Infobantul’s Blog

melihat bantul dengan telinga

Produk pangan bersertifikat capai 30%

25 Januari 2009

KP Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Bantul Yahya mengatakan jumlah produk pangan rumah tangga di Bantul yang sudah bersertifikat baru mencapai 30%. Mahalnya biaya pembuatan sertifikat pangan industri rumah tangga (SPIRT) menjadi kendala utama kepemilikan sertifikat. Oleh karena itu Disperindagkop Bantul kembali menyelenggarakan pembinaan industri rumah tangga dan usaha kecil dan menengah (UKM) di gedung pertemuan Koperasi Kompag Selasa pagi. 50 pelaku usaha rumah tangga yang mengikuti kegiatan tersebut akan memperoleh SPIRT secara gratis. 50 pelaku usaha tersebut didata oleh Disperindagkop Bantul dan diseleksi untuk memperoleh SPIRT gratis. Para peserta haruslah pengusaha kecil yang sudah menjalani usaha sepanjang periode tertentu dan memiliki omzet dari usaha tersebut. Usaha mereka juga akan ditinjau langsung oleh tim dari Dinas Kesehatan Bantul untuk memperoleh SPIRT. Bila usaha tersebut dinilai belum layak maka pengusaha perlu memperbaikinya dan akan memperoleh SPIRT pada tahun berikutnya. Yahya menambahkan tahun 2009 Disperindagkop Bantul mengalokasikan dana senilai 40 juta rupiah dari APBD untuk membiayai sertifikasi SPIRT dan pembinaan bagi pelaku usaha industri pangan.

Di bagian lain Mahmud Sidik warga Seloharjo Pundong yang menjadi peserta pembinaan mengaku biaya pembuatan SPIRT cukup memberatkan. Mahmud menjelaskan biaya pembuatan SPIRT mencapai 400 ribu rupiah per produk. Dia menilai jumlah tersebut cukup mahal karena usahanya belum mampu mendapatkan omzet yang besar. Di sisi lain perluasan usaha dengan memasukan produknya ke supermarket terkendala tidak dimilikinya SPIRT. Sehari-hari Mahmud mempekerjakan 2 ibu rumah tangga untuk membuat kripik pisang aneka rasa dan peyek kacang hijau. Selain kendala belum dimilikinya SPIRT, Mahmud mengaku produksi kripik pisang juga terkendala pemenuhan bahan baku. Mahmud menjelaskan dirinya harus mencari pisang kotrek di Wonosari karena tidak terdapat di Bantul. (lia)

 

Jumlah perajin genteng terus menurun

p1010241KP Jumlah perajin genteng tradisional di Dusun Gemahan Ringinharjo Bantul berkurang drastis akibat sepinya pembeli. Ngatino salah satu perajin yang masih bertahan menjelaskan sebelumnya jumlah perajin genteng di Dusun Gemahan mencapai 100 orang namun saat ini hanya tersisa 7 orang. Ngatino mengaku kesulitan modal saat gentengnya tidak laku. Untuk mempertahankan usahanya Ngatino bekerjasama dengan tengkulak genteng. Para tengkulak rutin membeli gentengnya dan sanggup memberikan uang muka sebagai modal pembuatan genteng saat dirinya kesulitan modal. Selain tengkulak, para peternak yang membuat kandang juga menjadi pembeli yang potensial. Ngatino memilih tetap mempertahankan usahanya karena keuntungan yang diperoleh lebih tinggi daripada membuat batu bata. Kerajinan genteng tradisional di Dusun Gemahan merupakan kerajinan turun temurun. Saat ini harga genteng matang berkisar antara 250 hingga 300 rupiah perbiji.

Sepinya pembeli genteng tradisional menyebabkan sebagian perajin genteng beralih profesi. Muraji mantan perajin genteng tradisional di Dusun Gemahan memilih beralih profesi menjadi perajin batu bata tradisional. Muraji mengaku produksi genteng tradisonal sudah kalah bersaing dengan kerajinan genteng di Brejo Kebumen. Hal ini menyebabkan sepinya pembeli genteng di Dusun Gemahan. Muraji kemudian memulai produksi batu bata tradisional sejak tahun 2008. Dia sempat berhenti dari usaha genteng tradisional selama dua tahun karena kekurangan modal sebelum memulai usaha barunya. (lia)

 

Pengiriman pupuk molor

KP Pengiriman pupuk dari PT Petrokimia kepada para petani tebu di Provinsi DIY molor. Ketua Koperasi Sekunder Provinsi DIY Sarimin mengaku telah membayarkan uang pembelian pupuk kepada PT Petrokimia senilai 351 juta rupiah sejak Desember 2008. Hingga kini pupuk belum dikirimkan karena PT Petrokimia masih menunggu surat keputusan gubernur dan pengiriman rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Sarimin mengaku pihaknya telah mengirimkan RDKK, di dalamnya sudah tercantum total lahan tebu dan kebutuhan pupuk petani.. untuk Bantul lahan tebu mencapai 1.400 hektar per tahun dengan jumlah petani hingga 1.500 orang. Kebutuhan pupuknya juga dipenuhi bersama dengan petani lain di Sleman dan Kulonprogo yang tergabung dalam Koperasi Sekunder Provinsi DIY. (lia)

 

Ledakan di Dongkelan Senin siang

Polres belum bisa pastikan jenis bahan kimianya

Kp Jajaran Polres Bantul belum dapat memastikan jenis bahan kimia yang meledak di rumah Sayono warga Dongkelan Panggungharjo Sewon senin siang. Ditemui seusai menghadiri rapat koordinasi di kantor KPU Bantul Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bantul AKP Doni Siswoyo mengatakan Polres sudah mengirim sampel bahan kimia berupa serbuk dan cairan dari tempat kejadian perkara ke laboratorium Forensik di Semarang. Berdasarkan hasil penelitian Laboraturium Forensik baru dapat diketahui jenis bahan kimia dan kegunaannya. Doni menjelaskan dari hasil penelitian juga dapat diketahui kemungkinan kesalahan prosedur dalam penggunaannya. Selain menunggu hasil penelitian laboratorimum Polres Bantul juga meminta keterangan dari saksi sayono dan kurniawan yang untuk sementara mengaku sebagai peneliti. Doni menambahkan untuk sementara polres bantul masih menetapkan keduanya sebagai saksi.

Dibagian lain Kepala Laboraturium jurusan Kimia Fakultas Tehnik Unuversitas Gajah Mada (UGM) Bardi Nurohman memastikan bahan bakar yang meledak di rumah sayono dongkelan panggungharjo sebagai protelan. Bardi menjelaskan protelan biasa digunakan sebagai bahan pendorong roket. Protelan merupakan bahan oksidan yang akan meledak bila terkena panas akibat gesekan atau benturan. Bardi menjelaskan sayono merupakan mitra Departemen Pertahanan Republik Indonesia dalam penelitian untuk mengembagkan bahan alternatif. (tok)

 

SKPD Bantul dinilai kegemukan

Kp Komisi A DPRD Bantul menilai struktur organisasi pemerintah kabupaten Bantul dengan 30 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terlalu gemuk. Anggota Komisi A DPRD Bantul Agus Efendi menyampaikan pernyataan ini seusai melakukan studi banding ke kabupaten Jembrana Bali. Agus menilai pembentukan SKPD di Jembrana benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan. Sehingga dari 20 SKPD saat bisa dirampingkan menjadi 13 SKPD. Dengan struktur yang ramping terbukti kabupaten Jembrana mampu memberikan pelayanan maksimal kepada warganya. Bahkan dapat meraih beberapa prestasi di tingkat Nasional. Agus menilai perampingan SKPD juga dapat menekan anggaran untuk tunjangan jabatan. Agus mengaku dengan struktur yang ramping tugas PNS menjadi lebih berat. Agus menambahkan di Jembrana tidak terdapat PNS yang bebas berkeliaran saat jam kerja karean harus menyelesaikan tugasnya.

Menanggapi pernyataan ini Kepala Bagian Organisasi Setda Bantul Sunarto menilai tidak tepat bila kondisi di kabupaten Jembrana diterapkan di Bantul. sebab kabupaten Jembrana dan Bantul memiliki perbedaan dalam berbagai bidang. Sunarto menjelaskan jumlah PNS kabupaten Bantul yang mencapai 13 ribu membutuhkan lebih banyak SKPD dibanding Jembrana yang hanya memiliki sekitar 5 ribu PNS. Jumlah pendudukan Bantul yang mencapai 900 ribu dengan permasalahan yang lebih komplek membutuhkan pelayanan yang lebih lengkap dibanding penduduk Jembrana yang hanya sekitar 200 ribu jiwa. Selain angka APBD kabupaten Jembrana yang jauh lebih kecil dibanding kabupaten Bantul. Sehingga Sunarto menilai wajar bila pemerintah kabupaten Bantul menambah jumlah SKPD dari 23 menjadi 30. Sunarto menambahkan pembentukan struktur pemerintah kabupaten Bantul sudah sesuai dengan PP No 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. (tok)

 

Penertiban atribut kampanye

KPU Bantul kirim peringatan tertulis

Kp Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul selasa siang mengirimkan peringatan tertulis kepada seluruh Partai Politik untuk menertibkan atribut kampanyenya. Ketua Divisi sosialisasi,pendidikan pemilih,humas dan data informasi KPU Bantul Nurudin latif mengatakan langkah ini sebagai upaya lebih lanjut menyusul belum dipatuhinya himbauan secara lisan oleh KPU. Berdasarkan pemantauan seluruh Partai Politik masih melakukan pelanggaran dengan prosentase mencapai 10 persen. Latif menambahkan sebagai upaya akhir KPU akan berkoordinasi dengan Polisi,Satpol PP,Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum akan melakukan penertiban. (tok)  

 

Februari 24, 2009 - Posted by | Info Harian |

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: