. Mery mengaku masukan dari DPRD Bantul akan menjadi bahan dalam penelitian selanjutnya yang mengambil judul generasi muda dan demokrasi. Hasil penelitian ini akan diikutkan dalam lomba penulisan karya ilmiah tingkat nasional yang diselenggarakan Universitas Indonesia. Mery menambahkan kurang aplikatifnya mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarnegaraan (PPKN) dalam kehidupan bermasyarakat. (tok)

Sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia

Disnakertrans tidak proses TKI periode 25 Juli

KP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul memastikan untuk tidak memproses permintaan tenaga kerja indonesia (TKI) sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia mulai 25 Juli 2009. Kabid Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Bantul Bambang Sugiarto mengatakan saat ini pemerintah sedang menunggu revisi MOU atau perjanjian dua pihak antara Indonesia dengan Malaysia terkait pengiriman TKI sebagai pembantu rumah tangga. Bambang berharap setelah revisi MOU selesai, TKI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia lebih diperhatikan hak-haknya dan pemerintah lebih mudah melakukan monitoring. Monitoring yang perlu dilakukan diantaranya monitoring gaji pembantu rumah tangga dan inspeksi setiap tiga bulan sekali. Bambang menambahkan meski pengiriman TKI pembantu rumah tangga dihentikan, permintaan resmi dari Malaysia masih tinggi. (lia)

<!–[if !mso]> <! st1\:*{behavior:url(#ieooui) } –>

KP Kasus pencontrengan dobel oleh simpatisan Partai Demokrat segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bantul. Saat ini kasus sudah ditangani oleh Polres Bantul dan Polres sudah mengantongi bukti yang cukup untuk melimpahkannya ke Kejaksaan Negeri Bantul. Kasat Reskrim Ilham Efendi Lubis mengatakan pihaknya sudahmemiliki tiga alat bukti kuat diantaranya keterangan saksi, undangan untuk mencontreng dan peraturan KPU tentang pelarangan mencontreng di dua tempat atau lebih. Polres hanya perlu melengkapinya dengan keterangan tersangka. Ilham menambahkan pihaknya sudah memeriksa tujuh orang saksi terkait permasalahan tersebut. Ketujuh saksi merupakan unsur dari KPU, Panwaslu dan petugas KPPS. Sedangkan pemeriksaan terhadap tersangka akan dilaksanakan Selasa 14 Juli. Surat panggilan pemeriksaan tersangka sudah selesai diproses oleh Polres Bantul. Polres Bantul hanya memiliki waktu 14 hari sejak Jumat 10 Juli untuk menyelesaikan pemberkasan sebagai persyaratan pelimpahan kasus ke Kejaksaan Negeri Bantul.

Di bagian lain Anggota Panwaslu Bantul Supardi mengatakan pihaknya belum dapat pelimpahan kasus ke PN Bantul karena pihaknya saat ini masih melengkapi bukti. Salah satu bukti yang sedang diusahakan oleh Panwaslu adalah surat edaran dari KPU terkait pemberian undangan kepada nama ganda. Supardi menjelaskan, KPU sebelumnya sudah menyampaikan supaya nama ganda hanya diberi satu undangan saja sehingga tidak menyalahgunakan hak pilihnya. Panwaslu memiliki tenggang waktu hingga Senin 13 Juli untuk melengkapi bukti tersebut. Sedangkan bukti lain yang sudah disampaikan oleh Panwaslu ke Polres Bantul diantaranya daftar pemilih tetap (DPT), undangan mencontreng, keterangan saksi dan peraturan KPU tentang pelarangan pencotrengan lebih dari satu kali. (lia)

Undangan dobel tersebar

KP Pemberian undangan dobel untuk mencontreng masih didapati di beberapa kecamatan diantaranya di Kecamatan Kasihan. Panwascam Kasihan Kris Herliana mengaku mendapati keluhan seorang warga di lingkup kecamatan Kasihan yang memperoleh dua undangan mencontreng. Namun setelah dipastikan, warga tersebut hanya menggunakan hak pilihnya di salah satu TPS. Kris menambahkan warga lain yang baru saja cerai dengan suaminya juga mendapatkan dua undangan mencontreng. Salah satu undangan berlaku untuk mencontreng di Kecamatan Kasihan dan undangan lain mencontreng di Kota Jogja. Sebelum pencontrengan, warga bersangkutan dihubungi petugas KPPS untuk mengetahui kepastian tempat pencontrengan. Setelah warga tersebut memberi kepastian untuk mencontreng di Kota Jogja, undangan tidak diberikan. Kris sudah melaporkan permasalahan undangan dobel tersebut kepada Panwaslu Bantul. (lia)

10.000 pedagang pasar terjerat rentenir

Kp Sekitar 10 ribu pedagang pasar tradisional di Bantul saat ini masih terjerat praktek rentenir. Dengan dana yang berputar mencapai 100 milyar rupiah. Bila diasumsikan bunga pinjaman sekitar 10 persen maka dana pedagang pasar tradisional yang terserap untuk membayar bunga rentenir mencapai 10 milyar rupiah. Sehingga menjadi kewajiban pemerintah kabupaten Bantul untuk menyelamatkan dana yang cukup besar dan membebaskan pedangan pasar tradisional dari jeratan rentenir. Salah satunya melalui pembentukan koperasi pedagang pasar. Bupati Bantul Idam Samawi menyampaikan pernyataan ini seusai menjadi inspektur upacara pada peringatan hari koperasi ke-62 di lapangan Pantai Depok Parangtritis. Idam menjelaskan langkah pertama akan diawali dengan pendataan jumlah pedagang pasar tradisional yang terjerat rentenir. Setelah didata pemerintah kabupaten Bantul akan mempertemukan mereka dengan seluruh Bank dan koperasi yang beroperasi di Bantul agar memperoleh kredit untuk melunasi pinjaman rentenir. Setelah pinjaman rentenir lunas pedagang diwajibkan membentuk koperasi. Idam mengakui tanpa menggandeng Bank dan Koperasi dengan dana 10 milyar rupiah pertahun pemerintah kabupaten Bantul tidak akan mampu menuntaskan permasalahan ini. Idam menambahkan pemerintah kabupaten Bantul mengupayakan kemudahan proses kredit diantaranya dengan jaminan lapak tempat berjualan di pasar.

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Bantul Yahya mengakui masih terbatasnya jumlah koperasi di kalangan pedagang pasar tradisional. Dari 378 koperasi di Bantul hanya terdapat 7 koperasi pedagang pasar tradisional. Sehingga Disperindagkop Bantul terus menggalakan program pembentukan koperasi pedagang pasar tradisional. Upaya ini antara lain dilakukan dengan memberikan pemantapan pelatihan bagi pengurus koperasi untuk dapat mensosialisasikan keuntungan mengikuti koperasi. Yahya menilai dengan semakin banyaknya koperasi pedagang pasar tradisional maka praktek rentenir akan semakin berkurang. Selain itu Disperindagkop Bantul juga berupaya menaikan status Badan Hukum Koperasi sehingga sejajar dengan perseroan terbatas. Yahya menjelaskan dengan status ini maka setiap terdapat permasalahan antara pengurus dan anggota koperasi dapat diselesaikan lewat pengadilan. Sehingga status ini akan semakin meningkatkan kepercayaan anggota untuk menyimpan uangnya di koperasi. Sebab selama ini anggota khawatir uangnya akan dilarikan pengurus sebagai dampak tidak kuatnya badan hukum koperasi. (tok)

Sebagian besar warga Bantul tak tahu demokrasi

Kp Hanya sekitar 48 persen warga Bantul yang mengetahui demokrasi. Hal ini antara lain dapat dilihat dari sekitar 96 persen warga yang tidak mengenal wakil rakyat beserta tugasnya. Sementara sekitar 4 persen warga yang mengenal wakil rakyat tidak pernah menyampaikan aspirasinya. Data-data ini merupakan sebagian hasil penelitian yang dilakukan Mery Choulina siswi kelas 12 IPA SMA Negeri 1 Bantul. Mery sengaja mempresentasikan hasil penelitian ini ke Komisi A DPRD Bantul. Selain sebagai bahan referensi bagi DPRD Bantul mery juga berharap mendapat kritik dan saran terhadap hasil penelitiannya yang mengambil judul Paradigma Masyarakat terhadap demokrasi. Mery mengaku masukan dari DPRD Bantul akan menjadi bahan dalam penelitian selanjutnya yang mengambil judul generasi muda dan demokrasi. Hasil penelitian ini akan diikutkan dalam lomba penulisan karya ilmiah tingkat nasional yang diselenggarakan Universitas Indonesia. Mery menambahkan kurang aplikatifnya mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarnegaraan (PPKN) dalam kehidupan bermasyarakat. (tok)

Sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia

Disnakertrans tidak proses TKI periode 25 Juli

KP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul memastikan untuk tidak memproses permintaan tenaga kerja indonesia (TKI) sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia mulai 25 Juli 2009. Kabid Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Bantul Bambang Sugiarto mengatakan saat ini pemerintah sedang menunggu revisi MOU atau perjanjian dua pihak antara Indonesia dengan Malaysia terkait pengiriman TKI sebagai pembantu rumah tangga. Bambang berharap setelah revisi MOU selesai, TKI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia lebih diperhatikan hak-haknya dan pemerintah lebih mudah melakukan monitoring. Monitoring yang perlu dilakukan diantaranya monitoring gaji pembantu rumah tangga dan inspeksi setiap tiga bulan sekali. Bambang menambahkan meski pengiriman TKI pembantu rumah tangga dihentikan, permintaan resmi dari Malaysia masih tinggi. (lia)