Infobantul’s Blog

melihat bantul dengan telinga

Bahas bantuan ke KPU, DPRD gelar Rapat Pimpinan

Info Legislatif 5 April 2009

Kp DPRD Bantul Sabtu pagi menyelenggarakan rapat pimpinan dewan menanggapi surat Bupati Bantul tentang persetujuan pimpinan dewan untuk perubahan peraturan SK Bupati tentang pelaksanaan APBD 2009. Dalam pertemuan tersebut DPRD Bantul juga mengundang Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Darah Abudzarin Norhadi serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Riyantono. Ketua DPRD Bantul Joko Purnomo menjelaskan secara garis besar pelaksanaan APBD 2009 harus disesuaikan dengan peraturan yang baru. Salah satu pelaksanaan APBD tersebut adalah pemberian bantuan pelaksanaan pemilu 2009 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul sebelumnya berencana untuk memberikan bantuan berupa hibah kepada KPU, namun berdasarkan Keputusan presiden (Kepres) nomor 2 tahun 2009 dan kepres nomor 4 tahun 2009, bantuan harus berujud kegiatan, bukan sebagai hibah. Untuk itu DPRD Bantul memfasilitasi rapat pimpinan dewan untuk mengubah dana bantuan tersebut. Joko mengatakan bila hibah tersebut dapat diubah maka KPU segera mendapatkan bantuan, namun bila tidak dapat diubah maka dana bantuan untuk KPU tidak akan cair

Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Abudzarin Norhadi mengatakan rapat pimpinan DPRD Bantul menyepakati untuk memberikan bantuan dana untuk KPU berupa anggaran kegiatan. Abu menjelaskan sesuai dengan peraturan pemerintah maka anggaran dapat dicairkan melalui kantor kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat (Kesbanglinmas) Bantul. Abu mengaku anggaran dapat dicairkan mulai senin depan. Sehingga tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan pemungutan suara 9 April 2009. Abu menjelaskan bantuan dana sekitar 700 juta rupiah bertujuan menutup kebutuhan yang tidak disediakan oleh pemerintah pusat.

Dibagian lain Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul Budi Wiryawan mengaku berterimakasih kepada DPRD dan Pemerintah kabupaten Bantul. Budi menilai bantuan ini menunjukan kebersamaan DPRD dan Pemerintah kabupaten Bantul untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu 2009 di kabupaten Bantul. Namun wawan mengaku belum memastikan besarnya anggaran yang segera dicairkan dan peruntukannya.

Pembahasan tiga raperda siap difasilitasi DPRD

Kp Pemerintah kabupaten Bantul melalui Bagian Hukum Setda Bantul sabtu pagi sudah menyerahkan 3 Draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) serta 1 Draft perubahan Raperda. Kepala Bagian Hukum Setda Bantul Suarman menjelaskan 3 Draft Raperda yang diserahkan masing-masing Raperda tentang tempat Parkir,retribusi parkir dan retribusi kependudukan serta draft perubahan perda no 20 tentang struktur pemerintahan desa. Suarman mengaku tidak terdapat batas waktu bagi DPRD Bantul untuk menyelesaikan pembahasan Raperda.

Anggota Komisi A DPRD Bantul Agus Efendi mengaku siap memfasilitasi penetapan perda tersebut di DPRD Bantul. Mengenai salah satu perda yang mengusulkan penambahan struktur organisasi pamong desa, Agus mengatakan dirinya akan menyampaikan penolakannya dalam rapat penetapan perda. Agus menilai penambahan struktur pamong bertentangan dengan peraturan pemerintah (PP) nomor 41 tahun 2006 tentang efektifitas struktur organisasi pemerintahan desa. PP tersebut menghendaki struktur pemerintahan yang ramping namun kaya fungsi. Prinsip tersebut sudah menjadi pinsip umum dalam pemerintahan termasuk pemerintahan desa. Agus menambahkan perampingan juga berkaca pada anggaran yang dimiliki Kabupaten Bantul cenderung minim sehingga Pemda harus berhemat dengan perampingan struktur organisasi pemerintahan. Namun di sisi lain menurut Agus Pemda perlu menetapkan standarisasi pelayanan seperti lamanya pembuatan KTP, legalisir surat-surat keterangan di kelurahan dan lain-lain.

Fasilitasi permasalahan PT Komitrando

Komisi B temukan 270 karyawan belum terima UMP

Kp Fasilitasi komisi B DPRD Bantul terhadap permasalahan di PT Komitrando menemukan terdapatnya 270 karyawan yang belum menerima upah sesuai SK Gubernur tentang Upah Minimum Propinsi. Sumi menjelaskan sebelumnya PT Komitrando pernah mengajukan penangguhan pemberian UMP selama 10 bulan untuk karyawan yang bekerja dibawah 1 tahun. Namun berdasarkan pencermatan ternyata seluruh karyawan sudah bekerja lebih dari 1 tahun. Bedasarkan temuan ini Komisi B DPRD Bantul meminta PT Komitrando untuk segera membayar karyawan sesuai UMP. Sumi juga memerintahkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul untuk mengawasi pelaksanaannya.

Di bagian lain Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul mengaku pihaknya telah mengetahui keluhan karyawan PT Komitrando yang mendatangi kantor DPRD Bantul. Selanjutnya Sugeng mengatakan batas terakhir penangguhan pembayaran UMP PT Komitrando tertanggal 31 Oktober 2009 berdasarkan SK Dewan Pengupahan nomor 561/105297 sehingga saat ini perusahaan belum menggaji karyawannya sesuai UMP. Namun Sugeng berharap mulai April 2009 Komitrando sudah menaikkan gaji karyawannya dari 586.000 menjadi 600.000 per bulan. Sugeng menambahkan pihak perusahaan mengaku sudah mensosialisasikan penangguhan UMP kepada karyawan. Sugeng berpendapat kemungkinan besar 10 karyawan tersebut tidak mengikuti sosilisasi atau memiliki pemikiran yang berbeda. Sugeng menambahkan SK Dewan Pengupahan menjadi acuan pemberian UMP namun bila penangguhan dapat dibicarakan dengan karyawan maka pemberian UMP didasarkan dari diskusi tersebut.

April 8, 2009 - Posted by | Info Legislatif |

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: