Infobantul’s Blog

melihat bantul dengan telinga

Kualitas udara Bantul kian turun

18 Februari 2009

Kp Kualitas udara di kabupaten Bantul cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor menjadi penyebab terbesar menurunnya kualitas udara di Bantul.Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bantul di beberapa titik padat arus lalu-lintas terdapat peningkatan konsentrasi CO (Carbon Monoksida) dan Pb (Timbal) yang berasal dari gas buang kendaraan bermotor. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran BLH Bantul Agustarini mengatakan meski terdapat peningkatan konsentrasi polusi di beberapa titik namun rata-rata kualitas udara di kabupaten Bantul masih berada di bawah standar baku mutu. Walau demikian Rini menilai perlu segera melakukan upaya pencegahan agar kualitas udara tidak terus menurun. Rini mengaku bekerjasama dengan pihak kepolisian akan memeriksa secara berkala emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi saat membayar pajak. Selain dari kendaraan bermotor polusi juga berasal dari cerobong pabrik dalam konsentrasi yang lebih kecil dan terkontrol. Rini menambahkan penanaman pohon sebagai paru-paru kota juga dapat mempertahankan kualitas udara.

Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (Ispa) menjadi salah satu dampak dari menurunnya kualitas udara. Kepala Dinas Kesehatan Bantul Siti Nurzaenab mengatakan seperti daerah lainnya di indonesia kasus Ispa di Bantul cukup tinggi. Nurzaenab menjelaskan kasus ispa ditemukan sepanjang tahun dengan peningkatan pada masa pancaroba. Nurzaenab menilai kasus ispa meningkat secara perlahan seiring terus turunnya kualitas udara. Nurzaenab mengatakan peningkatan kasus ispa dapat dicegah dengan memperbaiki kualitas udara dan menjalanakan perilaku hidup bersih dan sehat.  (tok)  

 

Jarak pendirian play station harus memenuhi aturan

Kp Pemerintah kabupaten Bantul menetapkan usaha play station minimal harus berjarak 1 kilometer dari tempat ibadah dan pusat pendidikan. Kepala Dinas Perijinan Bantul Melmi jamharis mengatakan bagi pemilik usaha play station yang melanggar ketetapan dipastikan tidak akan mendapat ijin usaha. Helmi menilai pemerintah kabupaten Bantul menetapkan keputusan ini setelah melihat dampak negatif yang lebih besar dari play station. Berbeda dengan usaha Warung Internet yang masih memiliki fungsi pendidikan. Berdasarkan pemantauan terdapat ratusan usaha play station di Bantul sedangkan warung internet baru sekitar 15. Helmi menambahkan penertiban terhadap usaha play station yang melanggar ketetapan menjadi wewenang Satuan Polisi Pamong Praja.

Sementara itu berdasarkan hasil pemantauan Satpol PP seluruh usaha Play Station belum memiliki ijin usaha. Kepala Seksi Opersional Bidang Pembinaan dan Penertiban Satpol PP Parmadi mengatakan seluruh play station yang beroperasi baru mengantongi ijin gangguan. Padahal berdasarkan peraturan daerah tentang pariwisata dan hiburan umum usaha paly station harus memiliki ijin usaha seperti karaoke,bilyar,pusat kebugaran dan salon plus. Parmadi memastikan seluruh usaha play station di Bantul tidak akan mendapat ijin usaha karena lokasinya dari tempat ibadah dan pusat pendidikan berjarak kuarng dari 1 kilometer. Walau demikian Satpol PP baru akan mengambil tindakan setelah terdapat keluhan dari warga sebagai dampak dari kegiatan usaha play station. (tok)

 

Sekolah swasta khawatir tak dapat BOS daerah

KP Sekolah swasta khawatir tidak akan mendapat alokasi bantuan biaya operasional sekolah (BOS) daerah. Kepala Sekolah SMP Patria Bantul Waluyo mengaku informasi tentang kepastian BOS daerah masih belum jelas. Waluyo menjelaskan BOS daerah muncul dari diskusi sekolah-sekolah negeri di Bantul berkaitan masih  kurangnya biaya sekolah  untuk mewujudkan sekolah gratis. Hasil diskusi mengusulkan terdapatnya BOS daerah. Namun sekolah swasta yang tidak terlibat dalam diskusi khawatir tidak mendapat bagian. Waluyo mengaku Dinas Pendidikan Dasar Bantul telah mendata ulang jumlah siswa di sekolahnya untuk memperoleh BOS dan BOP. Namun kebutuhan siswa per tahun tidak turut didata . Padahal pemberian BOS Daerah berdasar kepada besarnya kebutuhan siswa. Waluyo menambahkan konsep sekolah gratis juga masih membingungkan. Waluyo mengaku mendapat keluhan dari salah satu Kepala sekolah mengenai terdapatnya wali murid yang meminta kembali uang SPP karena menurutnya sekolah tidak membayar.

Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Sahari menghimbau kepada setiap kepala sekolah untuk menyusun kebutuhan siswa per tahun. Total kebutuhan tersebut akan dibiayai dengan BOS. Bila BOS dari APBN belum mencukupi, selisihnya akan diusulkan sebagai pertimbangan pencairan BOS daerah. Sahari menambahkan mulai tahun 2009, BOP ditiadakan dan diganti dengan BOS daerah. Besar BOS daerah belum ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. (lia)

 

Perajin kulit Manding tinggal tujuh orang

KP Jumlah perajin kulit di sentra kerajinan kulit Manding Sabdodadi Bantul menurun drastis. Aris Pranawa salah satu perajin yang masih memproduksi barang kerajinan kulit mengaku saat ini di Manding hanya terdapat 7 perajin kulit. Padahal sebelum krisis moneter 1998 jumlah perajin mencapai 50 orang. Aris memperkirakan harga bahan baku yang selalu naik dan persaingan harga produk lain di pasaran menjadi penyaeab utama turunnya jumlah perajin. Produk perajin Manding kalah bersaing dengan produk kulit dari Cina yang harganya lebih murah di pasar ekspor. Sedangkan di pasar local kalah bersaing dengan produk kulit  dari Jawa Timur dan Jawa Barat akibat lambatnya perkembangan desain. Aris menjelaskan lambatnya perkembangan desain disebabkan terbatasnya jumlah cetakan sol sepatu. Setiap desain baru membutuhkan cetakan sol baru. Padahal cetakan yang dibuat pabrik dijual dengan harga mencapai 90.000 rupiah per cetakan.

Beberapa perajin kulit Manding kini menggeluti jenis usaha yang lain. Wantini, mantan perajin kulit mengaku selama dua tahun terakhir mencari penghasilan dengan membuka warung makan di depan rumahnya. Wanti mengaku industri kerajinan kulit mulai lesu sejak krisis ekonomi melanda Indonesia. Sebelumnya dia secara rutin menyetorkan produk kerajinan kulitnya kepada pedagang di obyek wisata sekitar provinsi DIY dan ke Blitar Jawa Timur. Wanti juga sempat memiliki 4 karyawan. (lia)

 

Kambing Boer mulai dipinjamkan ke kelompok

KP Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (KPP) Kabupaten Bantul mulai meminjamkan Kambing Boer dari Australia kepada kelompok-kelompok ternak di 5 kecamatan. Kabid Kesehatan Hewan Dinas KPP Bantul Sri Budoyo mengatakan sejak Desember 2008 kambing boer sudah dipinjamkan kepada kelompok ternak di Kecamatan Srandakan, Bambanglipuro, Sewon, Imogiri dan Banguntapan. Sri Budoyo menjelaskan pada tahap pertamahanya  6 ekor kambing dipinjamkan. Sisanya sebanyak 5 ekor masih berada di kandang milik Dinas KPP. Namun 4 diantaranya segera dpinjamkan kepada kelompok ternak dalam waktu dekat. Sri menambahkan masa adaptasi kambing boer sejak September 2008 di kandang Dinas KPP dirasa sudah cukup sehingga segera dipinjamkan kepada peternak untuk dikawinkan dengan kambing betina local. Sri mengatakan kambing boer merupakan varietas unggul yang memiliki ukuran besar sehingga cocok dikembangkan sebagai kambing pedaging. (lia)

Februari 18, 2009 - Posted by | Info Harian |

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: