Infobantul’s Blog

melihat bantul dengan telinga

Retribusi Puskesmas belum akan dihapus

5 Mei 2009

Kp Pemerintah Kabupaten Bantul belum berencana menghapus retribusi pelayanan kesehantan di Puskesmas. Ditemui seusai mengikuti rapat Paripurna DPRD Bupati Bantul Idam Samawi menilai penghapusan retribusi justru menimbulkan rasa ketidakadilan karena fasilitas pelayanan kesehatan gratis juga dapat dinikmati oleh warga masyarakat yang mampu. Terasa lebih adil bila fasilitas pelayanan kesehatan gratis ini hanya dapat dinikmati warga masyarakat miskin. Idam mengatakan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas sebesar 3.ribu rupiah hanya bersifat sebagai kontrol. Idam menjelaskan warga masyarakat yang membayar retribusi tentu akan protes bila mendapat pelayanan yang kurang bagus dari puskesmas. Di sisi lain  protes terhadap buruknya pelayanan tidak akan disampaikan masyarakat bila mereka tidak membayar retribusi. Namun idam mengaku siap berdiskusi bila ternyata DPRD memiliki sistim control untuk tetap menjaga kualitas pelayanan meski tanpa retribusi.

Sementara itu Anggota Komisi A DPRD bantul Agus Efendi menilai sudah saatnya pemerintah kabupaten Bantul membebaskan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas. Setelah pemerintah kabupaten Bantul mampu membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sebagiab besar justru dinikmati warga yang mampu. Agus menilai kesehatan dan pendidikan menjadi kebutuhan dasar rakyat yang seharusnya ditanggung oleh pemerintah daerah. Berkaitan dengan sistim control agus menilai selama ini sudah berjalan dan mendapat dukungan dana dari APBD. Sehingga tidak terdapat alasan yang tepat bagi pemerintah kabupaten Bantul untuk tetap memungut retribusi palayanan kesehatan di puskesmas. (tok)

 

Sebagian peralatan PMI terpaksa disimpan di luar

Kp Sebagian bantuan peralatan penanganan bencana milik PMI Cabang Bantul terpaksa disimpan diluar karena terbatasnya gudang. Kepala Markas PMI Cabang Bantul Budianta mengaku sebagian peralatan mengalami kerusakan dan harus diperbaiki. Budi menjelaskan untuk menampung seluruh peralatan PMI Bantul membutuhkan tambahan ruang 4×5 meter dari ruang berukuran 6×9 meter yang sudah ada. Budi menilai daripada mencari lokasi baru akan lebih efektif bila menambah gudang menjadi 2 lantai. Budi mengaku secara lisan sudah pernah menyampaikan permohonan perluasan gudang meski belum ditindaklnajuti dengan permohonan tertulis.Budi menambahkan untuk obat sementara disimpan di gudang Kopti milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bantul.

Sementara itu Ketua Fraksi PKS DPRD Bantul Agus Sumartono mengaku kurang setuju dengan rencana perluasan gudang PMI cabang Bantul. Agus mengatakan sebagai solusi PMI harus segera mendistribusikan bantuan peralatan penaggulangan bencana sehingga tidak memenuhi gudang. Sedangkan untuk obat karena bantuan diberikan saat gempa maka perlu diperiksa tanggal kadaluwarsanya. Agus menilai kewenangan menyimpan obat menjadi hak Dinas Kesehatan karena berkaitan dengan pertanggungjawaban. Berkaitan dengan gudang obat agus menilai pemerintah kabupaten Bantul perlu memiliki satu gudang obat daerah yang representative. Mengingat gudang obat yang dimiliki Dinas Kesehatan Bantul saat ini masih kurang layak. (tok)

 

6 pemalsu PAK ditunda kenaikan pangkatnya

KP Pemerintah kabupaten Bantul akan menunda kenaikan pangkat 6 pelaku pemalsuan penetapan angka kredit (PAK). Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Gendut Sudarto menilai pemalsuan tersebut bukan hanya merupakan pelanggaran administratif tetapi juga bentuk pelanggaran moral dan etika. Gendut menambahkan Pemkab Bantul menemukan 11 oknum yang dicurigai menggunakan PAK palsu, 6 diantaranya sudah terbukti. Sedangkan 5 orang sisanya masih dalam penyelidikan. Untuk penyelidikan lebih lanjut bagi pemalsu yang sduah terbukti, Gendut tidak menyerahkan mereka kepada pihak kepolisian. Namun bila pihak kepolisian berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan, Gendut tidak akan melarangnya. Bahkan bila sudah diperiksa kepolisian, Pemkab akan mengikutkan Inspektorat Pengawasan Daerah untuk turut membantu. Gendut menambahkan tindakan pemalsuan PAK ini salah satunya dapat dipicu karena kesulitan memenuhi persyaratan kenaikan pangkat ke golongan 4A. Gendut menjelaskan untuk naik ke golongan 4A guru atau struktur fungsional lain perlu mengadakan penelitian, mengikuti seminar-seminar maupun menulis di surat kabar. (lia)

 

Hukuman pamong jadi wewenang Lurah

KP Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Gendut Sudarto mengaku belum mendengar adanya kasus penganiayaan oleh Jumiran alias Kerek, oknum pamong Desa Donotirto Kretek di Kafe Joglo Parangtritis minggu lalu. Bila kasus tersebut benar, Gendut menilai pemberian hukuman menjadi wewenang Lurah Donotirto atau masyarakat setempat. Gendut menjelaskan Kerek dapat menjabat sebagai Kepala Urusan Pembangunan karena dipilih oleh Lurah. Lurah memiliki kewenangan untuk menghukum atau melepaskan jabatannya. Sedangkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bantul hanya pada pejabat di lingkungan pemerintahan kabupaten. (lia)

 

Bikin KTP dan KK palsu untuk nikah

KP Karena ingin meminang pacar yang berbeda warga kenegaraan terdakwa Moktar warga Malaysia harus dijatuhi hukuman penjara lima bulan potong masa tahanan karena memalsukan kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) untuk melengkapi persyaratan nikah. Keputusan tersebut diambil oleh Majelas Hakim Purwono dalam persidangan yang digelar PN Bantul Senin siang. Terdakwa sebelumnya dituntut hukuman 9 bulan penjara oleh Jaksa Ari Martini. Kejadian bermula ketika Moktar datang ke rumah kekasihnya Sari di Dusun Sambeng Poncosari Srandakan Desember 2008 untuk meminang Sari. Karena tidak sabar menunggu birokrasi persyaratan nikah antar negara yang cukup rumit, Moktar memutuskan untuk membuat KK dan KTP palsu. Singkat cerita pada tanggal 6 Januari 2009 Moktar tertulis sebagai keponakan Kromo Diwiryo warga Sambeng Poncosari Srandakan berdasarkan KK yang dikeluarkan Kecamatan Srandakan. Moktar juga mendapatkan KTP atas nama dirinya dari Kantor Kecamatan Srandakan. Pada tanggal 7 Januari 2009 KK dan KTP diserahkan kepada petugas KUA setempat sebagai perlengkapan persyaratan nikah. Pernikahan pun segera berlangsung beberapa hari kemudian. Namun kasus pemalsuan tersebut terbongkar dan dilaporkan ke Polsek setempat. (lia)

Mei 7, 2009 - Posted by | Info Harian |

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: