Infobantul’s Blog

melihat bantul dengan telinga

Komisi B fasilitasi pelunasan hutang petani tembakau

15 Maret 2009

Kp Komisi B DPRD Bantul sabtu 14 Maret 2009 menerima kedatangan perwakilan petani tembakau Srimartani piyungan yang menuntut pengembalian 50 persen uang dari pelunasan hutang dalam program penanaman tembakau virginia. Ketua Komisi B DPRD Bantul Sumiharto menjelaskan dalam program penanaman tembakau virginia petani mendapat pinjaman dari Bank Bantul. Namun karena mengalami kerugian sebagian petani tidak dapat mengembalikan pinjaman. Untuk mengatasi kredit macet pemerintah kabupaten Bantul mengeluarkan kebijakan yang hanya mewajibkan petani mengembalikan 50 persen pinjaman tanpa bunga. Kelompok tani tembakau Srimartani yang merasa menjadi bagian dalam program ini dan sudah melunasi hutangnya menuntut pengembalian 50 persen. Menanggapi tuntutan ini Sumi berharap pemerintah kabupaten Bantul dapat menepati janjinya. 

Sementara itu Jumiran perwakilan kelompok tani tembakau Srimartani mengaku sudah berupaya meminta pengembalian sejak keluarnya kebijakan yang disampaikan alngsung oleh Bupati Bantul Idam Samawi 17 Oktober 2008. Namun hingga lima bulan berlalu belum terdapat realisasinya. Jumiran mengaku pernah meminta langsung ke Bank Bantul namun pihak Bank tidak dapat mencairkan selama tidak terdapat rekomendasi dari bupati. Merasa usahanya tidak berhasil Jumiran menyampaikan permasalahan ini ke Komisi B DPRD Bantul. Jumiran berharap wakil rakyat dapat membantu penyelesaian masalah yang dihadapi kelompoknya. Jumiran menambahkan kelompoknya yang mendapat pinjaman 24 juta rupiah termasuk tertib dalam mengembalikan pinjaman. Sehingga sudah lunas sebelum jatuh tempo desember 2008. Padahal terdapat 4 kelompok tani lain yang hingg saat ini belum melunasi pinjaman.

Dibagian lain Sekertaris Daerah Bantul Gendut Sudarto mengatakan kebijkan pemerintah kabupaten Bantul untuk meringankan beban pinjaman ditujukan untuk kelompok yang tidak mampu melunasi pinjaman. Sedangkan kelompok tani tembakau Srimartani termasuk mampu,terbukti mampu melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo. Walau demikian menurut Gendut tidak tertutup kemungkinan kelompok tani tembakau Srimartani akan memperoleh keringanan. Gendut mengaku pemerintah kabupaten Bantul akan menggelar pertemuan dengan kelompok tani temabakau Srimartani untuk membahas permasalahan ini. Sedangkan untuk 4 kelompok lain yang belum melunasi penangannanya menjadi wewenang Bank Bantul.

(tok)

 

Komisi C kunjungan ke sentra alumunium

KP Komisi C DPRD Bantul dalam minggu ini melakukan kunjungan di dua sentra kerajinan alumunium. Ketua Komisi C DPRD Bantul Uminto Giring Wibowo mengatakan pihaknya berkunjung ke sentra kerajinan alumunium di Grojogan Banguntapan dan Pringgolayan. Komisi C menilai para perajin sudah cukup berkembang karena mereka mulai berinovasi dengan jenis produk yang variatif. Giring menjelaskan sebelumnya para perajin hanya terpaku pada pembuatan alat masak dan alat makan seperti wajan dan sendok. Namun saat ini mereka mulai menciptakan vas bunga, asbak dan pelek racing dari bahan baku yang sama. Kreasi baru ini tidak memerlukan tambahan biaya dan bahan baku namun dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada wajan dan sendok. Giring mengatakan para perajin tersebut memerlukan lebih banyak ilmu untuk berinovasi. Menanggapi hal ini Komisi C akan memberikan pendampingan agar perajin memperoleh tambahan pengetahuan inovasi. Namun pendampingan akan dilakukan secara bertahap sehingga lambat laun para perajin alumunium akan sejajar dengan perajin gerabah Kasongan maupun perajin patung primitif Pucung. Komisi C juga akan mengagendakan kunjungan studi banding ke Tegal karena berdasar keterangan para perajin di sana terdapat 50% tenaga kerajinan pengecoran alumunium yang berasal dari Bantul. Sedangkan di Bantul untuk saat ini terdapat 400 perajin alumunium yang tersebar di Grojogan Banguntapan, Pringgolayan, Krapayk Sewon dan Piyungan. Mereka sudah mengembangkan kerajinan alumunium secara turun temurun.

(lia)

 

Fasilitasi ganti rugi terkait SUTT tidak menemui kesepakatan

KP Fasilitasi DPRD Bantul berkaitan dengan gantirugi program Saluran Utama Tegangan Tinggi (SUTT) antara warga Jambidan Banguntapan dan PLN Persero Semarang kamis 12 Maret 2009 akhirnya tidak mencapai kesepakatan. Wakil Ketua DPRD Bantul Slamet Abdulah yang memimpin pertemuan mengaku kecewa karena pertemuan tidak mencapai kesepakatan. Padahal DPRD Bantul sudah maksimal dalam memberikan fasilitasi. Melalui 3 kali pertemuan menghadirkan Kepala Dinas Instansi terkait serta Komisi-komisi yang membidanginya. Walau tidak tercapai kesepakatan Slamet meminta kepada PLN untuk tetap memberikan perhatian terhadap nasib warga Jambidan. Sehingga warga tetap memperoleh hasil terbaik.

Sebagai dampak dari tidak tercapainya kesepakatan warga Jambidan Banguntapan meminta PLN untuk memindahkan Jalur SUTT dari wilayah mereka. Perwakilan warga Yusuf Sudirman menilai ganti rugi 10 persen dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tidak menghargai masyarakat.Yusuf menilai gantirugi 10 persen NJOP tidak sebanding dengan resiko yang harus ditanggung warga karena tinggal dibawah kabel bertegangan tinggi. Yusuf mengatakan warga masyarakat akan menanggung resiko seumur hidup sehingga wajar kalau meminta gantirugi lebih besar. Pada jangka panjang resiko juga ditanggung anak cucu mereka. Yusuf menambahkan selain bahaya radiasi harga jual tanah dipastikan akan anjlog. Warga memberikan waktu satu bulan bagi PLN untuk memindah jaringan.

Sementara itu PLN Persero semarang yang diwakili Manager Proyek Jateng-DIY Bambang Suprianto tetap bersikukuh dengan nilai gantirugi 10 persen dari NJOP. Bambang menilai gantirugi 10 persen sudah sesuai dengan Keputusan Menteri sehingga PLN aman dalam melakukan pembayaran. Menanggapi keputusan warga Bambang mengaku akan membawa aspirasi ini kepada pimpinan PLN Persero Semarang. Namun Bambang tidak sepakat dengan pemberian waktu satu bulan untuk memberi jawaban. Sebab menurut Bambang PLN harus melayani warga lain yang wilayahnya juga dilalui SUTT.

(tok)

 

Upaya Komisi B pertemukan karyawan dengan pimpinan PT SPS gagal

Kp Upaya Komisi B untuk mempertemukan karyawan PT Surya Pelem Sewu dengan pimpinan perusahaan rabu 11 Maret 2009 gagal. Manager produksi yang sebelumnya bersedia hadir mewakili pimpinan perusahaan akhirnya tidak menghadiri pertemuan di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul. Ketua Komisi B DPRD Bantul Sumiharto mengaku akan menghadirkan paksa pimpinan perusahaan. Sumi menjelaskan berdasarkan Undang-undang ketenagakerjaan bila pimpinan perusahaan tidak menghadiri undangan pertemuan maka dimungkinkan untuk dihadirkan secara paksa. Karena pertemuan tidak jadi digelar maka Komisi B DPRD Bantul hanya meminta kepada karyawan untuk menghitung hak-hak mereka bila sampai terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sumi juga meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menghitung hak-hak karyawan sebagai pembanding.

(tok)

 

 

Maret 20, 2009 - Posted by | Info Legislatif

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: