Infobantul’s Blog

melihat bantul dengan telinga

Akhirnya atribut kampanye ditertibkan

6 Maret 2009

atributKP Kamis pagi gabungan petugas Satpol PP, KPU, Panwaslu, Dinas Perhubungan dan Dinas PU Kabupaten Bantul menertibkan ratusan atribut kampanye di tiga titik. Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bantul Tentrem Widodo menyebutkan ketiga titik yang ditertibkan meliputi Perempatan Bejen, Manding, Karangturi dan Ketandan. Penertiban tersebut mengacu pada peraturan KPU nomor 1 tahun 2009 tentang pamasangan atribut kampanye. Tentrem mengaku memiliki data pelanggaran pemasangan atribut dari 17 kecamatan. Namun pada tahap pertama ini baru ditertibkan tiga titik saja sebagai gambaran kepada partai politik tentang pemasangan atribut yang melanggar. Atribut partai politik yang berhasil disita kemudian dibawa ke Kantor KPU Bantul. Penertiban tahap selanjutnya belum dijadwalkan oleh Panwaslu.

Sementara itu Anggota KPU Bantul Nurudin Latif mengatakan akan segera mengirimkan surat pemberitahuan kepada partai politik yang atributnya disita. Atribut tersebut dapat diambil di Kantor KPU Bantul untuk dimanfaatkan kembali oleh partai bersangkutan. Namun Latif tidak dapat menjamin keadaan atribut masih bagus. Dalam penertiban tersebut petugas berhasil menyita 34 atribut dari Perempatan Bejen, 18 atribut dari perempatan Ketandan, 17 atribut dari perempatan Manding dan 32 atribut dari Perempatan Karangturi. Latif menambahkan tidak semua titik yang diusulkan Panwaslu akan ditertibkan karena pada beberapa titik tersebut setelah diperiksa tidak melanggar peraturan. Latif menambahkan sebelumnya pihaknya sudah mengirimkan surat pemberitahuan penertiban dan berharap partai politik lebih dulu menertibkan atributnya. (lia)

 

BKD desak Kopertis supaya tegas

Kp Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bantul mendesak Kopertis untuk bersikap tegas menyusul pernyataan ilegal terhadap ijazah STKIP Catur Sakti. Kepala BKD Bantul Maman Permana mengaku belum menerima daftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kabupaten Bantul yang memiliki ijazah ilegal dari kopertis. Padahal BKD Bantul sudah mengambil langkah kooperatif dengan menyerahkan daftar PNS yang kuliah di STKIP Catur Sakti sejak awal bergulirnya permasalahan ini. Maman berharap Kopertis dapat mengeluarkan data resmi PNS yang memilik ijazah ilegal. Sehingga BKD dapat mengambil langkah selanjutnya. Sebab menurut Maman Kopertis menjadi satu-satunya lembaga yang berhak menyatakan legal atu ilegal terhadap ijazah yang dikeluarkan Perguruan Tinggi Swasta.  Maman menilai sikap Kopertis yang kurang tegas justru menimbulkan kegelisahan di kalangan PNS yang sedang maupun pernah kuliah di STKIP Catur Sakti. Berdasarkan data terdapat 125 PNS kabupaten Bantul yang kuliah di STKIP Catur Sakti sejak 2002 hingga 2008.

Sementara itu Widodo salah satu lulusan STKIP Catur Sakti mengaku tidak resah dengan munculnya pernyataan ilegal terhadap ijazah STKIP Catur Sakti. Widodo yang saat ini mengajar di SD Kebon Agung Imogiri mengaku mengikuti proses perkuliahan sesuai prosedur sejak masuk tahun 2003 hingga lulus tahun 2005. Selama 2 tahun mengikuti pendidikan Widodo wajib mengikuti perkuliahan setiap hari,ujian semester dan tahapan lain sebagaimana lazimnya mahasiswa. Widodo mengaku melanjutkan ke STKIP Catur Sakti untuk memenuhi standar pendidikan Strata 1 sebagai guru. Sebelumnya Widodo baru mengantongi ijazah D2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dari Universitas Terbuka.

Dibagian lain Ketua Yayasan Catur Sakti Sukardiyono berharap tidak terdapat pejabat yang mengeluarkan pernyataan berkaitan dengan penurunan pangkat sebelum terdapat kepastian dari Kopertis berkaitan status ijazah STKIP Catur Sakti. Sukardiyono menilai pernyataan ini justru semakin menambah resah pemilik ijazah STKIP Catur Sakti. Sukardiyono berharap pejabat sebagai pengayom PNS seharusnya dapat memberikan pernyataan yang menyejukan. Sukardiyono menjelaskan saat ini terdapat sekitar 1.500 mahsiswa STKIP Catur Sakti yang nasibnya tidak menentu menyusul pemberhentian kegiatan perkuliahan sebagai dampak tidak keluarnya ijin operasional dari kopertis. (tok)

 

PNS harus mengubah mind set

KP Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Gendut Sudarto membuka diklat prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pendopo Parasamya Rabu pagi. Dalam sambutannya Gendut mengatakan perubahan pola pikir atau mind-seting mutlak menjadi pegangan PNS saat ini. Jika sebelumnya PNS cenderung dilayani oleh masyarakat, saat ini PNS harus melayani masyarakat. PNS juga diharapakan tidak berlebihan dalam berhias dan senantiasa tampil sederhana. 240 CPNS mantan honorer dari golongan I, II dan III mengikuti pembukaan diklat tersebut. Selanjutnya diklat akan diadakan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Bantul selama 18 hari mulai tanggal 10 hingga 28 Maret 2009. Materi dalam diklat mantan honorer tersebut berbeda dengan materi diklat CPNS regular. Terdapat tiga materi tambahan meliputi pola pikir PNS, kepemerintahan yang baik dan perceptan pemberantasan korupsi. Pemberi materi adalah pejabat di lingkungan Pemerintah kabupaten Bantul dan Badan Diklat Provinsi DIY. (lia)

 

Pengedar miras didenda hingga 20 juta

KP Dua terdakwa pengedar minuman keras (miras) masing-masing Tri 30 tahun warga Imogiri dan Gus 26 tahun warga Ngebel Tamantirto Kasihan dijatuhi hukuman oleh Majelis hakim Suprapti dalam persidangan yang digelar PN Bantul Rabu pagi. Tri harus membayar denda senilai 2 juta rupiah subsider dua bulan, sedangkan Gus harus membayar denda 20 juta rupiah subsider 2 bulan. Seusai persidangan Tri berjanji untuk melunasi denda pada 14 Maret 2009, sedangkan Gus pada 11 Maret 2009. Kedua tersangkan tersebut berhasil ditangkap oleh Polres bantul dalam operasi miras Rabu malam. Dari terdakwa Tri polisi berhasil menyita 13 botol anggur merah, 12 botol topi miring dan 9 botol anggur kolesom. Sedangkan dari tersangka Gus berhasil disita 672 botol vodka dan 470 botol mansion. Kedua terdakwa terjerat perda nomor 6 tahun 2007 tentang larangan peredaran miras. (lia)

 

Dinas Pariwisata optimis kenaikan retribusi tak pengaruhi jumlah pengunjung

Kp Kenaikan Retribusi obyek wisata di kabupaten Bantul tidak menyebabkan turunnya jumlah pengunjung. Kepala Dinas Pariwisata dan budaya Bantul Suyoto menilai kondisi ini menunjukan retribusi obyek wisata di Bantul masih terjangakau. Suyoto optimis kenaikan retribusi tidak akan menurunkan jumlah wisatawan. Selain masih relatif murahnya retribusi masuk obyek wisata di kabupaten Bantul. Dinas Pariwisata dan Budaya juga sudah mensosialisasikan rencana kenaikan retribusi. Suyoto mengatakan sebagai kompensasi dari kenaikan retribusi obyek wisata Dinas Pariwisata dan Budaya harus meningkatkan pelayanan dan fasilitas. Suyoto mengakui peningkatan pelayanan dan fasilitas menjadi kewajiban menyusul kerusakan sarana pasca gempa bumi. Suyoto menambahkan saat ini perbaikan sarana sudah selesai sehingga seluruh obyek wisata di Bantul siap menerima kunjungan wisata. (tok)

Maret 6, 2009 - Posted by | Info Harian |

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: