Infobantul’s Blog

melihat bantul dengan telinga

Panwaslu temukan indikasi kampanye

Kp Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bantul menemukan indikasi kampanye dalam kunjungan Megawati di Jogja Expo Centre (JEC) dan Karang Tengah Imogiri. Ketua Panwaslu Bantul Tentrem Widodo mengatakan berdasarkan laporan lisan dari Panwaslu kecamatan Imogiri dan Banguntapan terdapat indikasi kampanye seperti terdapatnya penyampaian visi misi melalui jawaban Megawati terhadap pertanyaan warga, ajakan Megawati untuk memilih dirinya menjadi presiden dan pemakaian kostum Partai Politik oleh beberapa peserta. Namun Panwaslu Bantul masih menunggu laporan tertulis dari panwaslu kecamatan Imogiri dan Banguntapan untuk memastikan terdapatnya kegiatan kampanye dalam kunjungan megawati ke JEC dan Karangtengah Imogiri senin 26 Januari 2009. Berdasarkan laporan tertulis Panwaslu Bantul akan menggelar pleno untuk mengkaji permasalahan. Selain itu Panwaslu juga akan meminta klarifikasi dari panitia penyelenggara yang berdasarkan ijin dari Polda DIY adalah pemerintah kabupaten Bantul.

Dibagian lain Sekertaris Daerah kabupaten Bantul Gendut Sudarto mengatakan kunjungan megawati ke JEC dan Karangtengah Imogiri bukan atas prakarsa pemerintah kabupaten Bantul. sebab Gendut tidak merasa menerima perintah dari Bupati berkaitan dengan kegiatan ini. Gendut menilai hanya suatu kebetulan bila terdapat pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten Bantul yang hadir dalam acara tersebut. Namun gendut menilai Panwaslu tentu memiliki peraturan tersendiri sehingga menemukan indikasi kampanye. (totok)

Kp Pemerintah kabupaten Bantul tidak memberikan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Dusun. Sehingga setiap desa secara swadaya membiayai pelaksanaan pemilihan kepala dusun secara serentak 25 Januari 2009 lalu. Kepala Bagian Pemerintahan Desa setda Bantul Misbakhul munir mengatakan tahun lalu pemerintah kabupaten Bantul mengalokasikan anggaran 2 hingga 2,5 juta rupiah perdesa. Mumir mengaku akan berupaya mengajukan anggaran pemilihan kepala dusun dalam perubahan APBD. Munir mengaku tidak terdapat komplain dari desa berkaitan dengan kondisi ini.

Di sisi lain sekitar 15 orang anggota paguyuban dukuh (pandu) se-Kecamatan Pundong mengadu ke DPRD mengenai kesejahteraan, tunjangan hari tua dan tunjangan kesehatan bagi pamong desa yang selama ini dinilai kurang. Wakil Ketua Komisi A DPRD Bantul mengatakan para dukuh mengeluhkan mengenai luas pelungguh yang selalu berkurang tiap pergantian dukuh. Akibatnya tanah pelungguh tidak diterima sebesar 100 persen karena sepertiga bagian dikelola dukuh sebelumnya sebagai pengarem-arem. Agus mengatakan pihaknya telah menerima usulan-usulan pandu dan akan membahasnya dalam raperda keuangan desa tanggal 30 Januari 2009. Bahkan Agus berencana untuk mengundang perwakilan pandu menghadiri raperda tersebut. Agus menilai pandu telah mengetahui agenda pembahasan raperda keuangan desa dan memanfaatkannya untuk menyampaikan aspirasi. Agus menambahkan Komisi A DPRD Bantul sudah sering membahas tunjangan pamong desa yang belum semuanya sebesar upah minimum provinsi untuk diperjuangan dalam rapat DPRD. Agus menilai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bantul cukup besar untuk memenuhi tunjangan pamong desa.

(totok/lila)

KP Kepala Sekolah di Bantul yang telah memenuhi persyaratan S2 baru terpenuhi 75 persen sedangkan guru yang telah memenuhi persyaratan S1 baru mencapai 70 persen. Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Umum Masharun Ghazalie mengimbau kepala sekolah dan guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan untuk segera menyelesaikan kuliahnya. Masharun menambahkan sekitar setengah tahun lagi kemungkinan besar kepala sekolah dan guru-guru yang memenuhi persyaraan kualifikasi pendidikan tersebut jumlahnya bertambah. Masharun mengatakan tuntutan bagi kepala sekolah dan guru untuk memenuhi kualifikasi pendidikan diperlukan karena kualitas sekolah di Bantul semakin bagus. Saat ini di Bantul terdapat 1 sekolah bertaraf internasional, 7 sekolah kategori mandiri dan beberapa sekolah standar nasional yang sedang dirintis. Masharun menambahkan dengan meningkatnya kualitas pendidikan kepala sekolah, saat ini di Bantul tidak ada lagi kepala sekolah yang merangkap di dua sekolah. Namun kepala sekolah yang merangkap mengajar masih dijumpai karena tuntutan jam kerja 24 jam per minggu dibagi menjadi 8 jam mengajar dan 16 jam mengerjakan tugas sebagai kepala sekolah.

Di sisi lain Pemerintah Kabupaten Bantul selasa 27 Januari 2009 melantik 8 Kepala SMA di Pendopo Parasamya. 8 Kepala SMA yang dilantik masing-masing Sugito menjadi Kepala SMA Negeri 1 Banguntapan, Sumiyono menjadi kepala SMA Negeri 1 Sedayu, Paimin menjadi Kepala SMA Negeri 2 Bantul, Sartono menjadi Kepala SMA Negeri 1 Sewon, Suharjo menjadi Kepala SMA Negeri 1 Kasihan, Edison Ahmad Jamli menjadi kepala SMA Negeri 1 Pleret,Wiyono menjadi kepala SMA Negeri 1 Bambanglipuro dan Moh Fauzan menjadi kepala SMA Negeri 1 Srandakan. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan wakil Bupati Sumarno Bupati Bantul Idam Samawi berpesan kepada kepala SMA yang dialntik untuk mendahulukan pendidikan ahlak,mental dan moral kepada peserta didik menyusl derasnya arus informasi yang banyak membawa muatan negatif. Idam menambahkan pelantikan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap tugas kepala sekolah yang semakin berat. (totok/lila)

KP Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Arif Haryanto menyayangkan adanya perusakan 350 bendera kecil, 35 bendera besar, 895 peraga partai politik dan 3 peraga caleg PKS yang terjadi di beberapa kecamatan diantaranya Pajangan, Kasihan, Sedayu, Bantul, Bambanglipuro, Jetis dan Srandakan. Arif menyayangkan perusakan tersebut karena kampanye damai telah menjadi persetujuan bersama. Arif mengimbau kepada seluruh peserta pemilu, pimpinan partai politik dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga etika kampanye pemilu. Arif mengatakan Tim Advokasi DPD PKS telah melaporkan perusakan berbagai atribut tersebut kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) minggu lalu dan berharap ada tindak lanjut secepatnya. Arif mengatakan perusakan atribut partai politik melanggar undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang aturan pemilu sehingga tidak ada alasan bagi Panwas untuk berdiam diri saja.

Sementara itu Supardi, Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaskab Bantul mengatakan pihaknya belum menerima laporan dari PKS mengenai perusakan tersebut namun telah menerima informasi dari intel polda DIY. Saat ini Supardi sedang menunggu koordinasi dari Panwascam yang mendapat laporan dan mulai menyelidiki kebenaran informasi tersebut. Namun Supardi mengatakan sulitnya menemukan pelaku menjadi kendala penyelidikannya sehingga pihaknya mengintensifkan kerjasama dengan intel. Supardi menambahkan selain menyelidiki perusakan atribut parpol, pihaknya juga akan memeriksa izin pemasangan atribut parpol melalui panwascam. Selain informasi perusakan atribut PKS, Partai Patriot dan Partai Golongan Karya juga telah melaporkan perusakan atribut beberapa waktu sebelumnya. Supardi menambahkan pelaku perusakan dapat dikenai hukuman penjara dua tahun. (lila)

Januari 27, 2009 - Posted by | Info Harian

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: