Infobantul’s Blog

melihat bantul dengan telinga

Belum terima LHP dari BPK, DPRD sudah gelar paripurna

15 Juni 2009

Kp Meski belum menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) penggunaan anggaran tahun 2008 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun DPRD Bantul sabtu siang tetap menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2008. Ditemui seusai memimpin sidang Wakli Ketua 1 DPRD Bantul Slamet Abdulah mengatakan sebelum menggelar rapat paripurna DPRD Bantul sudah berkonsultasi dengan BPK. BPK menyatakan pelaksanaan paripurna sebelum menerima LHP tidak melanggar peraturan menteri no 15 tahun 2006. Berdasarkan hasil konsultasi dengan BPK Panitia Musyawarah DPRD Bantul memutuskan untuk tetap menggelar rapat Paripurna. Slamet menilai belum diterimanya LHP tidak mengganggu pelaksanaan rapat paripurna. Terbukti setiap fraksi memberikan masukan kepada eksekutif dalam pemandangan umumnya. Slamet menambahkan LHP yang diterima DPRD setelah rapat paripurna dapat digunakan untuk menyusun pendapat akhir fraksi.

Sementara itu Fraksi Kesatuan Baru dalam pemandangan umumnya menyoroti maraknya kegiatan asusila di beberapa fasilitas umum milik pemerintah kabupaten Bantul. Juru bicara Fraksi Kesatuan Baru Edi Susilo mengatakan berdasarkan laporan warga masyarakat fasilitas umum milik pememrintah kabupaten Bantul yang biasa digunakan untuk kegiatan asusila antara lain Stadion Sultan Agung,Pasar Seni Gabusan,lapangan Wonokromo dan Lapangan Dwi Windu. Edi mengaku sudah membuktikan laporan warga ini. Selain itu masih maraknya praktek prostitusi di pantai selatan juga memunculkan keprihatinan dari Fraksi Kesatuan Baru. Sebab kabupaten Bantul menjadi satu-satunya daerah yang memiliki peraturan tentang praktek prostitusi. Edi menambahkan berdasarkan pengakuan beberapa pelaku prostitusi mereka lebih memilih praktek di Pantai Selatan karena aman. (tok)

Jumlah kelulusan SMA di Bantul tertinggi

KP Jumlah kelulusan SMA di Bantul tertinggi bila dibandingkan kota dan kabupaten lain di Provinsi DIY. Sedangkan untuk jumlah kelulusan SMK menempati urutan kedua. Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Nonformal Kabupaten Bantul Masharun Ghazali mengatakan persentase kelulusan tahun ini untuk SMA mencapai 98,47%, MA mencapai 95,28% dan SMK mencapai 96,77%. Masharun mengatakan kelulusan SMA naik dibandingkan tahun lalu yang mencapai 97,3%. Selain itu kelulusan tahun ini juga melebihi target yang ditentukan oleh Pemkab sebesar 98,0%. Sedangkan untuk kelulusan SMK meski menempati peringkat kedua, Masharun optimis Bantul tetap menempati peringkat pertama karena saat ini masih terjadi kekeliruan pendataan di SMK Kelautan Sanden. Masharun menjelaskan dari 77 peserta ujian, hanya 12 orang yang lulus. Hal itu tidak masuk akal menurut Masharun. Namun kekeliruan pendataan ini terjadi secara nasional di SMK Kelautan sehingga Masharun optimis akan terdapat data yang benar dan meningkatkan jumlah kelulusan. Dengan demikian Bantul dapat meraih peringkat pertama baik untuk SMA maupun SMK. Sementara itu bagi siswa yang belum lulus, Masharun menyarankan untuk segera mendaftar program kesetaraan Paket C yang akan diselenggarakan tanggal 23 Juli 2009. Kelulusan Program Paket C masih dipercaya oleh universitas-universitas di Indonesia. (lia)

Pasangan JK-Win hanya melanggar peraturan administratif

KP Panwascam Bantul tidak memiliki bukti yang kuat untuk mengajukan kasus dugaan penggunaan fasilitas negara dalam sosialisasi pasangan JK-Win Senin 9 Juni 2009. Dalam sosialisasi tersebut Panwascam menemukan pelanggaran penggunaan mobil dinas untuk sosialisasi. Divisi Hukum Panwascam Bantul Tri Haryanto mengatakan sesaat sebelum sosialisasi berlangsung, pihaknya memotret penggantian nomor plat kendaraan dan pemasangan spanduk pada mobil dinas DPRD milik Ketua DPD Golkar Bantul Agus Subagyo. Mobil kijang dengan plat merah AB 33 B diganti plat hitam AB 8991 NB. Mobil tersebut berbaris diantara mobil-mobil lain yang akan digunakan untuk sosialisasi. Panwascam kemudian mengundang Agus Subagyo ke Kantor Panwaslu Bantul untuk mengklarifikasi hal tersebut. Dalam pertemuan tersebut Agus membantah menggunakan mobil dinas berupa kijang saat sosialisasi karena dia menggunakan mobil sedan pribadinya. Agus juga tidak mengintruksikan supaya platnya diganti dan ditempeli spanduk. Karena itu Panwascam tidak memiliki bukti yang cukup untuk memperkarakan ke tingkat pengadilan. Panwascam hanya memiliki foto saat mobil diganti plat dan ditempeli spanduk, hasil kroscek dengan instansi terkait dan surat keterangan lain yang sah menurut hukum. Panwascam selanjutnya melalui Panwaslu merekomendasikan pelanggaran tersebut ke KPU Bantul Sabtu siang sebagai pelanggaran administratif. Tri mengatakan KPU dapat memberikan sanksi diantaranya timses JK-Win tidak diperbolehkan lagi mengikuti kampanye di Bantul. (lia)

Pengurangan jumlah pohon kelapa capai 20%

KP Pengurangan jumlah pohon kelapa di sentra pertumbuhan kelapa di Bantul mencapai 20% akibat penebangan paska gempa bumi 2006. Sentra-sentra penanaman kelapa di Bantul diantaranya di Kecamatan Pajangan, Pandak, Srandakan, Kretek dan Sanden. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Pajangan Ngadimun mengatakan di Desa Triwidadi Pajangan pengurangan jumlah pohon kelapa akibat penebangan mencapai 20% dari 16.000 batang menjadi 13.000 batang. Setelah gempa bumi terjadi banyak warga menebang pohon kelapa untuk dijual. Ngadimun mengatakan selain buah kelapa warga juga menjual nira yang dinilai lebih menguntungkan. Setelah penebangan, warga tidak menanam kelapa lagi sehingga terjadi pengurangan jumlah pohon kelapa.

Di bagian lain Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dipertahut) Kabupaten Bantul Edy Suharyanto mengatakan pemerintah menggalakkan program peningkatan populasi kelapa. Tahun ini dilakukan di Kecamatan Pajangan dengan pemberian modal senilai 200 juta rupiah untuk 10 kelompok tani di Desa Triwidadi Pajangan. Masing-masing kelompok tani memperoleh modal senilai 20 juta rupiah untuk membuat minimal 2.200 batang bibit kelapa. Sehingga total bibit kelapa yang akan dihasilkan di Desa Triwidadi mencapai 22.400 batang. Edy menambahkan meski di sentra penanaman kelapa pengurangan cukup besar, di tingkat kabupaten pengurangan jumlah pohon kelapa hanya mencapai 2,6%. Edy menambahkan dalam peningkatan populasi pohon kelapa pihaknya kesulitan melarang petani menebang pohon kelapa untuk keperluan apapun. (lia)

Juni 16, 2009 Posted by | Info Harian | | Tinggalkan komentar

Status tanah transmigran tidak jelas

13 Juni 2009

KP Anggota Komisi B DPRD Bantul Jupriyanto mengaku mendapat laporan dari seorang warga Sanden yang baru saja pulang transmigrasi tentang kepemilikan status tanah yang tidak jelas. Jupri menjelaskan warga tersebut transmigrasi di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur sejak tahun 2005. Dia dan sekitar 30 kepala keluarga lain memperoleh tanah yang belum jelas kepemilikannya dan sudah beberapa kali ditawar oleh pihak tertentu karena di bawah tanah tersebut diindikasikan sebagai tambang batu bara. Jupri mengatakan warga tersebut tetap berkeinginan untuk kembali ke Kutai namun istrinya tidak ingin kembali sebelum status tanah jelas. Jupri berharap masalah ini dapat menjadi perhatian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul karena sudah menjadi catatan Komisi B sejak tahun lalu. Bila para transmigran diharuskan berpindah lokasi, Jupri berharap tidak melalui negosiasi yang dilakukan para transmigran sendiri melainkan fasilitasi Disnakertrans.

Dibagian lain Kepala Bidang Transmigrasi Sulistyawan mengaku belum menerima laporan berkaitan dengan permasalahan ini. Padahal Sulis mengaku secara rutin melakukan kunjungan langsung ke lokasi transmigrasi. Pada kesempatan tersebut dirinya selalu berdialog dengan transmigran asal Bantul. Namun dengan terdapatnya laporan tidak resmi ini Sulis mengaku akan melakukan pengecekan. Termasuk mengecek kesepakatan antara pemerintah Bantul dan Kutai Kertanegara dalam penanganan transmigran. (lia)

Cegah penyebaran keket

Dipertahut adakan penyemprotan masal

Penyuluh Pertanian Lapangan memberikan penjelasan penyemprotan cabai untuk mencegah penularan keket, Jumat (12/6)

Penyuluh Pertanian Lapangan memberikan penjelasan penyemprotan cabai untuk mencegah penularan keket, Jumat (12/6)

KP Untuk mencegah penularan penyakit keket atau busuk buah yang saat ini sudah menyerang 450 hektar pertanian cabai di Bantul, Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dipertahut) Bantul bekerjasama dengan Dinas Pertanian Provinsi DIY menggalakkan gerakan pengendalian di dua lokasi diantaranya Bulak Dodogan Srigading Sanden seluas 20 hektar dan Bulak Karanganyar Gadingharjo Sanden seluas 25 hektar. Kabid Pengendalian Hama Tanaman Yunianti mengatakan pada Jumat 12 Juni gerakan diselenggarakan di Bulak Dodogan, sedangkan hari berikutnya di Bulak Karanganyar. Dalam gerakan ini kelompok tani memperoleh bantuan pestisida Daconil dan Victori dari Dipertahut Bantul dan Distan Provinsi DIY. Petani diberi penyuluhan cara penyemprotan pestisida yang benar yaitu penyemprotan menyeluruh dari bagian bawah tanaman hingga bagian atas. Petani juga diminta untuk mencabut tanaman yang sudah terkena keket dan memusnahkannya supaya tidak menulari tanaman sehat. Yuni mengatakan biasanya petani masih tidak merelakan pencabutan tanaman dan hanya memetik buah yang terkena keket, namun penyakit justru akan meluas. Yuni menambahkan petani juga dihimbau tidak membuang cabutan tanaman berpenyakit keket di aliran air antar bedengan. Penyemprotan paling baik dilakukan pagi dan sore hari.

Kepala Distan Provinsi DIY Nanang Suwandi menegaskan penyakit keket biasa menyerang cabai pada kondisi kelembaban tinggi yaitu ketika musim panas tiba-tiba hujan deras berseling. Nanang menambahkan saat ini pihaknya sudah mendapat laporan dari Kabupaten Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul. Sedangkan Kabupaten Sleman relatif aman karena suhu cenderung dingin dan kelembaban tidak terlalu tinggi. Nanang menambahkan kelembaban yang tinggi menyebabkan jamur penyebab penyakit keket tumbuh subur. Di bagian lain Sukiman dan Sajiman, anggota kelompok tani Dodogan Maju mengatakan serangan keket dapat menyebabkan kerugian petani mencapai 50%. Petani biasanya dapat panen hingga 12 kali, bila terkena keket panen hanya sampai 6 atau 7 kali saja. (lia)

Gerabah Kasongan ditentukan sebagai OVOP Bantul

KP Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian Republik Indonesia menentukan 10 one vilage one country (OVOP) Selasa 10 Juni 2009. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Bantul Yahya mengatakan dari 10 OVOP yang ditentukan, Bantul merupakan salah satunya dengan produk andalan gerabah/keramik hias dari Kasongan disamping Kulonprogo dengan anyaman dan 8 kabupaten lain di luar Provinsi DIY. Yahya menambahkan dari 10 OVOP yang ditentukan terdapat tiga kabupaten lain yang juga mengangkat gerabah/keramik hias sebagai produk andalan diantaranya Kabupaten Lombok Barat, Tabanan dan Purwakarta. Yahya menambahkan OVOP sudah dirintis sejak tahun 2008, setiap kabupaten yang ditunjuk dapat menyampaikan usulan produk anadalannya. Pada tahun 2009 tindak lanjut OVOP sampai pada peningkatan desain dan cakupan pasar. Selanjutnya tahun 2010 akan dikaji peningkatan mutu bahan bakunya. Yahya mengatakan dalam pengkajian sejak tahun 2008 Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB). Selain pengkajian juga diadakan pemetaan lokasi kerajinan, pendampingan perajin dan workshop kerajinan. (lia)

Idham siap jadi jurkam

Kp Bupati Bantul Idam Samawi mengaku siap menjadi juru kampanye pasangan Mega-Prabowo. Idam mengaku pengurus DPD PDI Perjuangan DIY datang langsung untuk meminta dirinya menjadi jurkam. Idam langsung menyanggupi dengan persyaratan DPD harus mengurus seluruh masalah administrasi termasuk ijin cuti. Namun hingga saat ini Idam mengaku belum menerima tembusan ijin cuti dari DPD.

Dibagian lain Ketua DPC PDI Perjuangan Bantul Joko Purnomo menyambut gembira kesediaan Idam menjadi jurkam. Joko menilai sudah tepat bila tokoh sekaliber idam samawi menjadi jurkam tingkat propinsi daripada menjadi jurkam tingkat kabupaten. Sebab dengan menjadi jurkam propinsi maka idam dapat berkampanye di kabupaten Bantul. (tok)

Juli Posdaya akan dievaluasi

Kp Evaluasi terhadap program Pos Pemberdayaan Masyarakat (Posdaya) akan dilaksanakan pada awal juli 2009. Kepala subBidang Pembinaan Ketahanan Keluarga BKK,PP dan KB Lukas Sumasana mengatakan evaluasi bukan untuk menentukan program yang gagal atau berhasil. Namun lebih bertujuan meningkatkan partisipasi warga dalam posdaya. Sebab menurut lukas belum saatnya pemerintah kabupaten Bantul menyatakan program posdaya gagal atau sukses. Lukas berharap melalui evaluasi ini dapat memacu masyarakat untuk berperan aktif dalam posdaya. (tok)

Kerugian capai 65 juta

Perhiasan 2 ons digondol maling

Kp Peristiwa pencurian dengan kerugian mencapi 65 juta rupiah kamis 11 Juni 2009 menimpa Rosiana Herawati 47 tahun warga Perum Palem Asri Blok S3 Panggungharjoa sewon. Peristiwa pencurian pertama kali diketahui anak korban andre 17 tahun saat pulang ke rumah sekitar pukul setengah enam sore. Andre menemukan pintu pagar rusak dan saat memasuki rumah melihat kamar orangtuanya dalam kondisi berantakan. Setelah diperiksa uang tunai 14 juta rupiah,kamera,laptop dan perhiasan seberat 2 ons sudah hilang. Korban selanjutnya melaporkan peristiwa ini ke Polres Bantul. (tok)

Juni 16, 2009 Posted by | Info Harian | | Tinggalkan komentar

450 hektar tanaman cabai terserang keket

12 Juni 2009

KP Sekitar 450 hektar tanaman cabai merah besar di Kecamatan Kretek dan Sanden terserang penyakit keket atau busuk buah. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dipertahut) Bantul Edy Suharyanto mengatakan penyakit keket disebabkan karena jamur dan bakteri. Penyakit yang timbul karena jamur biasanya buahnya kering, sedangkan yang ditimbulkan karena bakteri buahnya basah. Namun Edy menegaskan penyakit keket yang terjadi saat ini sebagian besar disebabkan karena jamur. Wabah keket yang terjadi saat ini berdasar data Dipertahut Bantul merupakan wabah keket terbesar selama 10 tahun terakhir. Akibatnya banyak petani yang merugi karena panen tidak maksimal. Dalam satu kali masa tanam, cabai dapat dipetik selama 12 kali. Serangan keket pada pertengahan masa panen menyebabkan cabai hanya dapat dipetik kurang dari delapan kali. Untuk itu petani dihimbau segera memetik cabai yang terserang keket dan membuangnya supaya cabai sehat tetap dapat dipanen. Edy menambahkan pihaknya pernah mengeringkan cabai yang sudah terkena keket supaya laku jual, namun ternyata usaha tersebut gagal.

Edy menambahkan keket hanya menyerang cabai merah besar yang rata-rata dijual ke pabrik. Serangan keket tidak mempengaruhi suplai cabai konsumsi yaitu cabai merah keriting dan cabai rawit. Namun Dipertahut Bantul menerima keluhan dari petani cabai karena harga cabai merosot tajam bersamaan dengan serangan keket. Edy menjelaskan biasanya saat suplai cabai di pasar berkurang, harga akan naik. Namun saat ini harga justru merosot tajam. Saat ini harga cabai turun dari 5.000 rupiah per kilogram menjadi 2.000 rupiah per kilogram. Harga 2.000 rupiah per kilogram dirasa tidak menguntungkan petani karena serangan mencapai 40% hasil panen. Meski demikian harga tersebut masih berada di atas BEP cabai yaitu 1.500 rupiah per kilogram. (lia)

Sebagian asset tidak akan diaudit

Kp Bupati Bantul Idam Samawi memilih untuk tidak mengaudit seluruh aset milik pemerintah kabupaten Bantul. Meski salah satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan nilai aset milik pemerintah kabupaten Bantul sekitar 2 trilyun rupiah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Sehingga BPK memerintahkan pemerintah kabupaten Bantul untuk mengaudit agar nilainya sesuai. Idam menjelaskan berbeda dengan perusahaan yang dapat menjadikan hasil audit sebagai jaminan pinjaman utang,maka pemerintah kabupaten Bantul tidak membutuhkannya. Sebab sejak awal pemerintah kabupaten Bantul berkomitmen untuk tidak mengajukan pinjaman kepada pihak manapun. Selain itu untuk keperluan audit dengan mendatangkan pakarnya pemerintah kabupaten Bantul harus membayar sekitar 1,6 milyar rupiah. Sehingga Idam menilai selama bukti-bukti secara fisik masih terjaga maka audit tidak diperlukan. Walau demikian Idam tetap menyerahkan keputusan kepada DPRD Bantul.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi C DPRD Bantul Amir Syarifudin menilai audit tetap perlu dilakukan. Amir menjelaskan hasil audit memiliki beberapa keuntungan bukan sekedar sebagai jaminan pinjaman. Amir mencontohkan hasil audit dapat menunjukan nilai sesungguhnya aset yang dimiliki pemerintah kabupaten Bantul. Bukan sekedar untuk gagah-gagahan tetapi sebagai bahan jawaban bila terdapat pertanyaan. Selain itu hasil audit juga dapat menunjukan seberapa besar pemerintah kabupaten Bantul telah menjalankan azas transparansi. Amir menambahkan bila panitia anggaran memutuskan untuk melakukan audit maka harus segera dilakukan. (tok)

ADD belum cair hingga awal Juni

Kp Bagian Pemerintahan Desa Setda Bantul mengakui belum cairnya Alokasi Dana Desa (ADD) hingga awal juni 2009. Kepala Bagian Pemerintahas Desa misbahul Munir mengatakan terdapatnya beberapa desa yang belum mengumpulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Laporan PertanggungJawaban penggunaan ADD periode sebelumnya sebagai persyaratan menjadi kendala pencairan. Namun berdasarkan Peraturan Bupati ADD segera dapat dicairkan tanpa menunggu seluruh desa mengumpulkan persyaratan. Munir memastikan ADD akan dicairkan setelah pencairan kesejahteraan pamong sekitar Juli 2009. Munir menambahkan ADD sebenarnya dicairkan setiap 3 bulan sekali.

Menanggapi hal ini anggota Komisi A DPRD Bantul Agus Efendi berharap pencairan dilakukan berdasarkan kepatuhan dalam mengumpulkan persyaratan dan tidak perlu secara serentak. Sehingga desa yang lebih dulu mengumpulkan persyaratan dapat langsung mencairkan ADD. Langkah ini perlu diambil mengingat ADD merupakan modal utama bagi desa untk menyelenggarakan pemerintahan. Berkaitan dengan lambatnya penyusunan APBDes dan LPJ sebagai syarat pencairan ADD Agus menilai perlunya Pendidikan dan Latihan bagi pamong desa dalam menyusun APBDes dan LPJ. (tok)

Bantul peroleh Rp3 miliar untuk bangun Pasar Pijenan

KP Berdasarkan rapat di Departemen Perdagangan Republik Indonesia Senin 9 Juni 2009, Kabupaten Bantul memperoleh alokasi dana stimulus fiskal senilai 3 miliar rupiah. Dana stimulus fiscal merupakan dana untuk memulihkan perekonomian akibat krisis global. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Bantul Yahya mengatakan dana senilai 3 miliar tersebut akan digunakan untuk membangun Pasar Pijenan Wijirejo Pandak. Pasar Pijenan merupakan pasar tradisional yang dikelola Pemkab Bantul. Yahya mengatakan pihaknya memilih pasar tradisional karena di dalamnya terdapat perekonomian yang digerakkan para pedagang pasar. Pasar Pijenan dipilih karena beberapa losnya harus mundur akibat pelebaran jalan. Pemkab sudah menyediakan tanah kas desa di dekat lapangan untuk membangun pasar yang baru. Saat ini Pemkab hanya tinggal menunggu lelang kontraktor yang memenangkan pembangunannya. (lia)

Reka ulang pembunuhan Neneng digelar

KP Polres Bantul menggelar reka ulang kasus pembunuhan di Dusun Salakan Bangunharjo Sewon Kamis pagi. Dalam reka ulang tersebut tersangka Aldo 26 tahun warga Saptosari Gunungkidul memperagakan 20 adegan di rumah Wiwin Rahmawati alias Neneng, korban yang sudah meninggal dunia. Kasat Reskrim Polres Bantul Doni Siswoyo mengatakan tersangka mengikuti proses reka ulang dengan baik sesuai BAP yang dimiliki Polres Bantul. Doni menambahkan pembunuhan yang terjadi bukan pembunuhan berencana melainkan pembunuhan spontan. Tersangka sekitar dua tahun yang lalu mengunjungi korban untuk meminjam uang. Namun korban tidak mengabulkannya sehingga keduanya bertengkar. Tersangka kemudian membunuh korban dan memasukan ke sumur. Tersangka buron selama kurang lebih dua tahun dan sekitar setengah bulan yang lalu tertangkap di Kalimantan. Tersangka terkena pasal 339 dan diancam hukuman penjara maksimal seumur hidup. (lia)

Juni 13, 2009 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

Tiga timses tandatangani kampanye damai

11 Juni 2009

Tiga tim sukses menandatangani pernyataan kampanye damami dan bertanggung jawab di Kantor KPU Bantul, Rabu (10/6)

Tiga tim sukses menandatangani pernyataan kampanye damami dan bertanggung jawab di Kantor KPU Bantul, Rabu (10/6)

KP Tiga tim sukses pasangan capres-cawapres di Bantul akhirnya menandatangi surat pernyataan kampanye damai dan bertanggungjawab di Kantor KPU Bantul Rabu siang. Sebelum penandatanganan dilaksanakan terjadi diskusi antara tiga timses dengan KPU Bantul. Tiga timses mengeluhkan salah satu poin dalam surat pernyataan kampanye damai yang dibuat oleh KPU Bantul yaitu poin kelima. Poin ke-lima tersebut menyatakan bahwa timses bertanggung jawab atas semua permasalahan yang timbul akibat pemasangan atribut. Ketua Tim Sukses SBY-Budiono Bantul Gatot Susilo mengeluh bila beban tersebut harus ditanggung timses, sedangkan atribut yang dipasang di setiap tempat tidak hanya oleh timses SBY_Budiono melainkan ormas tertentu yang juga mendukung pasangan SBY-Budiono. Gatot menegaskan pihaknya tidak bersedia bertanggung jawab bila ormas tertentu yang mealkukan kesalahan. Gatot berpendapat poin ke-lima tersebut harus diubah tata bahasanya.

Menanggapi hal itu Sekretaris Timses Mega-Pro Bantul Gunawan mengusulkan supaya poin ke-lima dijabarkan menjadi dua hal. Gunawan mengatakan hal yang pertama tentang tanggung jawab timses atas atribut yang dipasang, sedangkan hal pokok kedua tentang mediasi timses dengan organisasi masyarakat tertentu yang juga mengusung pasangan capres-cawapres yang sama. Gunawan berpendapat timses hanya perlu menjadi mediasi antara ormas tersebut dengan KPU atau Panwaslu bila terjadi kesalahan pemasangan atribut atau penyelenggaraan kampanye yang melanggar aturan.

Di bagian lain KPU Bantul akhirnya menyetujui untuk menambah satu poin di bawah poin kelima yaitu poin enam tentang mediasi timses dengan kelompok masyarakat tertentu bila terjadi pelanggaran yang disebabkan kelompok masyarakat, bukan oleh timses. Anggota KPU Bantul Nurudin Latif mencontohkan bila terjadi kecelakaan lalu lintas akibat pemasangan atribut pilpres di pinggir jalan, maka KPU Bantul akan merekomendasikannya kepada timses pengusung pasangan capres-cawapres yang bersangkutan. Timses kemudian harus bertanggung jawab bila atribut tersebut milik timses. Sedangkan bila atribut milik ormas tertentu maka timses diharuskan memediasi KPU dengan ormas tersebut. (lia)

Bantul punya SPBBE baru di Manding

KP Jumlah stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBBE) di Kabupaten Bantul akan bertambah. Saat ini investor swasta sedang membangun SPBBE baru di sebelah timur perempatan Manding Sabdodadi Bantul. Kepala Dinas Perdagangan Peridustrian dan Koperasi (Disperindagkop) Bantul Yahya mengatakan pembangunan SPBBE tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan isi ulang gas elpiji di Bantul karena program konversi minyak tanah ke gas elpiji telah selesai. Pertamina menghimbau setiap kabupaten minimal memiliki satu SPBBE. Sebelumnya Bantul sudah memiliki SPBBE di Sitimulyo Piyungan, namun cakupan pelayanannya mencapai seluruh Provinsi DIY. Yahya berharap dengan adanya SPBBE di Manding dapat memenuhi kebutuhan gas elpiji yang lebih dekat. Selain itu, SPBBE Manding untuk sementara difokuskan pada pelayanan isi ulang tabung elpiji ukuran 3 kilogram. Yahya menambahkan SPBBE ditargetkan mulai beroperasi tahun 2009 dan dikelola oleh swasta. Saat ini SPBBE dalam proses pembangunan fisik. (lia)

Idham mengaku belum baca laporan

Kp Bupati Bantul Idam Samawi mengaku belum membaca laporan hasil uji laboratorium terhadap contoh air kolam milik warga miri timbulharjo Sewon yang dikirim Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bantul. Namun Idam berjanji setelah membaca laporan akan segera menggelar rapat koordinasi untuk mengambil solusi. Idam menilai pengambilan keputusan dalam permasalahan ini harus melibatkan seluruh pihak terkait termasuk petani dan PG Madukismo. Bila terbukti limbah PG Madukismo menjadi penyebab pencemaran maka harus bersedia bertanggungjawab. Idam berharap peristiwa ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak. Sehingga peristiwa serupa tidak perlu terjadi lagi.

Dukungan untuk segera menyelesaikan permasalahan ini juga disampaikan ketua DPRD Bantul Joko Purnomo. Joko menilai segera mencari solusi merupakan langkah yang lebih  bijaksana dibanding saling menyalahkan. Joko berharap dalam mencari seluruh pihak tetap menjunjung semangat untuk memberikan kemudahan bagi warga yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Minimal memberikan subsidi bagi petani agar dapat kembali memulai usahanya. Sumber subsidi menurut joko dapat ditanggung bersama antara pemerintah kabupaten Bantul dengan pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan ini. (tok)

Berbaik hati malah kemalingan

KP Karena berbaik hati kepada orang yang tidak dikenal, Nyonya Dede warga Onggobayan Ngestiharjo Kasihan justru kemalingan. Kejadian berawal ketika Ny Dede kedatangan tamu di warungnya Selasa sekitar pukul setengah 12 malam. Tamu tersebut seorang perempuan yang kira-kira berusia 22 tahun. Tamu tersebut mengaku kemalaman dan minta izin kepada Nyonya Dede untuk menginap di warungnya hingga pagi tiba. Tanpa rasa curiga Ny Dede mengizinkan tamunya beristirahat di warung. Rabu pagi sekitar pukul setengah enam, saat Ny Dede melayani pelanggan yang membeli bensin, tamu tiba-tiba bergegas pergi tanpa pamit meninggalkan warung menggunakan sepeda motor kea rah timur. Sesaat kemudian Ny Dede mendapati dompet, handphone, uang dan tasnya di atas meja sudah hilang. Ny Dede memperkirakan kerugian yang dideritanya mencapai 1 juta rupiah. (lia)

Juni 11, 2009 Posted by | Info Harian | | Tinggalkan komentar

SK pemasangan atribut siap disosialisasikan

10 Juni 2009

KP KPU Bantul telah menyelesaikan surat keputusan KPU Bantul yang mengatur tentang pemasngan atribut pilpres. Anggota KPU Bantul Nurudin Latif mengatakan SK tersebut selanjutnya akan disosialisasikan dalam sosialisasi kampanye damai Rabu siang di Kantor KPU Bantul. Dalam sosialisasi, KPU juga mengundang tiga tim sukses pasangan capres-cawapres yang sebelumnya telah mendaftarkan diri ke KPU Bantul. Latif mengatakan sosialisasi kampanye damai dititik beratkan pada himbauan kampanye damai dan bertanggungjawab, bukan deklarasi kampanye damai. Latif menjelaskan deklarasi kampanye damai hanya menjdai wewenang di tingkat pusat. Mengenai SK KPU Bantul, Latif menjelaskan pihaknya mengadopsi Peraturan KPU Bantul nomor 1 tahun 2009 tentang pemasangan atribut partai politik dan caleg dalam pemilu legislatif yang disesuaikan dengan peraturan KPU Pusat nomor 28 tahun 2009 tentang penyelenggaraan kampanye pilpres. Latif menambahkan secara garis besar peraturan pemasngan atribut hampir sama dengan peraturan KPU bantul nomor 1 tahun 2009. Tempat-tempat yang diharuskan bersih dari atribur capres-cawapres diantaranya sepanjang jalan protokol dari Klodran hingga Gose, lapangan Paseban dan Stadion Sultan Agung Bantul. (lia)

Daerah perbatasan rawan kerusuhan

KP Panwaslu Bantul memperkirakan terdapat beberapa daerah yang rawan kerusuhan saat kampanye pilpres diselenggarakan. Ketua Panwaslu Bantul Tentrem Widodo menyebutkan sebagian besar lokasi rawan kerusuhan terletak di perbatasan antara Bantul dengan Kota Yogyakarta. Tentrem menjelaskan perbedaan jadwal kampanye yang ditentukan antara Bantul dan Kota Yogyakarta dapat memicu kerusuhan saat dua massa dari dua tim sukses yang berbeda bentrok. Untuk itu Panwaslu akan memperketat pengawasan selama kampanye berlangsung. Bila kampanye yang berlangsung dapat memicu terjadinya kerusuhan Panwaslu dapat merekomendasikannya kepada KPU Bantul untuk membubarkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. (lia)

Timses JK-Win gandeng reog

Kp Dengan hiburan reog Tim Sukses pasangan JK-Win selasa siang mencoba lebih memperkenalkan pasangan koalisi Partai Golkar dan Partai Hanura ini kepada warga Bantul. Kesenian reog diiringi puluhan mobil keliling ke seluruh wialayah pembantu bupati (Tuti). Ketua Tim Sukses JK-Win Agus Subagyo mengatakan kegiatan ini sebagai salah satu upaya meraih 30 persen suara di Bantul. Agus optimis dapat meraih target karena pasangan JK-Win tidak hanya mendapat simpatik dari simpatisan Partai Golkar dan Partai Hanura. Selain tokoh masyarakat dan simpatisan partai politik lainnya Tim Sukses JK-Win juga berupaya meraih simaptik dari warga yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif.

Sementara itu target meraih kemenangan ditetapkan Tim Sukses pasangan Mega-Prabowo kabupaten Bantul. Joko Purnomo selaku ketua Tim Sukses Mega-Prabowo menilai dengan gabungan suara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra kemenagan akan dapat diraih. Joko semakin optimis dapat meraih kemenangan menyusul munculnya dukungan dari beberapa organisasi pemuda di Bantul terhadap pasangan Mega-Prabowo. (tok)

Sekolah berwawasan lingkungan dicanangkan

Kp Sebagian sekolah di Bantul sudah memasukan materi lingkungan hidup secara integral dalam setiap mata pelajaran. Seperti SMA Negeri 1 Jetis yang berhak mewakili Bantul dalam lomba evaluasi sekolah berwawasan lingkungan. Pembina Osis SMA Negeri 1 Jetis Purwantaka mengatakan langkah ini bukan hanya bertujuan meraih kemenangan dalam lomba. Namun pencanangan SMA Negeri 1 Jetis sebagai sekolah berwawasan lingkungan pasca gempa memiliki tujuan jangka panjang. Purwantaka menjelaskan pencanangan sekolah berwawasan lingkungan terbukti mampu meningkatkan kedisiplinan siswa,guru dan pegawai sekolah untuk menjaga kebersihan seperti tidak membuang sampah sembarangan dan mengolah sampah menjadi pupuk organik. Lingkungan sekolah yang bersih dan asri terbukti mampu meningkatkan semangat dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar.

Sementara itu Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Badan Lingkungan Hidup Propinsi DIY Kuncoro Hadi Purwoko selaku ketua Tim Yuri mengatakan lomba sekolah berwawasan lingkungan sudah digelar rutin setiap tahun. Lomba bertujuan menanamkan kesadaran memlihara lingkungan kepada kalangan pelajar. Evaluasi tingkat propinsi DIY bertujuan memilih wakil DIY untuk mengikuti lomba tingkat nasional. Selain di SMA Negeri 1 Jetis evaluasi serupa juga dilakukan di SMP Negeri 1 Pandak mewakili SMP/MTs dan MIN Jejeran Wonokromo mewakili SD/MI. Sekolah yang berhak mewakili DIY akan mendapat pelatihan pengisian angket sebagai bahan penilian selain penilaian secara fisik dengan evaluasi langsung. (tok)

Persidangan pemotongan dakon kembali digelar

KP PN Bantul kembali menggelar persidangan kasus korupsi dana rekontruksi (dakon) gempa bumi 2006. Dalam persidangan Selasa siang, Jaksa Penuntut Umum Heni Indri Astuti membacakan dakwaan terhadap dua terdakwa diantaranya Siswanto warga Sareyan Wonokromo Pleret dan Paidi warga Jati Wonokromo Pleret, masing-masing adalah Ketua dan Bendahara BKM Desa Wonokromo Pleret. Dakon senilai 20 juta rupiah per kepala keluarga, masing-masing dipotong 2,5% atau senilai 500 ribu rupiah oleh kedua terdakwa saat mengatur pembagian dakon di Desa Wonokromo Pleret tahun 2006. Hal ini mengakibatkan total kerugian negara mencapai 153 juta rupiah. Kedua terdakwa didakwa telah memperkaya diri sendiri dan diancam pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Di bagian lain Muhajirin, menantu Siswanto menilai bukti yang dipaparkan dalam dakwaan kurang kuat karena tidak menyertakan laporan pelaksanaan kegiatan. Muhajirin menjelaskan pihak kejaksaan tidak berhasil menemukan laporan tersebut dan menyatakannya telah hilang. Padahal menurut Muhajirin laporan pelaksanaan kegiatan merupakan bukti kuat yang dapat meringankan kedua terdakwa. Muhajirin menambahkan saat pembagian dakon, pemotongan sebagai biaya administrasi diperbolehkan. Lagipula menurut Muhajirin saat itu dalam kondisi darurat.

Sementara itu di Dusun Badegan Bantul terjadi kasus pencurian sepeda motor yang menimpa Nadi 58 tahun, warga setempat. Sebelumnya motor sudah diparkir di luar rumah sejak pukul 12 siang. Berdasar penuturan Murwandito, tetangga Nadi, sepeda motor masih berada di luar rumah sekitar pukul 4 sore. Nadi mengatakan pencurian baru diketahui saat Nadi hendak memasukkan motornya ke dalam rumah Senin petang, motor sudah hilang. Sekitar pukul 7 malam, Nadi melaporkannya ke Polsek setempat. Polisi memperkirakan kerugian yang diderita Nadi mencapai 3 juta rupiah. (lia)

Juni 10, 2009 Posted by | Info Harian | | Tinggalkan komentar

Kinerja PPDP kurang cermat

9 Juni 2009

KP Panwaslu Kabupaten Bantul telah mendata kekeliruan dalam pemutakhiran data pemilih tetap (DPT) melalui sisir TPS. Anggota Panwaslu Bantul Supardi mengatakan hingga Senin siang pihaknya sudah merekap data dari 6 kecamatan diantaranya Pleret, Banguntapan, Dlingo, Sanden, Imogiri dan Kretek. Total TPS yang disisir secara acak jumlahnya mencapai 40 lokasi. Kesalahan pendataan yang diperoleh para petugas Panwascam diantaranya masih terdaftarnya warga yang sudah pindah, meninggal dunia, merantau ke luar negeri dan adanya nama ganda. Meski data yang ditemukan Panwaslu tersebut tidak dapat merubah DPT pilpres, Supardi mengatakan data tersebut akan menjadi barang bukti untuk melaporkan kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang dinilai kurang. Supardi menambahkan rekap data total sisir TPS kemungkinan besar dapat diketahui Selasa pagi karena hingga Senin siang petugas secretariat Panwaslu masih merekapnya. Sedangkan data yang sudah masuk ke Panwaslu meliputi data sisir TPS secara acak di 17 kecamatan di Bantul. (lia)

Kasus kematian ikan

Publikasi hasil lab kembali tertunda

KP Meski hasil pemeriksaan laboratorium terhadap contoh air kolam ikan yang  mati dijadwalkan keluar Senin 8 Juni, Namun Badan Lingkungan Hidup (BLH) belum mendapatkannya. Kabid Pengendalian Pencemaran dan Dokumentasi Lingkungan Hidup BLH Edy Mahmud mengatakan ketika pihaknya menghubungi Balai Teknis Kesehatan Lingkungan (BTKL) Yogyakarta, pihak BTKL meminta supaya hasil diambil sekitar pukul 2 Senin siang. Edy belum mendapatkan kesimpulan apapun sebelum hasil tersebut diperoleh BLH. Setelah hasil pemeriksaan air diperoleh, akan dirapatkan bersama di ruang Sekretaris Daerah pada Rabu 10 Juni. Publikasi selanjutnya dapat diperoleh dari Bupati Bantul secara langsung atau bagian Humas dan Informasi Pemkab Bantul. Edy menambahkan pihaknya mengambil contoh air di empat titik diantaranya di lokasi matinya ikan Dusun Miri, di sungai bawah jembatan Dusun Miri,di selokan madukismo dan di dalam pabrik madukismo. Edy menjelaskan bila nantinya hasil pencemar di keempat titik sama maka dapat disimpulkan limbah berasal dari PG Madukismo. Namun bila di titik 3 dan 4 yaitu titik yang berdekatan langsung dengan limbah PG Madukismo tidak didapatkan pencemar yang sama dengan titik 1 dan 2 maka limbah tersebut bukan berasal dari PG Madukismo. Melainkan pengaruh peningkatan suhu air di kolam ikan yang menyebabkan endapan makanan ikan terurai kembali dan mencemari kolam.

Di bagian lain Anggota Komisi D DPRD Bantul Slamet Bagyo mengatakan bila terbukti limbah berasal dari PG Madukismo maka pihak Madukismo harus dapat memperbaiki instalasi pengelolaan air limbahnya. Slamet optimis hal tersebut dapat dilakukan seperti ketika permasalahan limbah udara atau asap dari PG Madukismo yang sangat mengganggu dan sering dikeluhkan warga. Setelah mesin pengelola limbah udara diperbaiki, permasalahan tersebut tak lagi muncul. Hal itu menurut Slamet dapat diterapkan pada pengelolaan limbah cair. Slamet berpendapat penutupan pabrik belum perlu dilakukan karena penyerapan tenaga kerja yang sangat besar dari PG Madukismo. Mengenai ganti rugi kepada petani ikan, Slamet mengatakan dapat dibicarakan bersama . (lia)

BKK targetkan 100 pengguna MOP tahun 2009

Kp Badan Kesejahteraan Keluarga,Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BKK,PP dan KB) Bantul mentargetkan terdapat 100 akseptor KB pria yang menggunakan alat kontrasepsi Medis Operasi Pria (MOP) pada tahun 2009.  Berdasarkan data saat ini terdapat 78 akseptor KB pria dengan alat kontrasepsi MOP. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Saebani mengatakan pemahaman yang salah tentang MOP masih menjadi kendala utama untuk mencapai target. Saebani menjelaskan MOP tidak bersifat permanen sehingga bisa dilepas bila ingin kembali memiliki anak. Pemasangannya juga tidak membutuhkan pembedahan dan hanya butuh waktu sekitar 5 menit. Saebani menilai terbatasnya jumlah Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) menjadi salah satu penyebab masih terdapatnya pemahaman yang salah ini. Saebani mengaku terdapat 1 PLKB yang terpaksa membawahi 2 desa akibat kekurangan ini. Sehingga saebani berharap terdapat penambahan tenaga PLKB. Saebani menambahkan meski pertumbuhan penduduk Bantul masih jauh dibawah rata-rata nasional namun fenomena baby boom atau ledakan pertumbuhan penduduk patut diwaspadai.

Menanggapi permasalahan ini anggota Komisi B DPRD Bantul Agus Sumartono menilai dari jumlahnya yang mencapai 12 ribu PNS seharusnya pemerintah kabupaten Bantul tidak kekurangan personil. Namun yang terjadi menurut agus tidak terjadi pemerataan. Penyebaran PNS hanya terkonsentrasi pada pos-pos tertentu. sementara pos-pos lainnya seperti penyuluh lapangan dilupakan. Padahal menurut Agus peran penyuluh lapangan sebagai pendamping program sangat penting. Berdasarkan hasil evaluasi tidak dapat berjalannya sebuah program disebabkan kurangnya pendampingan. Sehingga agus menilai pemerintah kabupaten Bantul tidak boleh mengganggap enteng peran penyuluh lapangan bila ingin program-programnya berjalan sesuai target. (tok)

Bantul Radio belum berikan pendapatan

Kp Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) hingga saat ini Bantul Radio belum mampu memberikan Pendapatan bagi pemerintah kabupaten Bantul. Wakil Ketua Komisi C DPRD Bantul Amir Syarifudin mengatakan setelah beroperasi hampir satu tahun Komisi C DPRD Bantul belum pernah menerima laporan setoran pendapatan Bantul Radio kepada pemerintah kabupaten Bantul. Amir menilai terdapatnya setoran pendapatan ini akan memperjelas status Bantul Radio yang sebelumnya sempat dipertanyakan sebagian anggota DPRD Bantul. Amir mengatakan sebagai salah satu BUMD Bantul Radio sudah mendapat kucuran dana mencapai 2 milyar rupiah. Amir menambahkan bila akhirnya pemerintah kabupaten Bantul ingin menjadikan Bantul Radio sebagai media komersil maka sedikit demi sedikit harus mulai mengurangi subsidi. (tok)

Timses Jk-Win mulai sosialisasi

Kp Tim Sukses Pasangan Capres-Cawapres JK-Win kabupaten Bantul mulai melakukan sosialisasi. Ditemui diruang kerjanya Ketua Tim Sukses Pasangan JK-Win Agus Subagyo mengatakan sosialisasi dilakukan dengan pawai kesenian reog keliling kota Bantul selasa 9 Juni 2009. Agus menjelaskan pawai kesenian melibatkan sekitar 30 kendaraan dengan start dan finish di kantor DPD Partai Golkar Bantul. Agus mengatakan kegiatan ini sekaligus menjadi ajang deklarasi pasangan JK-Win di Bantul. Sebelumnya tim sukses JK-Win sudah memasang ratusan atribut di wilayah kota bantul dan sekitarnya. Pemasangan atribut di seluruh kabupaten Bantul akan segera dilakukan menyusul terbentuknya tim sukses JK-Win hingga tingkat kecamatan dan Desa. (tok)

Gaji dalam amplop digasak pencuri

KP Pencurian terjadi di rumah Lusi, warga Dusun Rendeng Timbulharjo Sewon Senin siang. Pencuri beraksi ketika rumah dalam keadaan kosong ditinggal bekerja dan bersekolah. Lusi mengatakan pencurian diketahui ketika putrinya pulang dari sekolah sekitar pukul 12 siang. Putrinya mendapati dua almari pakaian sudah diobrak-abrik dan segera menghubungi dirinya melalui telepon. Lusi segera pulang dan memeriksa barang berharga di almari. Emas perhiasan, uang dan gaji yang masih terdapat di dalam amplop tertutup telah hilang. Lusi mengatakan sebagian emas perhiasan tersebut adalah perhiasan pernikahan dan kenang-kenangan dari orang tuanya yang total beratnya mencapai 60 gram. Sedangkan uang tunai yang hilang mencapai 6 juta rupiah, namun gaji yang masih tertutup di dalam amplop tidak diketahui jumlahnya. Lusi memperkirakan pencuri masuk melalui pintu samping rumah dengan cara merusak gembok pintu. (lia)

Juni 10, 2009 Posted by | Info Harian | | Tinggalkan komentar

Peraturan pemasangan atribut belum jelas

8 Juni 2009

KP Peraturan pemasangan atribut pilpres hingga kini belum jelas, untuk sementara baik Panwaslu maupun KPU Bantul berpedoman pada peraturan KPU nasional nomor 42 tentang penyelenggaraan kampanye pilpres dan perda Bantul nomer 10 tahun 2000 tentang keindahan dan ketertiban kota. Belum adanya aturan pemasangan atribut yang jelas tersebut menyebabkan Panwaslu kesulitan dalam merekomendasikan pelanggaran kepada KPU Bantul. Anggota Panwaslu Bantul Supardi mencontohkan pemasangan atribut pilpres yang melintang di Banguntapan dan di Jetis tepatnya dekat Stadion Sultan Agung, belum dapat didefinisikan menjadi pelanggaran oleh Panwaslu. Padahal dalam aturan pemasangan atribut pileg, hal itu melanggar. Sedangkan berdasarkan Perda 10 tentang keindahan dan ketertiban kota, Panwaslu merekomendasikan pelanggaran pemasangan atribut di pulau perempatan Bejen yang dipasangi spanduk pasangan SBY-Budiono. Supardi menambahkan pihaknya sudah menghubungi KPU tentang penetapan aturan pemasangan atribut pilpres yang baku, KPU menjanjikan peraturan sudah keluar Senin atau Selasa.

Di bagian lain Anggota KPU Bantul Nurudin Latif mengatakan pihaknya Sabtu siang sedang mengadakan rapat pleno membahas peraturan pemasangan atribut. Untuk sementara KPU berpedoman pada peraturan KPU nasional nomor 28 tahun 2009 tentang penyelenggaraan kampanye. Latif menilai peraturan tegas sangat diperlukan karena pada kampanye pileg terdapat permasalahan terutama kecelakaan lalu lintas disebabkan pemasangan atribut yang tidak bertanggung jawab. Berdasar peraturan KPU pusat atribut dilarang dipasang di lingkungan perkantoran pemerintah dan tempat ibadah. Spesifik untuk Bantul atribut dilarang dipasang di jalan protokol antara Klodran hingga Gose. Latif menambahkan perda Bantul nomor 10 tentang keindahan dan ketertiban kota akan dijadikan pertimbangan karena dalam penertiban atribut KPU juga bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja. (lia)

Kuota khusus bagi siswa luar daerah

PPDB dimulai bulan Juli

KP Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Bantul akan diselenggarakan tanggal 1 hingga 2 Juli 2009 untuk SD, tanggal 6 hingga 7 Juli untuk SMP dan MTS negeri dan tanggal 6 hingga 10 Juli untuk SMP dan MTS swasta. Hasilnya akan diumumkan tanggal 3 Juli untuk SD, 10 Juli untuk SMP negeri dan 11 Juli untuk SMP swasta. Kepala Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) Sahari mengatakan jadwal tersebut tidak berlaku untuk sekolah bertaraf internasional yaitu SD negeri 1 Bantul dan SMP negeri 1 Bantul. Sahari menjelaskan SMP negeri 1 Bantul sudah memulai PPDB sedangakan untuk SD Sahari belum mengeceknya. Sahari mengatakan jadwal untuk sekolah bertaraf internasional dapat dilihat di depan Kantor PGRI Gose dan sekolah masing-masing. Untuk sekolah yang curi star akan mendapatkan teguran dari Pemda.

Sahari menambahkan terdapat kuota khusus bagi calon siswa yang berasal dari luar Kabupaten Bantul diantaranya calon siswa dari luar negeri dibatasi hanya 5%, dari luar Provinsi DIY hanya 20% dan dari luar Kabupaten Bantul namun masih dalam lingkup Provinsi DIY hanya 30%. Sisanya sebanyak 45% merupakan hak calon siswa dari dalam Kabupaten Bantul. Sahari menambahkan penyelenggaraan PPDB disokong dengan dana bantuan operasional sekolah (BOS) sehingga pendaftaran gratis dan tiap sekolah dilarang memungut biaya pendaftaran. Bila terdapat sekolah yang terbukti memungut biaya pendaftaran akan ditegur secara tegas oleh Pemda.

Di bagian lain Kepala SD Negeri Bantul Timur Titik Sutiyah mengatakan pihaknya mendasarkan PPDB pada umur siswa 7 tahun. Titik berpendapat umur tersebut merupakan usia belajar siswa yang ideal. Setelah kuota 90 siswa terpenuhi, Titik akan menutup PPDB dan bertemu dengan siswa yang mendaftar beserta wali muridnya. Hal ini untuk mengantisipasi adanya siswa berkebutuhan khusus seperti yang pernah terjadi tahun sebelumnya. (lia)

Panwas: DPT tak bermasalah

KP Berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) yang dimiliki Panwaslu, tidak terdapat perbedaan dengan DPT yang dikeluarkan KPU. Panwaslu mencocokan DPT berdasarkan data per kecamatan. Meski demikian Panwaslu masih mengadakan sisir TPS untuk memeriksa kecocokan DPT. Bila didapatkan data yang berbeda, Panwaslu akan melaporkan kinerja Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang tidak benar. Namun data tersebut sudah tidak dapat mengubah DPT yang sudah ditetapkan oleh KPU Bantul. Tentrem mengatakan hingga Sabtu sudah terdapat dua Panwascam yang mengumpulkan hasil sisir TPS. Hasil sisir TPS selanjutnya akan disampaikan ke Panwaslu Provinsi DIY. (lia)

Tewas karena kuras sumur

KP Karena kelurangan oksigen ketika membersihkan sumur, Budi 25 tahun warga Polaman Argorejo Sedayu tewas terjatuh. Kejadian bermula ketika korban bersama dua rekannya Andi 24 tahun dan Rini 28 tahun membersihkan sumur menggunakan mesin disel. Ketika air sumur telah habis, korban masuk ke dalam sumur untuk membersihkan kotoran di dasar sumur yang kedalamannya mencapai 20 meter. Karena merasa sesak nafas, korban naik ke atas menggunakan tangga. Namun tiba-tiba korban terjatuh dan tewas di dasar sumur. Berdasarkan pemeriksaan petugas puskesmas setempat, korban tewas akibat keracunan asap disel. Korban juga mengalami memar karena terjatuh namun tidak terdapat tanda-tanda patah tulang. (lia)

Juni 8, 2009 Posted by | Info Harian | | Tinggalkan komentar

Apdesi usul ADD langsung dari APBN ke rekening desa

6 Juni 2009

KP Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bantul dan Apdesi Provinsi DIY mendukung Kongres Kepala Desa dan Pamong yang akan diselenggarakan di Solo Senin 8 Juni. Ketua Apdesi Bantul Jiyono mengatakan dalam kongres tersebut pihaknya akan menekankan bahwa penyaluran APBN untuk pengembangan desa dari pusat perlu langsung disalurkan ke rekening desa, tidak melalui Pemkab. Jiyono berharap mulai tahun 2010 hal tersebut dapat diwujudkan dan desa mendapatkan alokasi 10% APBN. Selama ini desa hanya mendapatkan alokasi 2 hingga 3% dari APBN melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang disalurkan oleh Pemkab. Tahun 2010 Jiyono juga berharap kesejahteraan pamong desa meningkat, diantaranya Lurah mendapatkan gaji minimal 1 juta rupiah per bulan, sekdes dan PNS 900.000 per bulan dan kebag 800.000 per bulan. Untuk mendongkrak pendapatan desa, Jiyono juga meminta supaya pajak di tingkat desa menjadi kekayaan desa seperti pembayaran jasa pengukuran listrik  senilai 1.500 rupiah per rumah yang selama ini di bayarkan ke Bank-Bank pemerintah.

Ketua Apdesi Provinsi DIY Sukro Nurharjono berharap desa siap menerima uang senilai 1 miliar rupiah mulai tahun 2010 sesuai dengan permintaan 10% APBN tersebut. Sukro mengatakan rekening desa harus disiapkan dan dikontrol oleh badan permusyawaratan desa (BPD). Sukro menambahkan Apdesi Provinsi DIY mendukung parade nusantara yang diselenggarakan di Solo tersebut. Apdesi DIY akan mengerahkan 200 orang dalam kongres tersebut. Sukro menambahkan pihaknya akan menegaskan pemisahan beberapa undang-undang tentang desa yang selama ini masih menjadi satu dengan UU kabupaten. (lia)

Tembusan timses belum sampai Panwas

KP Meski sudah ada tim sukses pasangan capres-cawapres yang berkoordinasi dengan KPU Bantul, Panwaslu Bantul hingga kini belum menerima tembusan apapun. Anggota Panwaslu Bantul Herlina mengaku sudah mengetahui bahwa tim sukses Mega-Pro dan JK-Win sudah berkoordinasi dengan KPU dari intel. Dalam lembar pemberitahuan yang dimiliki intel tersebut terdapat tembusan ke Panwaslu Bantul. Namun hingga kini Panwaslu belum memperolehnya. Ketika menghubungi KPU, Herlina mendapat informasi bahwa tim sukses Mega-Pro sudah mendaftar dan KPU akan segera memberikan tembusan ke Panwaslu. Panwaslu berharap pihaknya segera mendapat surat tembusan, jadwal kampanye dan surat izin kampanye secepatnya karena dikabarkan bahwa timses Mega-Pro akan berdeklarasi di Pantai Parangtritis Senin 8 Juni. Berdasar peraturan yang berlaku, jadwal kampanye harus diperoleh Panwaslu selambat-lambatnya dua hari sebelum kampanye diselenggarakan. Herlina menambahkan pihaknya juga sudah meminta daftar mobil dinas yang dimiliki pemerintah namun hingga kini belum memperoleh daftar tersebut.

Sebelumnya Wakil Ketua 2 Tim Sukses Mega-Pro Uminto Giring Wibowo mengaku sudah mendaftarkan tim suksesnya ke KPU Bantul. Melalui pendaftaran tersebut tim sukses Mega-Pro menginformasikan susunan panitia tim sukses mulai dari Ketua, wakil ketua, bendahara dan sekretaris. Giring menjelaskan tim sukses Mega-Pro sudah siap untuk mengkampanyekan pasangan presiden Megawati Sukarnoputri dan Wakil presiden Prabowo Subianto dengan jargo “Mega Pro Rakyat”. Giring berharap KPU segera mengundang tim sukses untuk penandatanganan deklarasi damai dan pemberitahuan jadwal kampanye. Giring menilai meski hanya ada tiga pasangan capres-cawapres, KPU tetap perlu membuat jadwal kampanye supaya lebih aman. Giring menambahkan Bupati Bantul Idham Samawi kemungkinan besar akan menjadi juru kampanye di tingkat provinsi, namun istrinya Ida Idham Samawi akan menjadi juru kampanye di Bantul. Giring menambahkan saat ini tim sukses Mega-Pro belum memiliki anggaran khusus untuk kampanye.

Di bagian lain Bupati Bantul Idham Samawi mengaku belum mendapatkan pemberitahuan dari PDIP tentang permintaan menjadi juru kampanye. Namun Idham mengaku bersedia menjadi juru kampanye di mana pun sesuai permintaan partainya. Saat ini Idham menduga dirinya akan menjadi juru kampanye di tingkat provinsi. (lia)

150 guru SD ikuti pelatihan

CEO Standard Chattered Bank dan Bupati Bantul mencicipi susu kedelai buatan UKM Bantul, Jumat (5/6)

CEO Standard Chattered Bank dan Bupati Bantul mencicipi susu kedelai buatan UKM Bantul, Jumat (5/6)

KP Standar Chaterred Bank bekerjasama dengan Sampoerna Foundation dan Pemkab Bantul menyelenggarakan pelatihan guru di Pendopo Parasamya Bantul Jumat 5 Juni 2009. Pelatihan dibagi dalam tiga tahap diantaranya pelatihan menjadi guru profesional, pembelajaran berbasis proyek dan pemberian nilai dengan model tertentu sesuai tujuan pembelajaran. Pelatihan diikuti 75 guru dan kepala sekolah dasar (SD) di Bantul serta 75 guru dan kepala SD di Gunungkidul. CEO Standar Chattered Bank Indonesia Simon Moris mengatakan pendidikan merupakan hal yang sangat berkaitan erat dengan masa depan. Apalagi di Bantul sempat mengalami musibah gempa tiga tahun silam. Sehingga pihaknya mengangkat pendidikan sebagai basik utama dalam pelatihan.

Di bagian lain Bupati Bantul Idham Samawi mengaku senang karena Bantul tidak sendirian dalam mengembangkan pendidikan. Idham menyambut baik kerjasama Standard Chattered Bank Indonesia tersebut. Pada prinsipnya Kabupaten Bantul menerima tawaran kerjasama dari pihak manapun dalam mengembangkan pendidikan. (lia)

Juni 6, 2009 Posted by | Info Harian | | Tinggalkan komentar

Posdaya belum berhasil

5 Juni 2009

KP Komisi B DPRD Bantul menilai program Posdaya belum berhasil dan. Anggota Komisi B DPRD Bantul Agus Sumartono menjelaskan saat ini baru terdapat satu dusun yang dinyatakan berhasil yaitu Dusun Pundung Wukirsari Imogiri dari total 933 dusun di Bantul. Sebagian besar Dusun belum mampu mengelola dana stimulan dengan baik. Akibatnya perkembangan Posdaya masih tersendat. Kendala utama dalam perkembangan Posdaya tersebut menurut Agus terletak pada sumber daya manusia (SDM) pengelolanya. Agus mencontohkan pelayanan kesehatan di Posyandu yang masih kurang terdapat di sebagian besar dusun karena minimnya pendampingan program. Agus berpendapat hal tersebut mengindikasikan kurang sempurnanya desain program yang diselenggarakan oleh Pemda sehingga perlu didesain ulang. Agus menitikberatkan desain ulang pada pendampingan program yang lebih ketat sehingga dana stimulant 1 juta rupiah per dusun tidak terbuang sia-sia. Agus menambahkan dalam kunjungan Komisi B ke Dusun Pundung minggu lalu, masyarakat di sana sudah memanfaatkan fasilitas Posdaya diantaranya Posyandu dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Selain itu dana stimulant dari Badan Kesejahteraan Keluarga Keluar Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKK, KB dan PP) juga sudah digunakan dengan baik untuk perkembangan Posdaya.

Menanggapi pernyataan ini koordinator Posdaya Lukas Sumasana mengatakan posdaya merupakan program jangka panjang yang hasilnya tidak dapat dilihat secara instan. Lukas optimis program posdaya akan berkembang seiring meningkatnya kemampuan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan bantuan. (lia)

PAN tunggu hasil pemeriksaan

KP Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Bantul Suharwanto hingga kini belum dapat memberikan keputusan mengenai penangkapan Tur Haryanto alias Gus Tur, salah satu caleg terpilih dari PAN. Harwanto menjelaskan saat ini Gus Tur masih ditetapkan sebagai caleg terpilih, belum sepenuhnya menjadi anggota dewan karena belum dilantik. Harwanto mengatakan peraturan yang berlaku bagi caleg terpilih adalah undang-undang pemilu. PAN belum memiliki hak untuk memberikan sanksi atau hukuman bagi Gus Tur. Harwanto menambahkan PAN menyesalkan terjadinya kasus tersebut dan berharap Gus Tur dapat bekerjasama dengan pihak kepolisian supaya kasusnya segera selesai. Penyelesaian kasus juga akan menjadi pertimbangan PAN dalam menentukan langkah selanjutnya bagi Gus Tur.

Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Bantul Doni Siswoyo mengatakan pihaknya tidak memiliki dokumen yang menyebutkan Gus Tur sebagai calon anggota legislative maupun anggota legislative. Namun karena Gus Tur terlibat kasus penipuan, harus tetap disidik sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. (lia)

Cuma menghasilkan dua perda inisiatif

Kp DPRD Bantul periode 2004-2009 baru menghasilkan 2 Peraturan Daerah yang bersifat inisiatif. Sekertrais Komisi A DPRD Bantul Tri Wahyuni menyampaikan pernyataan ini dihadapan anggota DPRD Propinsi Nusa Tanggara Barat (NTB) Kamis siang di runag Komisi A. Triwahyuni menjelaskan Perda inisiatif ini berkaitan dengan keududukan dan protokoler anggota DPRD. Sedangkan 88 Perda lainnya merupakan pengajuan dari eksekutif. Mendekati akhir masa jabatan DPRD Bantul sudah menghasilkan 90 perda.  Hingga berakhirnya masa jabatan DPRD Bantul akan menyelesaikan 94 Perda. Saat ini DPRD Bantul masih menunggu pengajuan 4 Raperda dari eksekutif.  (tok)

DPRD Bantul belum memiliki panitia legislatif

Kp DPRD Bantul periode 2004-2009 juga belum memiliki Panitia Legislasi dalam struktur alat dan kelengkapan dewan. Wakil Ketua DPRD Bantul Slamet Abdulah menyampaikan pernyataan ini menjawab pertanyaan anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) kamis siang di ruang Komisi A. Slamet menilai keberadaan Panitia Legislasi belum begitu dibutuhkan DPRD Bantul. Sebab persiapan pembahasan perda selama ini sudah dapat dijalankan oleh Panitia Musyawarah (Panmus). Slamet mengaku tidak terdapatnya Panitia Legislasi di DPRD Bantul tidak mengganggu kinerja. Terbukti DPRD Bantul dapat menyelesaikan 90 Perda.

Sementara itu kedatangan anggaota DPRD NTB ke Bantul bertujuan mempelajari beberapa Peraturan Daerah. Diantaranya perda tentang retribusi rumah sakit,larangan prostitusi dan pengendalian peredaran minuman beralkohol. Khusus untuk Retribusi Rumah Sakit salas satu anggota DPRD NTB mengaku kesulitan dalam menentukan besaran tarif. Sebab meski berada di tingkat propinsi namun rumah sakit daerah mataram berstatus kelas B dengan sebagian besar pasien berasal dari keluarga miskin. Pengelola rumah sakit daerah mataram ingin menerapkan tarif murah namun dengan pelayanan berkualitas. (tok)

Pindah memilih perlu kartu A7

KP KPU Bantul menetapkan A7 sebagai formulir wajib bagi warga yang berpindah tempat memilih. Ketua KPU Bantul Budi Wiryawan dalam konferensi press di Kantor KPU Bantul beberapa waktu lalu menegaskan kartu A7 diutamakan bagi warga yang melakukan aktivitas yang tidak dapat ditinggalkan saat pemilihan umum berlangsung. Budi mencontohkan warga tersebut diantaranya pegawai negeri sipil (PNS), wartawan, petugas penjaga palang kereta, petugas rumah sakit dan petugas rumah tahanan. Untuk itu KPU akan mengalihkan warga tersebut ke TPS terdekat dengan syarat membawa kartu A7 tersebut.

Divisi Teknis Pelaksanaan Pemilu KPU Bantul Nurhuri Mustofa menambahkan kepengurusan A7 difasilitasi oleh keterangan pindah tempat pemilihan dari daerah asal, atau kepastian tidak memilih di daerah asal. Batas waktu pengumpulan kartu A7 adalah saat hari H pemilu, namun idealnya A7 sudah dikumpulkan sejak H-3 pemilu untuk antisipasi persiapan logistic pemilu. Huri menambahkan pemilih dengan form A7 akan ditempatkan ke TPS terdekat  supaya tidak terjadi penumpukan pemilih di satu TPS. KPU juga tidak menyediakan TPS khusus bagi pemilih di Rumah Sakit maupun Rumah Tahanan. Seperti ketika pemilihan legislative, mereka akan diarahkan untuk memilih ke TPS terdekat. (lia)

Juni 6, 2009 Posted by | Info Harian | | Tinggalkan komentar

Puskesmas kekurangan dokter

4 Juni 2009

Warga membaca papan pengumuman di depan Puskesmas Imogiri I, Rabu (3/6)

Warga membaca papan pengumuman di depan Puskesmas Imogiri I, Rabu (3/6)

Kp Inspeksi mendadak Komisi A DPRD Bantul menemukan kekurangan tenaga dokter di Puskesmas Imogiri 1. Agus Prakoso satu dari 2 dokter di Puskesmas Imogiri 1 mengaku kewalahan untuk memberikan pelayanan kepada pasien yang setiap harinya mencapai 100 orang.  Selain pasien yang datang berobat terdapatnya pasien rawat inap dan persalinan membutuhkan pelayanan ekstra. Agus mengaku pelayanan seringkali mengalami gangguan bila kedua dokter harus menghadiri acara dalam waktu yang hampir bersamaan. Kurangnya jumlah dokter juga menyebabkan tidak terdapat personil yang mengoperasikan alat tertentu seperti EKG dan USG. Sehingga Agus berharap terdapat tambahan tenaga dokter. Sebagai pembanding menurut agus untuk puskesmas dengan pelayanan rawat inap dan persalinan di kota Yogyakarta terdapat sekitar 5 dokter. Agus menambahkan selain pemeriksaan rutin Puskesmas Imogiri 1 juga menyelenggarakan pemeriksaan khusus mata dan penyakit dalam setiap hari selasa.

Menanggapi temuan ini Wakil Ketua Komisi A DPRD Bantul Agus Subagyo mengatakan pemerintah kabupaten Bantul perlu melakukan evaluasi terhadap pelayanan di puskesmas. Diantaranya dengan manambah jumlah dokter sehingga sebanding dengan jumlah pasien. Agus menilai akan sulit untuk mewujudkan pelayanan yang optimal bila jumlah dokter tidak sebanding dengan jumlah pasien. Selain dokter keberadaan peralatan medis modern juga membutuhkan personil yang menguasai operasionalnya. Sehingga peralatan yang dibeli dengan harga relatif mahal ini tidak terbengkalai sia-sia. Agus menambahkan pasca gempa bumi sebagian besar puskesmas di Bantul sudah dilangkapi fasilitas rawat inap. (tok)

GTT PTT ingin diangkat menjadi Honda

Kp Paguyuban Guru Tidak Tetap dan Pagawai Tidak Tetap (GTT/PTT) kabupaten Bantul kembali mengirmkan surat permohonan kepada Bupati untuk dapat diangkat menjadi tenaga Honorer Daerah (Honda). Ketua Paguyuban GTT/PTT Bantul Subardi mengaku sudah dua kali mengirimkan surat serupa kepada Bupati. Sebelumnya Bupati menolak permohonan dengan alasan keterbatasan anggaran. Menyusul keluarnya pernyataan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang menyerahkan sepenuhnya pengangkatan Honda kepada pemerintah daerah Paguyuban GTT?PTT kembali mengirimkan surat permohonan kepada Bupati. Subardi mengaku saat ini masih menunggu balasan surat Bupati. (tok)

Minggu ini KPU akan undang tiga timses

KP Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul dalam minggu ini berencana mengundang tim sukses pasangan capres-cawapres. Divisi Sosilisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Bantul Nurudin Latif mengatakan tiga tim sukses tersebut akan diminta untuk menandatangani kesepakatan kampanye damai dan bertanggung jawab. Latif menjelaskan berdasar pengalaman kampanye pileg, banyak pemasangan spanduk dan baliho di pinggir jalan yang menggangu ketertiban lalu lintas bahkan menyebabkan kecelakaan. Namun tidak ada pihak yang bersedia bertanggungjawab. Untuk itu dalam kampanye pilpres tiga tim sukses dituntut untuk lebih bertanggung jawab. Pemasangan atribut pilpres juga tidak diperbolehkan di sepanjang jalan protokol. Kampanye pilpres diselenggarakan mulai Selasa 2 Juni hingga Minggu 5 Juli 2009 dengan pembagian dua pekan pertama tanggal 2 hingga 14 Juni dijadwalkan untuk kampanye non rapat umum dan tanggal 14 Juni hingga 5 Juli dijadwalkan untuk kampanye rapat umum. Latif menambahkan juru kampanye harus berkoordinasi dengan KPU, minimal melaporkan namanya. Bila jurkam tersebut pejabat maka harus mengambil cuti dan hanya diperbolehkan menjadi jurkam Bila hal ini dilanggar KPU akan memberikan sanksi lisan dan tertulis.

Di bagian lain Wakil Ketua 2 Tim Sukses Mega-Pro Uminto Giring Wibowo mengaku sudah mendaftarkan tim suksesnya ke KPU Bantul. Melalui pendaftaran tersebut tim sukses Mega-Pro menginformasikan susunan panitia tim sukses mulai dari Ketua, wakil ketua, bendahara dan sekretaris. Giring menjelaskan tim sukses Mega-Pro sudah siap untuk mengkampanyekan pasangan presiden Megawati Sukarnoputri dan Wakil presiden Prabowo Subianto dengan jargo “Mega Pro Rakyat”. Giring berharap KPU segera mengundang tim sukses untuk penandatanganan deklarasi damai dan pemberitahuan jadwal kampanye. Giring menilai meski hanya ada tiga pasangan capres-cawapres, KPU tetap perlu membuat jadwal kampanye supaya lebih aman. Giring menambahkan Bupati Bantul Idham Samawi kemungkinan besar akan menjadi juru kampanye di tingkat provinsi, namun istrinya Ida Idham Samawi akan menjadi juru kampanye di Bantul. Giring menambahkan saat ini tim sukses Mega-Pro belum memiliki anggaran khusus untuk kampanye.

Di bagian lain Ketua DPD Partai Golkar Bantul Agus Subagyo mengatakan pihaknya belum mendaftarkan tim sukses pasangan presiden-wakil presiden Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Win) ke KPU meski sudah ada kesiapan tim. Agus menjelaskan pihaknya belum menerima undangan maupun himbauan dari KPU untuk segera mendaftarkan tim sukses. Agus menambahkan juru kampanye di Bantul kemungkinan besar diambilkan dari pengurus DPW Provinsi DIY. Saat ini tim sukses JK-Win sudah mempersiapkan anggaran meski anggaran dari tim sukses pusat sudah ada. Tim Sukses JK-Win juga sudah mempersiapkan atribut kampanye.

(lia)

Masih tersisa 150 proposal

Stimulan pembangunan fisik tinggal 500 juta rupiah

KP Belum genap 6 bulan, stimulan pembangunan fisik di Bantul senilai 6 miliar rupiah, hanya tinggal 500 juta rupiah. Padahal masih terdapat 150 proposal permintaan stimulus pembangunan fisik yang belum dipenuhi dari total proposal sebanyak 2.000. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (AP) Didik Warsito mengatakan kekurangan anggaran akan diusulkan melalui APBD perubahan Agustus mendatang. Di bagian lain Anggota Panitia Anggaran DPRD Bantul Agus Efendi memperkirakan kondisi ini disebabkan terdapat permasalahan dalam manajemen pengelolaan dana stimulan. Namun dapat juga deisebabkan faktor lain misal adanya kesepakatan sejak awal bahwa stimulan hanya akan digulirkan hingga pertengahan tahun. Sedangkan sisanya akan dianggarkan dalam APBD perubahan. Agus mencontohkan sistem ini pernah diterapkan dalam penganggaran pelatihan kerja bagi pengangguran. (lia)

Gus Tur ditangkap

KP Polres Bantul telah menangkap Tur Haryanto alias Gustur yang juga terpilih sebagai anggota legislatif DPRD Bantul 2009-2012 dari Partai Amanat Nasional (PAN). Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Doni Siswoyo mengatakan pihaknya menangkap Gustur pada Senin sore. Namun karena kondisi tersangka sedang sakit maka tidak ditahan di Polres Bantul melainkan menjalani rawat inap di RSD Penambahan Senopati Bantul. Doni mengatakan hingga saat ini Gustur belum bersedia dimintai keterangan apapun oleh Polres Bantul. Sehingga Polres baru mendapat keterangan dari saksi-saksi yang sementara berjumlah 12 orang. Rata-rata para saksi menyatakan diri terpengaruh pemberian bantuan pembangunan rumah dari tersangka. Mereka pun memberikan uang senilai 1 hingga 1,5 juta per kepala keluarga (KK). Doni menambahkan Gustur terjerat pasal 378 tentang penipuan dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun. Doni menambahkan pihaknya belum memiliki dokuman yang menyatakan Gustur sebagai anggota dewan maupun calon anggota dewan, namun proses hukum tetap berlangsung karena tersangka terjerat kasus penipuan. (lia)

Juni 6, 2009 Posted by | Info Harian | | 2 Komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.