Infobantul’s Blog

melihat bantul dengan telinga

Logistik mulai dikirim ke PPS

31 Maret 2009

31-distribusi-logistikKP Senin siang KPU Bantul mulai mendistribusikan logistik ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di daerah pemilihan (dapil) 1 meliputi Kecamatan Bantul, Jetis dan Bambanglipuro. Setiap PPS menerima kotak suara, surat suara, berita acara dan bilik suara. Kasubag Teknis KPU Bantul Suryadi Raharjo mengatakan kotak suara yang dikirimkan ke setiap KPPS belum lengkap karena belum termasuk kotak suara DPRD. Keterbatasan gudang menyebabkan kotak suara DPRD belum di-setting sehingga belum dapat dikirimkan bersama logistik yang lain. Hal ini juga menyebabkan kelengkapan pemilu lain yang harus dikirimkan bersama kotak suara DPRD juga tertunda. Kelengkapan tersebut meliputi bolpen dan form-form pemilu. Namun Suryadi optimis semua keperluan logistik pemilu dapat dikirimkan tepat waktu. Suryadi menjelaskan sebagian logistik yang sudah dikirim menyebabkan gudang-gudang tidak terlalu penuh. Tempat lowong tersebut dapat dimanfataakan untuk setting kotak suara DPRD. Suryadi mentargetkan dalam seminggu ke depan seluruh kelengkapan logistik sudah diterima 75 PPS. PPS kemudian akan mengkoordinasi pengiriman logistik ke KPPS yang sesuai aturan harus terkirim H-3 pemilu.

Sementara itu Ketua PPS Desa Palbapang Budi Sutrisno mengaku menerima kelengkapan logistik pukul 3 sore. Logistik kemudian didistribusikan ke 10 KPPS di setiap pedukuhan. Budi menilai pengiriman logistik dan sosialisasi terlalu mepet dengan pelaksanaan pemilu. Selain mepet terdapatnya pergantian petugas KPPS menyebabkan pelantikan serta bimbingan teknis petugas KPPS baru dapat dilaksanakan Senin malam. Di TPS Karasan terdapat petugas KPPS yang harus diganti karena terjerat kasus pidana. Di Desa Palbapang terdapat 7 petugas KPPS dan 2 petugas Perlindungan Masyarakat (linmas) yang akan dilantik. (lia)

 

PKB ziarah makam, partai lain tidak kampanye

KP Kesempatan kampanye Senin 30 Maret 2009 dimanfaatkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan berziarah ke makam. Ketua DPC PKB Bantul Aslam Ridho menyebutkan empat tempat tujuan ziarah diantaranya makam Fuad Muhammad Syafrudin, wartawan salah satu media cetak di makam Tanuditan Trirenggo Bantul, Pimpinan PKB Bantul Mujab Mahali di makam Brajan wonokromo pleret, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak di makam Dongkelan dan Pimpinan Nahdatul Ulama Provinsi DIY Nawawi di makam Jejeran Pleret. Aslam mengatakan ziarah bertujuan untuk menghargai perjuangan para pendahulu. Selanjutnya laskar PKB dari 17 kecamatan di Kabupaten Bantul berkumpul di Lapangan Trirenggo Bantul untuk bersama-sama menuju Wates Kulonprogo mengikuti kampanye terbuka dengan juru kampanye Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Aslam menambahkan untuk perolehan suara pemilu legislatif PKB mentargetkan 18 kursi di DPRD Bantul.

Di bagian lain Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) yang juga mendapatkan jatah kampanye Senin siang memilih untuk tidak berkampanye. Bendahara DPC PPI Bantul Jatmiko mengatakan terbatasnya anggaran menyebabkan pihaknya tidak menyelenggarakan kampanye. Kampanye terbuka hanya diselenggarakan di Taman Makam Pahlawan Yogyakarta saat putaran pertama. Sebagai partai baru Jatmiko mengatakan PPI hanya mentargetkan eksistensi partai dengan meraih satu kursi di DPRD Bantul. Jatmiko menambahkan sasaran partai adalah pemilih pemula yang masih muda. (lia)

 

12.000 wajib pajak belum setorkan SPT

Kp Hingga senin siang masih terdapat sekitar 12 ribu wajib pajak yang belum menyerahkan Setoran Pajak Tahunan (SPT) ke Kantor Pajak Pratama (KPP) Bantul. Bila jumlah wajib pajak di Bantul berjumlah 30 ribu maka baru 60 persen yang menyetorkan SPT. Kepala Seksi Pengolahan data dan Informasi KPP Bantul Sugeng Riyadi memperkirakan hingga hari terakhir pembayaran selasa 31 Maret 2009 jumlah wajib pajak yang menyetorkan SPT akan mencapai 80 persen. Sugeng menilai terdapat beberapa alasan sebagian wajib pajak yang belum menyetor SPT. Diantaranya terdapatnya kendala dalam pengisian formulir,wajib pajak tidak sempat menyetor SPT dan SPT tidak sampai ke alamat wajib pajak. Padahal untuk memudahkan pengisian KPP Bantul sudah melampirkan contoh dalam SPT. Sementara untuk memudahkan wajib pajak KPP Bantul juga membuka pelayanan melalui Drop Box di 4 lokasi secara bergilir masing-masing pabrik gula Madu Baru,Komplek Parasamya.Piyungan dan Polres Bantul. Pada hari terakhir penyetoran SPT Selasa 31 Maret 2009 layanan Drop Box digelar di Polres Bantul. Sugeng menambahkan keterlambatan penyetoran SPT dikenai denda 100 ribu rupiah untuk wajib pajak perorangan dan 500 ribu rupiah untuk wajib pajak badan usaha. Denda ini akan ditindaklanjuti dengan penyitaan dan pelelngan aset bila wajib pajak tetap tidak bersedia menyetor SPT.

Kesulitan dalam pengisian formulir diakui Heru salah satu wajib pajak yang senin siang terpaksa harus mengantri kembali karena terdapat kesalahan dalam pengisian fromulir. Heru yang menyetorkan pajak secara kolektif mengaku tidak semua karyawan di perusahaannya dapat mengisi fromulir dengan benar. Meski sudah terdapat sosialisasi namun karena jarang dilakukan masih saja terdapat kesalahan. Secara umum Heru menilai pelayanan KPP Bantul cukup bagus. Petugas bersedia memberikan bimbingan dalam pengisian SPT. Heru memperkirakan arena jumlah wajib pajak yang belum terlalu besar maka antrian tidak terlalu panjang. (tok)

 

257 karyawan Komitrando belum terima UMP

Kp 257 Karyawan PT Komitrando hingga saat ini belum menerima upah sesuai Upah Minimum Propinsi (UMP). Padahal pihak perusahaan bersedia memberikan upah sesuai UMP setelah terdapat penundaan selama 10 bulan. Fakta ini terungkap dalam pertemuan Komisi B DPRD Bantul dengan pimpinan PT Komitrando senin siang di ruang pertemuan Komisi B DPRD Bantul. Menyikapi kondisi ini Ketua Komisi B DPRD Bantul Sumiharto meminta pihak perusahaan segera membayar upah sesuai UMP. Komisi B DPRD Bantul juga memerintahkan  Dinas Tenaga dan Transmigrasi Bantul untuk mengawasi pelaksanaannya. Dalam pertemuan Komisi B juga menemukan belum terdapatnya peraturan kerja di PT Komitrando. Akibatnya tidak terdapat kejelasan hak dan karyawan. Komisi B juga meminta pihak perusahaan untuk segera menyusunnya. Sumi menambahkan Komisi B menjadwalkan kunjungan ke PT Komitrando pada minggu ini untuk memantau pemberian UMP dan pembuatan peraturan kerja.

(tok)

Maret 31, 2009 - Posted by | Info Harian |

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: