Infobantul’s Blog

melihat bantul dengan telinga

Pemkab tunda penarikan retribusi

2 April 2009

Kp Pemerintah kabupaten Bantul akhirnya menunda penarikan retribusi obyek wisata pantai kuwaru hingga akhir tahun. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Abudzarin Norhadi mengatakan peraturan daerah tidak bisa diterapkan secara kaku. Bila terdapat keberatan dari warga masyarakat maka perlu peninjauan ulang. Abu menjelaskan setelah selesai masa penundaan maka pemerintah kabupaten Bantul akan mengevaluasi. Evaluasi berdasarkan implikasi penarikan retribusi terhadap kesejahteraan warga masyarakat. Abu mengatakan bila penarikan retribusi tidak berpengaruh terhadap jumlah pengunjung maka dapat dilanjutkan. Namun bila justru menurunkan jumlah pengunjung maka akan dihentikan. Abu menilai bila retribusi pajak yang sudah diatur melalui Undang-Undang dapat ditangguhkan maka peraturan daerah yang merupakan produk hukum dibawahnya tentu juga dapat diatngguhkan.

Dibagian lain Kepala Bagian Hukum Setda Bantul Suarman mengatakan terdapat 2 alasan penundaan pelaksanaan peraturan daerah. Suarman menjelaskan bila penundaan atas permintaan pemerintah diatasnya maka dapat segera ditangguhkan. Namun bila penangguhan atas permintaan warga masyarakat maka perlu alasan yang sangat mendasar. Berdasarkan alasan ini tim pemerintah kabupaten Bantul akan melakukan kajian. Selama proses pengkajian secara otomatis perda tidak diberlakukan. Arman menambahkan tim akan melakukan kajian pada minggu ini. Sehingga segera terdapat kesimpulan. (tok)

 

2.100 guru masih tunggu tunjangan profesi

Kp 2.100 guru yang lulus sertifikasi masih menunggu kepastian turunnya tunjangan profesi yang tertunda menyusul keluarnya Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang tunjangan sertifikasi guru. SK Menteri Keuangan menyatakan untuk sementara menghentikan tunjangan sertifikasi guru hingga terdapat peraturan baru tentang tunajnag sertifkiasi. SK juga menyebutkan bagi guru yang terlanjur menerima tunjangan sertifikasi harus mengembalikan. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Bantul Sahari mengaku belum mengambil sikap berkaitan dengan permasalahan ini. Sahari mengaku hanya berupaya menenangkan guru agar tidak panik. Sahari optimis pemerintah pusat masih akan membayarkan tunjangan sertifikasi guru. Sebab bila sampai juni 2009 tidak terdapat Peraturan Pemerintah atau Peraturan presiden yang mengatur maka secara otomatis SK Menteri akan dicabut. Sahari menambahkan setiap guru rata-rata menerima tunjangan sertifikasi mencapai 2 juta rupiah perbulan. (tok)

 

Penambahan dua struktur organisasi pemdes

Pemkab akan kirimkan draft ke DPRD

KP Pemerintah Kabupaten Bantul bersikukuh untuk menambah struktur organisasi pamong desa meski Paguyuban dukuh, kabag ekonomi pembangunan dan kabag pemerintahan menolaknya. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Misbakhul Munir memastikan dalam minggu ini draf perda tentang penambahan struktur pamong tersebut akan dikirimkan ke DPRD Bantul. Draft tersebut mengusulkan dua jabatan baru diantaranya Kabag Pelayanan dan Kepala Urusan Tata Usaha BPD. Munir mempertimbangkan kerja Kabag di kantor desa yang sebagian besar didominasi dengan pekerjaan di lapangan. Untuk mengoptimalkan pelayanan di kantor kelurahan maka pihaknya akan menempatkan Kabag Pelayanan. Sedangkan untuk mengkoordinasi pekerjaan kerumah tanggaan pihaknya menempatkan Kaur TU BPD.

Di bagian lain Anggota Komisi A DPRD Bantul Agus Efendi menilai penambahan struktur pamong bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2006 tentang efektifitas struktur organisasi pemerintahan desa. PP tersebut menghendaki struktur pemerintahan yang ramping namun kaya fungsi. Prinsip tersebut sudah menjadi pinsip umum dalam pemerintahan termasuk pemerintahan desa. Agus menambahkan perampingan juga berkaca pada anggaran yang dimiliki Kabupaten Bantul cenderung minim sehingga Pemda harus berhemat dengan perampingan struktur organisasi pemerintahan. Namun di sisi lain menurut Agus Pemda perlu menetapkan standarisasi pelayanan seperti lamanya pembuatan KTP, legalisir surat-surat keterangan di kelurahan dan lain-lain. (lia)

 

RSD bantah tak layani bumil risti

KP Direktur RSD Panembahan Senopati I Wayan Sudana membantah  pemberitaan salah satu media cetak tentang tidak dilayaninya seorang ibu hamil (bumil) berisiko tinggi (risti) di RSD Panembahan Senopati yang akhirnya meninggal dunia. Namun Wayan membenarkan adanya seorang ibu hamil berisiko tinggi yang telah meninggal dunia. Pasien tersebut bernama Suparti warga Desa Sidomulyo Bambanglipuro. Wayan menjelaskan pihaknya melayani pasien sejak dirawat di RSD hingga dirujuk ke RS Sarjito Yogyakarta. Wayan menambahkan pasien memang tidak segera dioperasi karena memerlukan kesiapan fisik sebelum operasi. Kemudian setelah diperiksa, pasien diketahui menderita penyakit jantung sehingga memerlukan ICCU yang tidak dimiliki RSD. Pasien kemudian dirujuk ke RS Sarjito dengan ambulan milik RSD dan didampingi dokter dari RSD untuk memperoleh perawatan lebih lanjut. Saat itu kondisi pasien tidak memungkinkan untuk mendapatkan operasi. Wayan tidak mengetahui kondisi pasien setelah dirawat di RS Sarjito namun pihaknya kemudian mendapatkan laporan bahwa pasien telah meningal dunia karena kondisinya yang sangat lemah.

Wayan menambahkan 90% pasien ibu hamil yang dirujuk ke RSD Panembahan Senopati dari puskesmas-puskesmas di Bantul adalah ibu hamil berisiko tinggi. Pasien-pasien tersebut dirujuk karena tidak dapat ditangani oleh puskesmas setempat. Namun sebagian besar dapat melahirkan dengan selamat. Wayan mencontohkan RSD pernah menerima rujukan ibu hamil dengan kadar Hb yang sangat rendah. Setelah dirawat, pasien melahirkan dengan selamat begitu pula bayi yang dilahirkan. Wayan menambahkan sebagian besar ibu hamil berisiko tinggi menderita hipertensi. (lia)

 

Hemas bagi-bagi sumbangan

Panwaslu belum tentukan adanya money politic

KP Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bantul belum dapat menentukan adanya indikasi money politic dalam kampanye calon anggota DPD GKR Hemas di Kadibeso Sabdodadi Bantul tentang pembagian sumbangan kepada warga. Anggota Panwaslu Bantul Supardi mengaku hanya mengawasi kampanye yang berlangsung di Gedung Gapensi Manding, sedangkan kampanye di Puskesmas Blimbing tidak diawasi karena dirinya memiliki agenda mengawasi kampanye di Banguntapan. Kampanye di puskesmas Blimbing sepenuhnya diserahkan kepada Panwas Kecamatan Bantul. Supardi menjelaskan indikasi money politic baru dapat ditentukan ketika dalam pembagian sumbangan Hemas menyerukan ajakan untuk memilihnya. Untuk itu Supardi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Panwascam Bantul tentang kampanye di Puskesmas Blimbing. Namun Supardi memastikan adanya pelanggaran dalam kampanye GKR Hemas di Gedung Serbaguna Desa Wijirejo Pandak beberapa waktu lalu. Dalam kampanye tersebut pihaknya menemukan adanya tamu undangan yang datang mengenakan seragam pegawai negeri sipil (PNS). Setelah dikonfirmasi dengan PNS bersangkutan Panwaslu memakluminya karena yang bersangkutan belum mengetahui adanya larangan tersebut. Supardi menambahkan selama ini pihaknya kesulitan mengawasi kampanye DPD karena tidak mendapatkan tembusan jadwal kampanye dari KPU provinsi. Jadwal kampanye yang diterima hanya jadwal kampanye GKR Hemas. (lia)

 

Tinggal 5 hari, partai kecil tetap tidak kampanye

KP Meski kesempatan berkampanye terbuka tinggal lima hari lagi, partai-partai yang tidak memiliki anggaran memilih untuk tidak kampanye. Namun partai besar seperti PDI Perjuangan tetap menggunakan kesempatan untuk berkampanye terbuka di Lapangan Pendowoharjo Sewon Rabu siang. Setelah menikmati pertunjukan musik dangdut, kader dan simpatisan PDIP berangkat bersama menuju Alun-alun Selatan Yogyakarta bergabung dengan simpatisan dari kota dan kabuapetn lain. Sedangkan partai lain yang mendapat jatah kampanye pada hari yang sama diantaranya Partai Serikat Indonesia (PSI), Partai Karya Perjuangan dan Partai Matahari Bangsa memilih untuk tidak berampanye. PSI bahkan sudah mengirimkan surat kepada KPU Bantul tentang pemberitahuan tidak berkampanye sejak dimulainya kampanye terbuka putaran pertama. Sedangkan PKP memusatkan kampanyenya di Stadion Mandala Krida Yogyakarta Rabu siang. Bendahara DPC PKP Sulastri mengatakan keterbatasan dana menyebabkan kampanye di DIY dipusakan di kotamadya Yogyakarta. (lia)

 

Pencuri satroni warung

Kp Pelaku pencurian selasa malam beraksi di warung milik Panut Blunyahan Pendowoharjo Sewon. Pencuri berhasil mengambil uang senilai 2 juta rupiah yang tersimpan di laci warung. Peristiwa ini pertamakali diketahui korban saat membuka warung sekitar pukul 9 pagi. Korban mendapati laci rusak dan seluruh uang yang tersimpan hilang. Pencuri diperkirakan masuk dengan cara merusak pintu belakang warung. Korban melaporkan peristiwa ini ke Polsek Sewon. (tok)

April 3, 2009 - Posted by | Info Harian |

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: