Infobantul’s Blog

melihat bantul dengan telinga

Selama 2008, 13 pamong dilaporkan

Kp Selama tahun 2008 terdapat 13 pamong desa yang dilaporkan ke Inspektorat Daerah Bantul karena indikasi pelanggaran.Meliputi 8 kepala dusun,2 kepala desa dan 3 kepala bagian. Sekertaris Inspektorat Daerah Bantul Priyo Atmojo mengatakan indikasi penggelapan dana bantuan menjadi alasan terbesar selain perjudian dan perselingkuhan. Sebagian besar laporan berakhir dengan pemberian sangsi secara berjenjang. hanya terdapat 1 pamong desa yang akhirnya diberhentikan dari jabatannya. Priyo menjelaskan Inspektorat Daerah Bantul hanya berhak merekomendasikan sangsi  kepada Bupati. Sedangkan keputusan untuk memberikan sangsi menjadi kewenangan Bupati. Sehingga sangi tidak selalu sama dengan rekomendasi. Priyo memperkirakan pada tahun 2009 jumlah laporan pelanggaran oleh pamong desa akan turun. (tok)

 

Produk perijinan efektif hanya 25

Kp hanya 25 produk perijinan yang efektif di Dinas Perijinan kabupaten Bantul dari 76 produk perijinan. Kepala Dinas Perijinan kabupaten Bantul Helmi Jamharis mengatakan produk perijinan yang belum efektif seperti ijin pembukaan lapangan golf hanya bersifat antisipasi bila terdapat warga yang mengajukan. Dibagian lain Dinas Perijinan Bantul segera membutuhkan 2 produk perijinan baru masing-masing ijin swalayan dan mini market serta ijin Bursa Kerja Luan Negeri (BKLN). Helmi menjelaskan untuk ijin swealayan dan Supermarket pembahsannya sudah memasuki tahap akhir. Sedangkan ijin BKLN masih dalam tahap pembahasan awal. Helmi mengaku keluarnya 2 produk ijin ini berdasarkan kebutuhan dari warga masyarakat. (tok)

 

14 parpol serahkan rekening kampanye

Kp Hingga 18 Februari 2009 baru 14 Partai Politik yang menyerahkan saldo awal rekening dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul. Masing-masing Hanura, PPPI, PPRN, Gerindra, PKPI, PKS, Pelopor, Golkar, PDIP, PIS, PKDI, Demokrat, PPP dan PKPB.  Ketua KPU Bantul Budi Wiryawan berharap kepada Partai Politik lainnya untuk segera menyerahkan saldo awal rekening dana kampanye sebelum 9 Maret 2009. Sebab dalam kunjungan silaturahmi KPU Bantul seluruh Partai Politik sudah menyatakan kesediaan untuk menyerahkan saldo awal rekening dana kampanye. Budi menjelaskan penyerahan saldo awal rekening dana kampanye tidak saja memudahkan auditor namun juga dapat menjadi ajang pembuktian Transparansi dan akuntabilitas Partai Politik terhadap calon pemilihnya. Budi mengatakan audit dana kampanye dilakukan di tingkat propinsi. Budi menambahkan sangsi terhadap Partai Politik yang belum menyarahkan saldo awal rekening dana kampanye berupa diskualifikasi terhadap Calegnya yang terpilih. (tok)

 

KPU belum adakan sosialisasi pemilu untuk penca

KP Sekitar 0,1 persen calon pemilih dalam Pemilu 2009 di Kabupaten Bantul adalah tuna netra yang memerlukan surat suara berbeda dengan pemilih umum. Berdasar Daftar Pemilih Tetap (DPT)  terdapat 758 pemilih tuna netra dari total pemilih mencapai 711 ribu. Hingga saat ini mereka belum mendapatkan sosialisasi pemilu. Divisi Sosialisasi dan pendidikan pemilih KPUD Bantul Nurudin Latif mengaku KPUD Bantul sudah mengajukan rancangan surat suara bagi tuna netra ke percetakan. Surat suara yang tersedia bagi tuna netra hanya untuk calon anggota DPD. Sedangkan alat bantu pemilihan bagi tuna netra masih menunggu kiriman dari KPU pusat. Latif menambahkan berdasarkan undang-undang pemilu nomor 3 tahun 2009 pemilih tuna netra berhak mendapat pendampingan. Para pendamping adalah petugas dari tempat pemungutan suara setempat maupun pihak lain yang dipercaya oleh pemilih. Namun KPU akan mengutamakan petugas pendamping untuk menyederhanakan proses pemilihan. Latif menjelaskan satu orang pendamping harus mengisi formulir khusus dan mengambil sumpah. Bila pendamping berasal dari berbagai pihak maka pengisian formulir dan pengambilan sumpah harus dilakukan berkali-kali. (lia)

 

Disperindagkop kesulitan tera ulang timbangan

KP Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Bantul kesulitan melakukan tera ulang timbangan. Kepala Disperindagkop Bantul Yahya mengatakan hingga kini pihaknya belum memiliki alat tera ulang timbangan sehingga tera ulang masih tergantung pada program Disperindagkop Provinsi DIY. Yahya juga tidak mengetahui jadwal tera ulang timbangan untuk tahun 2009 karena koordinasi petugas provinsi langsung dengan Camat. Camat akan mendata semua timbangan yang ada di wilayahnya untuk ditera pada jadwal yang ditentukan. Yahya menambahkan keterbatasan alat tera dan banyaknya timbangan menjadi kendala utama program tera ulang. Sehingga selama ini program tera ulang tidak dapat mencakup seluruh timbangan. (lia)

 

PeresmianYayasan Penyandang Cacat Mandiri

Harapan baru bagi penca yang ingin mandiri

KP PeresmianYayasan Penyandang Cacat Mandiri Rabu 18 Februari 2009 menjadi harapan para penyandang cacat untuk mendapatkan pelatihan agar lebih mandiri. Ketua Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Tarjono Slamet mengatakan tujuan utama pendirian yayasan untuk memacu kemandirian para penyandang cacat. Para penyandang cacat akan mendapat pelatihan keterampilan sesuai dengan keinginannya. Setelah lulus pelatihan para penyandang cacat mendapatan sertifikat pelatihan dan diperbolehkan bekerja di yayasan. Slamet menjelaskan setaiap 3 bulan sekali akan dimulai pelatihan baru yang terbagi dalam 40 kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan 7-10 orang yang mempelajari jenis keterampilan berbeda. Saat ini sudah terdapat 30 penyandang cacat yang menjadi anggota yayasan. 40 penyandang cacat lain segera memasuki pelatihan. Slamet menambahkan di yayasan tersebut sebagian besar alat didesain sesuai kondisi penyandang cacat.

Sementara itu Sawiji, salah satu penyandang cacat menyambut gembirapersemian Yayasan Penyandang Cacat mandiri. Sawiji mengaku selama ini mendapat pesanan patung kayu dan mengerjakannya di rumah. Setelah selesai produk disetorkan pada Mandiri Craft. Sawiji berharap dirinya dapat rutin berproduksi dan menyetorkan kerajinan dalam jumlah besar. Sawiji memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dari keuntungan pembuatan patung kayu.

Di bagian lain Kepala Tim Rekonstruksi Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Mihoko Goto mengatakan 85 persen penyandang cacat yang menerima bantuan dari Palang Merah Jepang sudah memulai bisnisnya. Namun sekitar 40 persen belum mendapatkan penghasilan yang mencukupi dari bisnis mereka.  Melihat kondisi ini Mihoko mengaku Palang Merah Jepang akan mengupayakan berbagai usaha untuk mereka, salah satunya dengan pembangunan Yayasan Penyandang Cacat Mandiri. (lia)

 

Februari 19, 2009 - Posted by | Info Harian |

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: