Infobantul’s Blog

melihat bantul dengan telinga

Simpatisan PDIP protes penertiban atribut

7 Maret 2009

06-penertiban-atributKP Simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memprotes penertiban atribut di sekitar kantor DPC PDIP Bantul. Ketika petugas dari KPU, Panwas, Polres, Satpol PP dan Dinas Perhubungan menertibkan atribut kampanye di sekitar Kantor DPC PDIP simpatisan PDIP di kantor tersebut melarangnya. Abdul Cholid salah satu simpatisan menjelaskan pemasangan atribut dalam radius 100 meter dari kantor partai diperbolehkan. Abdul mengatakan dirinya memiliki dasar aturan yang tegas tentang pemasangan aribut parpol di sekitar kantor partai. Abdul menyesalkan sikap petugas yang tidak meminta izin terlebih dahulu untuk menertibkannya karena pemasangan bendera-bendera tersebut tidak melanggar aturan. Karena perselisihan tersebut beberapa satgas PDIP kemudian turun untuk menertibkan bendera dan memasukkannya ke halaman kantor.

Dihubungi secara terpisah Ketua DPC PDIP Joko Purnomo merasa tidak keberatan dengan penertiban tersebut. Mengenai peraturan pemasangan atribut di sekitar kantor parpol Joko tidak mengetahui secara pasti. Namun bila terdapat peraturan baku Joko berharap KPU dapat mensosialisasikannya ke partai-partai politik.

Menanggapi adanya perselisihan tersebut Anggota KPU Bantul Nurudin Latif mengatakan pihaknya sudah menghubungi Ketua dan sekretaris partai bersangkutan. Latif menjelaskan pihaknya meminta maaf karena dari segi etika tidak meminta izin terlebih dahulu menertibkan atribut di sekitar kantor parpol bersangkutan. Menurut Latif secara etika petugas di lapangan seharusnya melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan parpol di dalam kantor. Mengenai aturan pemasangan atribut parpol KPU berpedoman pada peraturan KPU nomor 19/2008 yang mengharuskan pelepasan atribut parpol pada hari tenang paling lambat satu hari sebelum pemilu. Sedangkan aturan mengenai radius dari kantor parpol yang masih diperbolehkan adanya atribut Latif tidak mengetahuinya. Latif menambahkan atribut-atribut yang telah ditertibkan disimpan oleh KPU dan diperbolehkan untuk diambil kembali oleh parpol paling lama 10 hari setelah penertiban. Bila melebihi 10 hari atribut tidak diambil KPU akan memusnahkannya.

(lia)

TPS mulai disiapkan

KP Tiga hari menjelang pemilu beberapa KPPS telah mempersiapkan tempat pemungutan suara (TPS). Isbudi, Petugas Pemungutan Suara (PPS) Desa Ringinharjo menyebutkan sejumlah TPS di desa tersebut telah dibangun diantaranya TPS nomor 5 di Dusun Deresan dan TPS nomor 13 di Dusun Mandingan Ringinharjo Bantul. Pembangunan TPS tersebut menggunakan biaya secara swadaya petugas KPPS setempat. Belum cairnya anggaran dari KPU untuk pembangunan TPS dan gaji KPPS menjadi kendala pembangunan TPS. Isbudi menyebutkan gaji petugas berkisar antara 200.000 hingga 225.000 per orang. Sedangkan anggaran pembuatan TPS senilai 350.000 per TPS. Isbudi menambahkan TPS yang sudah didirikan oleh petgas KPPS pada umunya merupakan TPS di dalam rumah penduduk atau di gedung milik desa sehingga tidak memakan biaya besar. Isbudi memperkirakan satu atau dua hari menjelang pemilu pembangunan sebagian besar TPS baru dimulai. Di desa Ringinharjo terdapat 18 TPS, masing-masing memiliki kapasitas 260 hingga 460 pemilih. Saat ini PPS Desa Ringinharjo juga sedang mengajukan penambahan bilik suara kepada Pemerintah Kabupaten Bantul sebanyak 24 bilik karena memperkirakan jumlah 4 bilik di setiap TPS tidak mencukupi untuk menyelesaikan pemilihan hingga pukul 12 siang. Isbudi menambahkan pihaknya telah menerima semua keperluan logistik dan mengirimkannya ke TPS.

Di bagian lain Anggota KPU Bantul Nurudin Latif mengatakan pihaknya telah mengirimkan sebagian besar logistik kepada PPS di tingkat kelurahan. Untuk tiga kotak diantaranya kotak suara DPD, DPR RI dan DPR Provinsi sudah 100% dikirimkan ke PPS. KPU mentargetkan satu hari menjelang pemilu logistik sudah sampai ke tingkat KPPS. Saat ini KPU fokus pada pengiriman logistik, persiapan teknis pemilu dan pemantauan di hari tenang. Senin pagi KPU juga sudah mengirimkan berkas-berkas ke tingkat PPK di kantor-kantor kecamatan. (lia)

Bagi-bagi brosur ajakan pilih caleg demokrat

Anggota KPPS dilaporkan ke KPU

Kp Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Argodadi Sedayu Sumarwidayanto sabtu 4 April 2009 dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena mengedarkan undangan bagi pemilih yang diselipi brosur ajakan untuk memilih salah satu caleg dari Partai Demokrat. Peristiwa ini dilaporkan oleh Uminto Giring Wibowo salah satu caleg PDIP di Daerah Pemilihan 2 yang menerima laporan dari warga. Bersama pelaku juga diserahkan barang bukti berupa 20 lembar undangan yang diselipi brosur. Bila pelaku sudah membagikan kepada seluruh pemilih di TPS 12 Argodadi diperkirakan jumlah undangan mencapai 400 lembar. Giring meminta KPU menarik yang bersangkutan dari KPPS. Sebab tindakan yang bersangkutan sudah menunjukan sikap tidak netral. Sementara itu kepada pihak kepolisian giring berharap dapat mengambil tindakan karena kasus ini bukan delik aduan.

Sementara itu Ketua Panwaslu Bantul Tentrem widodo saat dimintai konfirmasi mengaku belum menerima laporan. Tentrem memperkirakan saat ini laporan belum diserahkan oleh Panwascam Sedayu. Untuk mempercepat proses pemeriksaan Panwaslu meminta kepada Panwascam Sedayu untuk segera mengirimkan laporan. (tok)

Rapat pimpinan DPRD temukan berbagai kegiatan baru

Kp Terdapat beberapa kegiatan baru yang masuk dalam perubahan APBD 2009 berdasarkan keputusan rapat pimpinan DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sabtu 4 April 2009. Diantaranya penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak rokok melalui 2 pos masing-masing Dinas Kesehatan sebesar sekitar 187 juta rupiah dan Rumah Sakit Umum Daerah sebesar sekitar 227 juta rupiah. Demplot Budidaya Tembakau Rakyat dan Peltihan Tehnis Petani Tembakau melalui Dinas Pertanian sebesar 360 juta rupiah. Kondisi ini menyebabkan nilai anggaran untuk beberapa kegiatan mengalami pengurangan seperti rehabilitasi gedung perkantoran senilai sekitar 485 juta rupiah serta pengadaan sarana dan prasarana budidaya air laut,payau dan tawar senilai sekitar 2 milyar rupiah. Selain itu juga terdapat kegiatan yang hanya berpindah pos seperti pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit dari Dinas Kesehatan ke RSUD Panembahan Senopati. Terdapatnya penambahan kegiatan baru menyebabkan bertambahnya nilai anggaran dalam perubahan APBD mencapai 4 milyar rupiah. (tok)

Komisi A tuntut Pemda serius tangani arsip

Kp Komisi A DPRD Bantul menuntut pemerintah kabupaten Bantul agar serius dalam menangani masalah arsip. Anggota Komisi A DPRD Bantul Agus Efendi menilai pemerintah kabupaten Bantul belum serius dalam menangani masalah arsip. Kondisi ini dapat dilihat dari alokasi anggaran untuk kantor arsip yang hanya 350 juta rupiah pertahun. Agus mengaku sudah beberapa kali mengajukan usulan agar terdapat penambahan alokasi anggaran. Namun hingga saat ini belum mendapat respon dari pemerintah kabupaten Bantul. Pdahal menurut agus arsip memiliki nilai penting dalam perkembangan sebuah daerah. Namun pemerintah kabupaten Bantul masih terkesan mengabaikan. Menurut Agus pemerintah kabupaten Bantul baru menilai penting arsip setelah membutuhkan. Seperti sempat terjadi beberapa kali pemerintah kabupaten Bantul kebingungan saat membutuhkan sebuah arsip yang sebelumnya dipandang tidak penting.

(tok)

April 8, 2009 - Posted by | Info Harian |

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: