Infobantul’s Blog

melihat bantul dengan telinga

Mendag resmikan Pasar Piyungan

mendag1KP  Menteri Perdagangan Republik Indonesia Mari Elka Pangestu meresmikan Pasar Piyungan Senin pagi. Dalam sambutannya Mari mengatakan pembangunan Pasar Piyungan menggunakan APBN senilai 23 miliar rupiah. Dengan alokasi dana yang cukup besar tersebut Mari berharap Pasar Piyungan akan menjadi kebanggaan Departemen Perdagangan dan Pememrintah Kabupaten Bantul. Pasar Piyungan juga akan menjadi percontohan bagi pasar-pasar tradisional lain yang akan dibangun di Indonesia. Mari menambahkan survey yang dilakukan beberapa lembaga survey nasional menunjukan animo belanja masyarakat ke pasar tradisional sangat tinggi. Dalam peresmian tersebut Mari juga mensosialisasikan Minyakita kepada warga setempat. Warga dapat langsung membeli Minyakita seusai peresmian dengan harga 6.000 rupiah per liter. Jauh lebih murah dibanding harga minyak goreng di pasaran sekitar 7.500 rupiah per liter.

Sementara itu Bupati Bantul Idham Samawi yang ditemui seusai peresmian mengatakan Pasar Piyungan lama luasnya hanya 4.000 meter persegi sehingga tidak cukup menampung pedagang. Pasar Piyungan memiliki kapasitas 1.200 pedagang dengan pedagang lama yang menjadi prioritas sebanyak 933 pedagang. Sedangkan pedagang baru akan diundi dan mulai berdagang di Pasar Piyungan setelah satu bulan pedagang lama berjualan. Pedagang lama akan boyongan ke pasar baru 26 Februari 2009. Berkaitan dengan penjualan Minyakita, Idham mengatakan penjualan akan difokuskan di pasar tradisional untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang minyak goreng. Idham menambahkan harga Minyakita yang cukup murah dapat meringankan pemerintah darah karena tidak perlu memberikan subsidi. (lia)

 

Dewan bahas Raperda kelembagaan dan keuangan desa

KP DPRD Bantul senin siang menggelar rapat paripurna membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang kelembagaan dan keuangan desa. Dengan agenda pendapat akhir fraksi 3 fraksi masing-masing PDI perjuangan,Partai Golkar dan PKB menyatakan mendukung sedangkan 3 fraksi lainnya menyatakan mendukung dengan memberikan beberapa catatan. Juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Agus Efendi seusai rapat paripurna mengatakan dalam catatannya PKS berharap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak perlu menunggu pengesahan APBD. Sebab menurut Agus penyusunan anggaran mulai dari tingkat pusat hingga daerah juga tidak runtut. Agus menilai APBDes memiliki dana mandiri seperti Pendapatan Asli Desa.

Meski sempat terjadi sedikit diskusi namun akhirnya seluruh fraksi di DPRD Bantul menyepakati terbentuknya Pearturan Daerah tentang kelembagaan dan keuangang desa. Ketua DPRD Bantul Joko Purnomo mengatakan Perda ini akan diveririkasi oleh pemerintah propinsi DIY sebelum ditandangani Bupati. Selanjutnya pemerintah kabupaten Bantul akan mensosialisasikan Perda ke seluruh pemerintah desa. Joko berharap pemerintah desa dapat segera memahami terdapatnya perubahan-perubahan berkaitan dengan kelembagaan dan keuangan desa. (tok)

 

Padat karya buka peluang bagi 800 tenaker

KP Program padat karya ekonomi produktif akan mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi 800 tenaga kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul Sugeng Sudaruno mengatakan 800 tenga kerja yang terbagi di 21 lokasi ini akan mendapat upah antara 20 hingga 30 ribu rupiah perhari selama 3 bulan. Sugeng menjelaskan untuk menjamin keberlangsungan upah maka program padat karya harus bersifat produktif seperti kolam ikan dan peternakan. Berkaitan dengan batasan ini Sugeng mengaku akan menyeleksi sekitar 136 proposal yang masuk hingga batas akhir 15 Februari 2009. Sugeng mengaku seleksi akan mengacu kepada petunjuk operasional dari pemerintah pusat sehingga bantuan akan tepat sasaran. Sugeng menyampaikan pernyataan ini untuk menepis kecurigaan dari beberapa kalangan terhadap kemungkinan pemanfaatan bantuan program padat karya untuk kepentingan kampanye pemilu 2009. (tok)

 

Bangkai paus disemprot formalin

KP Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (KPP) Kabupaten Bantul menyemprotkan formalin 40 persen pada seluruh permukaan tubuh ikan paus yang terdampar di Pantai Parangkusumo Senin siang. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas KPP Bantul Sri Budoyo menjelaskan penyemprotan formalin bertujuan untuk mencegah penyebaran bakteri dan kuman dari ikan paus ke lingkungan sekitarnya. Bakteri dan kuman tersebut timbul karena kondisi ikan sudah mati dan sebagian kulitnya mulai mengelupas.  Sri Budoyo mengatakan penyemprotan formalin diperlukan karena warga setempat masih memanfaatkan terdamparnya ikan paus tersebut sebagai tontonan. Sri menghimbau aparat desa setempat segera menguburkan bangkai ikan karena penyemprotan formalin hanya bertahan selama 2 hari. Selain mengurangi resiko penyebaran kuman tulang ikan yang sudah dikubur dapat dimanfaatkan untuk penelitian. (lia)

 

Perajin kompor menganggur

KP Perajin kompor minyak di Desa Potorono Banguntapan menganggur sejak bergulirnya program konversi minyak tanah ke gas LPG. Program konversi menyebabkan  masyarakat beralih menggunakan kompor gas. Susanto salah satu perajin kompor minyak mengaku sudah tidak berproduksi. pekerjanya saat ini hanya membuat kompor batu bara, anglo dan pemanggang sate. Susanto mengaku dalam sehari belum tentu terdapat pemesan alat-alat tersebut karena tidak terlalu diperlukan dalam rumah tangga. Kompor batu bara hanya dapat digunakan sebagai penghangat ayam di kandang. Sedangkan pemanggang sate hanya diperlukan para penjual sate. Susanto menambahkan anglo dari besi juga tidak terlalu digemari bila dibandingkan anglo dari gerabah. Hal ini menyebabkan para pekerjanya tidak dapat bekerja setiap hari.

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Bantul Yahya menganggap seluruh perajin kompor minyak masih masuk di wilayah Sekarsuli Berbah Sleman karena kerajinan kompor minyak berasal dari sana. Oleh karena itu pihaknya tidak memiliki tanggungjawab berkaitan dengan permasalahan ini. (lia)

 

Pejabat Bantul bangga dengan produk dalam negeri

KP Kesadaran untuk bangga memakai produksi dalam negeri sudah ditanamkan pemerintah kabupaten Bantul kepada setiap pejabat sebelum terdapatnya instruksi dari pemerintah pusat. Bupati Bantul Idam Samawi menyampaikan pernyataan ini seusai menghadiri rapat paripurna di DPRD Bantul senin siang. Idam optimis setiap pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten Bantul sudah menjalankan instruksi ini. Idam menilai tidak perlu mengawasi atau memberikan sangsi kepada pejabat untuk menjalankan instruksi ini. (tok)

Februari 17, 2009 - Posted by | Info Harian |

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: