Infobantul’s Blog

melihat bantul dengan telinga

DPRD gelar paripurna pengantar LKPJ

Info Legislatif 26 April 2009

Kp DPRD Bantul senin 20 April 2009 menggelar rapat paripurna dengan agenda Pengantar Laporan Keterangan Pertanggun Jawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2008. Bupati Bantul Idam Samawi membacakan sendiri pengantar LKPJ dihadapan rapat yang dipimpin wakil Ketua DPRD Bantul Slamet Abdulan dan Heri Kuswanto serta dihadiri anggota DPRD Bantul dan Kepala Dinas Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Dalam Pengantar LKPJ Idam menyampaikan beberapa keberhasilan yang sudah dicapai pemerintah kabupaten Bantul pada tahun 2008. Namun Idam mengakui masih terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan seperti pembangunan fasilitas laboraurium kesehatan di RSD Panembahan Senopati. Selain itu terdapat beberapa sektor yang mengalami penurunan dalam perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masing-masing sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. (tok)

 

Pandangan umum terhadap pengantar LKPJ

Sebagian besar komentari kesalahan DPT

Kp Setelah mendengarkan penyampaian LKPJ akhir tahun anggaran 2008 Sabtu 25 April 2009 DPRD Bantul menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum Farksi terhadap penyampaian LKPJ akhir tahun anggaran 2008 Bupati Bantul. Dalam pemandangan umunya setiap fraksi di DPRD Bantul mengomentari kesalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyebabkan banyak warga Bantul yang terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif 9 April 2009. Selain masalah Ujian Nasional dan Bantuan Langsung Tunai. Beberapa Fraksi seperti PKS dan Golkar juga meminta penjelasan dari eksekutif berkaitan dengan penggunaan anggaran. Besarnya SILPA tahun 2008 yang besarnya sama antara rencana dan realisasi menjadi pertanyaan Fraksi PKS. Padahal pada tahun 2008 terjadi peningkatan pendapatan dan penghematan belanja. FPKS juga mempertanyakan penyebab turunnya kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Padahal terjadi kenaikan produkstifitas padi mencapai 0,6 ton perhektar. Selain belum meratanya pendapatan masyarakat dilihat dari angka gini ratio. (tok)

 

Terkait pengangkatan CPNS

15 dokter temui Komisi A

Kp 15 dokter yang tergabung dalam Forum Dokter dan Dokter Gigi tidak tetap rabu 22 April 2009 menemui Komisi A DPRD Bantul untuk menyampaikan aspirasi berkaitan pengangkatan mereka menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).  Ketua Forum Dokter dan Dokter Gigi tidak tetap Endar Hayati mengatakan proses pengangkatan mereka menjadi CPNS terganjal keluarnya Peraturan Pemerintah No 48 yang hanya mengakomodasi dokter PTT yang masuk dalam dalam data base sebelum tahun 2005. Padahal mereka baru menjadi dokter PTT sejak Mei 2006. Sehingga tidak mungkin diangkat menjadi CPNS melalui jalur honorer. Mereka pernah mencoba mendaftar melalui jalur umum namun kalah bersaing dengan pendaftar baru karena materi ujian masuk CPNS sebagian besar berupa pengetahuan umum. Keluarnya surat dari Sekertariat Jendral Departemen Kesahatan yang mengubah PP 48 dengan PP 43  memungkinkan mereka diangkat menjadi CPNS melalui jalur khusus. Sebab PP 43 memungkinkan pemerintah mengangkat dokter PTT yang masih mengabdi hingga desember 2009 menjadi CPNS. Endar mengaku sudah berupaya mengajukan usulan melalui bupati dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) namun tidak mendapat respon.

Menanggapi pernyataan ini Kepala BKD Bantul Maman Permana mengaku belum menerima Surat dari Sekjen Departemen Kesehatan. Maman baru menerima surat dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) yang memungkinkan mengangkat 15 dokter dan dokter gigi tidak tetap ini menjadi CPNS dengan persyaratan berusia maksimal 46 tahun dan bersedia mengabdi di daerah terpencil selama 5 tahun. Menyusul keluarnya surat Sekjen Departemen Kesehatan maka pemerintah kabupaten Bantul akan mengusulkan agar 15 dokter PTT ini dapat diangkat menjadi CPNS melalui jalur khusus. Namun di sisi lain pemerintah kabupaten Bantul juga akan menentukan kriteria desa terpencil. Sebab dalam Surat Menpan maupun Sekjen Departemen Kesehatan mengatur pengabdian harus di desa terpencil. Setelah menentukan lokasi desa terpencil maka proses pengangkatan dokter PTT menjadi CPNS akan lebih mudah.

Sementara itu berdasarkan keterangan Kepala Dinas Kesehatan Bantul Siti Nurzaenab Bantul masih mengalami kekurangan 25 tenaga dokter umum dan 10 dokter gigi. Jumlah ini sudah dihitung menggunakan rasio jumlah penduduk kabupaten Bantul yang sudah mencapai 900 ribu jiwa. Dinas Kesehatan Bantul menurut Zaenab tentu lebih memilih dokter yang berpengalaman. Melihat pengabdian 15 dokter ini saat terjadi bencana gempa bumi sudah sepantasnya bila pemerintah kabupaten Bantul dapat mengusulkan agar dapat diangkat menjadi CPNS. Zaenab menambahkan pengangkatan 15 dokter PTT ini dapat menutup sebagian kekurangan kebutuhan dokter di Bantul.

Ketua DPRD Bantulm Joko Purnomo yang memimpin pertemuan menjamin bersama pemerintah kabupaten Bantul akan memberikan prioritas bagi 15 dokter PTT yang hadir bila terdapat peluang pengangkatan CPNS melalui jalur khusus. Sebagaiman terhadap GTT dan PTT DPRD Bantul juga akan memberikan dukungan terhadap dokter PTT untuk dapat diangkat menjadi CPNS. Joko menambahkan DPRD Bantul siap mengantar dokter PTT ke Jakarta untuk bernegosiasi dengan MenPAN. (tok)    

 

Komisi A pantau pelaksanaan Unas

KP Komisi A DPRD Bantul memantau pelaksanaan Ujian Nasional (unas) SMA, MA dan SMK.  Anggota Komisi A DPRD Bantul Suwandi mengatakan pelaksanaan Unas di SMK 1 Pandak dan SMA Srandakan pada hari pertama berlangsung lancar. Siswa dari beberapa SMK bergabung di SMK 1 Pandak untuk mengikuti Unas. Pada hari pertama tidak ada siswa yang terlambat meski letak SMK berada di pedalaman desa. Suwandi berpendapat hal ini disebabkan siswa sudah terlebih dahulu mencari lokasi ujian sebelum hari pelaksanaan.

Sementara itu Anggota Komisi A DPRD bantul lainnya Agus Efendi menemukan kecenderungan siswa yang sudah menikah enggan mengikuti Unas. Meski Pihak sekolah sudah memfasilitasinya. Agus mencontohkan salah satu siswa di SMK Muhammadiyah Bambanglipuro yang tidak masuk Unas dan tidak bersekolah sejak empat bulan lalu karena sudah menikah. Agus menjelaskan SMK Muh Bambanglipuro sudah memberikan fasilitas Unas bagi siswa bersangkutan, namun siswa tersebut tidak bersedia. Selain itu Agus juga  menemukan adanya kekurangan soal di SMK negeri 1 Dlingol. Agus  menjelaskan soal yang diminta sekolah sebanyak 86 sesuai jumlah murid. Namun soal yang diterima sekolah hanya 46. Hal ini sempat menimbulkan permasalahan. Pokja kemudian mengumpulkan soal-soal cadangan dari sekolah lain untuk dibagikan. Meski pelaksanaan Unas sempat tertunda masalah tersebut akhirnya dapat diselesaikan. Namun Agus menilai hal tersebut merupakan bentuk kecerobohan pokja dalam mendistribusikan soal sehingga dia berharap hal tersebut tidak terulang kembali. Pantauan Unas oleh Komisi A DPRD bantul juga menemukan pungutan biaya tambahan di beberapa SMK swasta untuk persiapan Unas diantaranya untuk penyelenggaraan try out dan les tambahan. Tambahan biaya tersebut terutama disebabkan adanya uji kompetensi di SMK. Agus mengatakan pihaknya sudah menganggarkan subsidi untuk uji kompetensi senilai 160ribu rupiah per siswa. Namun pada kenyataannya anggaran tersebut masih kurang. (lia)

 

April 29, 2009 - Posted by | Info Legislatif |

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: