Infobantul’s Blog

melihat bantul dengan telinga

1.000 pelajar deklarasi anti rokok

KP 1000 siswa SMP, SMA dan SMK di Bantul kamis 12 Februari 2009 menandatangani deklarasi anti merokok di Gedung Dakwah Muhammadiyah Bantul. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda dalam Musyawrah Daerah Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PD IPM) Bantul. Ketua PD IPM Bantul Latif Ajron mengatakan deklarasi anti merokok tersebut merupakan tindak lanjut ditetapkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang haramnya rokok bagi pelajar. Latif menjelaskan di Bantul terdapat larangan merokok bagi siswa di lingkungan sekolah namun belum terdapat aturan tegas seperti sanksi bagi pelanggarnya. Latif menilai pemberian sanksi tersebut perlu sebagai tindak lanjut ditetapkannya fatwa MUI. Latif menambahkan berdasarkan survei PD IPM Bantul jumlah pelajar yang merokok mencapai 50%.

Sementara itu Fajar salah satu peserta yang mewakili SMA Negeri1 Banguntapan menilai rokok sangat merugikan kesehatan. Fajar mengaku dirinya tidak merokok karena dua alasan,selain mengganggu kesehatan merokok juga merugikan. Alasan Fajar diperkuat lagi dengan keluarnya fatwa haram rokok bagi pelajar. Sehingga Fajar menyarankan teman-temannya untuk meninggalkan  bahkan menjauhi rokok.

Di bagian lain Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Sahari mengatakan jumlah pelajar yang merokok semakin meningkat pada tiap jenjang pendidikan. Sebagai solusinya Dinas Pendidikan melarang pelajar merokok di lingkungan sekolah dan memberikan poin seperti ketika siswa bolos, berkelahi dan minum minuman keras. Poin tersebut menjadi nilai negative bagi pelajar bersangkutan. Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Kantor Pemuda dan Olah Raga (PORA) Bantul juga melakukan sweeping rutin di luar sekolah terkait dengan pelajar yang merokok. Sedangkan sweeping di sekolah menjadi tanggungjawab masing-masing pengelola sekolah. Tes kesehatan dan uji laboratorium bagi pelajar perokok juga dilakukan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Bantul. (lia)

 

Komisi A desak Pemkab bayar sewa stadion

Kp Komisi A DPRD Bantul mendesak Pemerintah kabupaten Bantul untuk segera membayarkan uang sewa tanah kas desa untuk pembangunan Stadion Sultan Agung. Anggota Komisi A DPRD Bantul Agus Efendi menilai tidak terdapat alasan bagi pemerintah kabupaten Bantul untuk menunda pembayaran. Agus menjelaskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Bantul 2009 terdapat pengajuan anggaran untuk membayar sewa tanah kas desa melalui Bagian Pemerintahan Desa Setda Bantul. Agus mengatakan besaran dana yang diajukan masing-masing sekitar17 juta untuk pemerintah desa Wonokromo Pleret,sekitar100 juta untuk pemerintah desa timbul harjo Sewon dan sekitar 900 juta rupiah untuk pemerintah desa Trimulyo Jetis. Agus menegaskan berdasarkan managemen pengelolaan keuangan Daerah maka pemerintah daerah kabupaten Bantul terlebih dahulu harus melunasi hutang sebelum menggunakan untuk kebutuhan lainnya.

Sementara itu saat dihubungi melalui telpon Kepala Bagian pemerintahan Desa Setda Bantul Misbakhul Munir mengatakan pemerintah kabupaten Bantul akan membayarkan sewa tanah kas desa pada tahun 2009. Amir berharap pemerintah desa dapat memaklumi bila terdapat keterlambatan. Selain proses pencairan APBD yang baru saja berlangsung pembayaran sewa tanah kas desa dilakukan secara bersamaan dengan sewa tanah kas desa selain untuk Stadion Sultan Agung. Munir menambahkan pemerintah kabupaten Bantul selalu membayar sewa tanah kas desa tepat waktu setiap lima tahun. (tok)

 

Tekan kasus perdagangan perempuan,

Menteri PP kerjasama dengan Disnakertrans daerah

Kp Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia akan menjalin kerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menekan kasus perdagangan perempuan. Deputi Bidang Perlindungan Subagyo menyampaikan pernyataan ini seusai menggelar pertemuan dengan Sekertaris Daerah kabupaten Bantul di Gedung Induk Komplek Parasamya kamis siang. Subagyo menilai penyaluran tenaga kerja wanita selama ini masih menjadi modus utama dalam prktek perdagangan perempuan di Indoneisa. Subagyo berharap setiap warga melapor terlebih dahulu ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat sebelum menerima tawaran pekerjaan. Subagyo yakin Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat memberikan informasi yang jelas bagi calon tenaga kerja. (tok)

 

Disnakertrans kesulitan pantau perusahaan kecil

KP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul mengalami kesulitan untuk memantau pelaksanaan pemberian hak bagi buruh perempuan serta keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan-perusahaan kecil. Kepala Disnakertrans Bantul Sugeng Sudaruno menyampaikan pernyataan ini di sela-sela peninjauan pelaksanaan pemberian hak bagi buruh perempuan dan K3 di Pabrik Rokok Mitra Sampurna kamis siang. Sugeng mengaku petugas Disnakertrans kesulitan menjangkau perusahaan-perusahaan kecil tersebut. Sedangkan perusahaan besar cenderung lebih memperhatikan pemenuhan hak bagi buruh perempuan dan K3 karena keudanya menjadi syarat pendirian perusahaan. Sugeng menjelaskan hak dasar yang harus diperoleh buruh perempuan adalah hak reproduksi meliputi cuti haid dan melahirkan. Sugeng menilai pelaksanaan hak reproduksi sudah dilaksanakan sesuai standar. Namun masih sedikit jumlah perusahaan yang memberikan hak reproduksi bagi buruh perempuan melebihi standar. Sugeng mencontohkan untuk hak libur bagi perempuan yang sedang haid,Beberapa perusahaan memberlakukan dua aturan masing-masing libur bagi yang merasa sakit ketika haid atau boleh bekerja bagi yang tidak merasa sakit ketika haid. Bagi perempuan yang tetap bekerja saat haid akan mendapatkan gaji sesuai dengan pekerjaannya. Sugeng menambahkan di Bantul terdapat 521 perusahaan dengan jumlah buruh perempuan mencapai 52%. (lia)

 

PKS klarifikasi salah paham Valentine’s day

KP Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Bantul Agus Sumartono mengklarifikasi pemberitaan mengenai pemanfaatan momen Valentine Day oleh DPD PKS Kota Depok untuk berkampanye. Agus menjelaskan telah terjadi salah pengertian dalam dialog di sebuah radio swasta yang menyebutkan DPD PKS Kota Depok memanfaatkan Valentine Day untuk berkampanye. Disebutkan DPD PKS Kota Depok menjaring pemilih pemula dengan pembagian bunga dan coklat pada Valentine day. Berdasarkan penjelasan resmi DPD PKS Kota Depok para kader hanya mengadakan kampanye rutin dari rumah ke rumah setiap Sabtu dan Minggu untuk menjaring para pemilih pemula. Kebetulan hari Sabtu 14 Februari 2009 bertepatan dengan Valentine day. Selain itu Agus mengatakan DPD PKS Bantul sependapat dengan pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY Toha Aburrahman untuk tidak memanfaatkan Valentine day sebagai ajang kampanye. Agus menjelaskan Valentine day bukan budaya Islam dan tidak begitu dikenal luas masyarakat Bantul. Agus menegaskan dirinya tidak menyepakati upaya kampanye yang menggunakan Valentine day sebagai media utama. (tok)

 

Februari 13, 2009 - Posted by | Info Harian

1 Komentar »

  1. ASSALAMU’ALAIKUM WR WB ,Salut untuk tman2 IPM bantul selalu semangat tak pernah da matinya

    Komentar oleh ibnew | Maret 16, 2009 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: