Catur Sakti siap PTUN-kan Kopertis

5 Maret 2009

Kp Yayasan Catur Sakti siap melaporkan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berkaitan dengan pernyataan ilegal terhadap ijazah yang dikeluarkan Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) Catur Sakti. Ketua Yayasan Catur Sakti Sukardiyono mengaku akan menempuh jalur hukum bila penyelesaian melalui musyawarah tidak mencapai kesepakatan. Sukardiyono mengatakan lebih dari 1.500 mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling nasibnya terkatung-katung menyusul keputusan Kopertis untuk menghentikan sementara proses perkuliahan. Sukardiyono menilai keputusan Kopertis ini sangat mendadak. Sebab selama satu tahun pasca permohonan perpanjangan ijin 19 agustus 2007 tidak terdapat pernyataan apapun dari Kopertis. Padahal selaku pembina perguruan tinggi swasta seharusnya Kopertis memberikan pembinaan bila terdapat kesalahan. Sukardiyono mengaku selama ini proses pembelajaran di STKIP Catur Saksti sudah sesuai prosedur sehingga dirinya kaget bila Kopertis menyatakan ijazah yang dikeluarkan ilegal. Sukardiyono menambahkan sejak berdiri tahun 1966 baru sekali ini masalah menimpa perguruan tinggi yang dibangun oleh Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Bantul.

Sementara itu Koordinator Kopertis DIY Budi Santoso Wignyo Sukarto mengaku siap bila Yayasan Catur Sakti akan membawa permasalahan ini ke jalur hukum. Budi mengaku sudah mengantongi data 1.463 pemilik ijazah ilegal yang dikeluarkan STKIP Catur Sakti. Budi mengaku selama ini masih berupaya menyelesaikan permasalahan secara musyawarah. Sebab Kopertis sejak awal sudah dapat melaporkan pengurus Yayasan Catur Saksti kepada pihak kepolisian dengan tuduhan menjalankan lembaga pendidikan fiktif. (tok)

 

Idham: Donor darah harus jadi tradisi

Kp Bupati Bantul Idam Samawi mengajak seluruh jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bantul untuk menjadikan donor darah sebagai tradisi. Idam menyampaikan pernyataan ini dalam pelantikan pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) cabang Bantul rabu siang di pendopo parasamya. Ajakan ini dilatarbelakangi masih kurangnya persediaan darah di Unit Tranfusi Darah PMI Bantul. Idam mengatakan akibat kurangnya persediaan darah tidak jarang mengakibatkan kematian bagi pasien yang sangat membutuhkan darah. Seperti pada kasus kematian ibu melahirkan di Bantul yang masih relatif tinggi. untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah kabupaten Bantul antara lain sedang menggagas peraturan tentang kewajiban membawa donor bagi ibu yang akan melahirkan.

Sementara itu Kepala Markas PMI Bantul Budianto mengatakan jumlah PNS yang mengikuti kegiatan donor darah belum mencapai 5 persen dari sekitar 13 ribu PNS di Bantul. Selama ini donor terbesar justru berasal dari kalangan TNI Polri. Budi menilai selain masih rendahnya kesadaran dari PNS keterbatasan sarana untuk melakukan donor darah keliling menjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan darah. Budi menambahkan akan menjadikan kegiatan donor darah yang menyertai pelantikan pengurus PMI sebagai langkah awal untuk lebih mengoptimalkan donor darah dari kalangan PNS. (tok)

 

Pihak manajemen janjikan pertemuan dengan pemilik perusahaan

KP Pihak manajemen PT Surya Pelem Sewu berjanji akan mempertemukan karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan pemilik perusahaan dalam perundingan tripartite di Kantor Disnakertrans Bantul Rabu pagi. Kabid hubungan industri dan pengawasan tenaga kerja Disnakertrans Bantul Yuhana seusai perundingan mengatakan perwakilan perusahaan yang turut berunding akan segera menghubungi pemilik perusahaan Putu Surya Wedanta melalui pesawat telepon. Yuhana menjelaskan selama ini perundingan baik pada tingkat bipartite maupun tripartite tidak membuahkan hasil karena karyawan tidak dipertemukan langsung dengan pemilik perusahaan. Dalam minggu ini perwakilan manajemen berjanji akan mempertemukan karyawan dengan pemilik perusahaan yang saat ini berada di Bali. Yuhana menambahkan sejak Januari 2009 terdapat 5 aduan hubungan industri yang diterima Disnakertrans Bantul. Seluruhnya berhasil diselesaikan karena pemilik perusahaan turut hadir dalam perundingan tripartite. Rata-rata permasalahan yang dihadapi meliputi perampingan tenaga kerja dan penghentian kontrak kerja. Lima perusahaan tersebut sebagian besar bergerak di bidang furniture dan handycraft.

Karena perundingan di Disnakertrans tidak membuahkan hasil yang memuaskan, para karyawan mengadu ke DPRD Bantul seusai perundingan. Mereka berorasi di depan Kantor DPRD Bantul dan diterima langsung oleh Ketua Komisi B DPRD Bantul Sumiharto. Sumi mengatakan pihaknya akan mengusahakan pertemuan karyawan dengan pemilik perusahaan dalam minggu ini. Seperti diberitakan sebelumnya 15 karyawan PT Surya Pelem Sewu di-PHK sepihak oleh perusahaan bersamaan dengan dirumahkannya 35 karyawan lain. Mereka sudah dua kali mengadu ke Disnakertrans Bantul dan meneruskan pengaduan ke DPRD Bantul Rabu siang. (lia)

 

Standar nilai kelulusan bakal berbeda-beda

KP Standar nilai kelulusan Ujian Akhir Sekolah (UAS) di Bantul ditentukan oleh masing-masing sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Bantul Sahari mengatakan kebijakan tersebut mengacu pada kebijakan pemerintah pusat sehingga Dikdas tidak memiliki kewenangan untuk menentukan standar nilai kelulusan. Namun Sahari menambahkan pihaknya akan memberikan arahan pada sekolah supaya tidak meninggalkan kualitas dalam menentukan standar kelulusan. Mengenai hasil try out UAS Sahari mengatakan pihaknya belum menerima laporan dari sekolah-sekolah. Saat ini sudah dua kali try out UAS digelar secara serentak di Bantul.

Di bagian lain Kepala Sekolah SD Bantul Timur Titik Sutiyah mengaku belum menentukan standar kelulusan tahun 2009. Titik menjelaskan penentuan standar kelulusan didasarkan pada rata-rata hasil try out UAS. Setelah seluruh try out terlaksana, hasilnya akan dirata-rata per mata pelajaran. Rata-rata tersebut menjadi bahan rapat antara sekolah, wali murid dan dewan sekolah sebelum ditetapkan menjadi standar kelulusan. Tahun ini terdapat 82 siswa kelas 6 yang akan mengikuti UAS 2009 di SD Bantul Timur. Titik menambahkan penentuan standar kelulusan oleh setiap sekolah sudah berlangsung di Bantul mulai tahun 2008. Tahun 2008 SD Bantul Timur menentukan sandar kelulusan terendah untuk Matematika sebesar 2,5 dan tertinggi pada Bahasa Indonesia sebesar 4,5. (lia)

 

Putra menderita Hidrocephalus, ngadu ke Dewan

KP Siti 27 tahun warga Gampingan Sitimulyo Piyungan mengadu ke DPRD Bantul untuk meminta keringanan biaya pengobatan Syarif 8 tahun putranya yang menderita hidrocephalus. Siti mengatakan sejak kecil putranya sudah menderita hidrocephalus dan membutuhkan biaya pengobatan yang besar. Selama 7 tahun Siti membiayai pengobatan secara swadaya karena tidak memperoleh Jamkesmas dari pemerintah. Saat ini putranya sudah divonis gizi buruk oleh dokter karena pada usia 8 tahun hanya memiliki berat badan 11 kilogram. Siti kemudian membawa putranya menghadap Bupati Bantul Idham Samawi untuk memperoleh bantuan. Siti kemudian mendapatkan biaya pengobatan dan kursi roda bagi putranya. Namun biaya pengobatan cepat habis untuk membiayai rawat inap di rumah sakit. Siti kemudian terpaksa berhutang untuk membiayai pengobatan rutin putranya yang meliputi asupan gizi, pemberian obat dan pemantauan dokter. Siti memerlukan biaya mencapai 700 ribu rupiah per bulan untuk berbagai kebutuhan rutin putranya tersebut.

Sementara itu anggota Fraksi PKS DPRD Bantul Agus Efendi yang menerima kedatangan Siti akan mengupayakan keringanan bagi keluarga Siti. Agus kan menyampaikan keluhan tersebut kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial supaya segera ditindaklanjuti. Agus juga menyarankan Dinas Kesehatan supaya lebih proaktif dalam mendata kesehatan warga miskin. Menurut Agus permasalahan ini juga menjadi tanggung jawab Dinas Sosial yang mengusahakan keringanan bagi warga miskin. Agus menambahkan meski saat ini Syarif sudah mendapatkan jamkesmas,namun tidak  menjamin dapat memperoleh semua jenis obat. Di samping itu keluarga Siti termasuk keluarga kurang mampu yang perlu mendapat perhatian pemerintah.(lia)

 

Caleg banyak, pemilih bingung

Kp Banyaknya calon legislatif pada pemilu 2009 justru menyebabkan pemilih bingung dalam menggunakan hak pilihnya. Pernyataan ini muncul dari sebagian besar peserta sosialisasi Pemilu kepada anggota dharma wanita oleh KPU Bantul rabu siang di bangsal rumah dinas bupati. Keluhan ini perlu mendapat tanggapan KPU Bantul mengingat jumlah pemilih perempuan di Bantul yang mencapai 369 ribu,lebih besar dibanding pemilih pria sekitar 342 ribu. Namun berdasarkan survey dan simulasi dari beberapa lembaga hanya 14 persen pemilih perempuan yang memilih caleg perempuan. Berdasarkan data jumlah caleg perempuan hanya 33 persen dari seluruh caleg. (tok)