Infobantul’s Blog

melihat bantul dengan telinga

Jumlah pemilih bertambah

12 Mei 2009

KP Jumlah pemilih yang terdata dalam daftar pemilih sementara (DPS) pilpres bertambah sekitar 387 pemilih dibandingkan daftar pemilih tetap (DPT) pileg. Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan legislatif 2009 sebanyak 712.729 pemilih, sedangkan dalam DPS pilpres menjadi 713.116 pemilih. Divisi Pelaksana Teknis Pemilu KPU Bantul Nurhuri Mustofa mengatakan pemilih pemula mendominasi penambahan jumlah pemilih dibandingkan pemilih domisili yang terdiri dari mahasiswa dan karyawan. Mahasiswa dan karyawan hanya mendominasi pertambahan jumlah pemilih di sekitar kampus dan perumahan. Nurhuri menambahkan disamping adanya penambahkan, KPU juga mendata pengurangan jumlah pemilih yang disebabkan oleh pemilih meninggal dunia dan pindah domisili.

Ketua KPU Bantul Budi Wiryawan menambahkan Senin pagi pihaknya sudah memeriksa persiapan di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Bantul. Budi memastikan Senin siang DPS pilpres sudah dapat ditempel di kantor kelurahan, TPS dan kampus. Budi menambahkan pihaknya juga akan mengecek DPS di kampus-kampus. Budi menghimbau pemilih untuk melihat DPS tanggal 11 hingga 17 Mei 2009 di kantor kelurahan, TPS atau kampus-kampus. Bila terdapat kekeliruan masih dapat diperbaiki dengan melaporkannya kepada petugas PPDP terdekat karena data yang tertempel masih berupa DPS bukan DPT. Pelaporan kekeliruan akan diterima PPDP paling lambat 17 Mei 2009.

Di bagian lain Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sabdodadi Bantul Agus Haryanto mengaku sudah memberikan salinan DPS kepada Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk ditempel di TPS dan di tingkat RT. DPS sengaja tidak ditempel di tingkat kelurahan karena sudah ditempel di lokasi-lokasi yang lebih dekat dengan pemilih. Untuk sementara Agus sudah mendapat laporan dari TPS 14 tentang adanya salah satu warga yang belum terdaftar dalam DPS. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti PPDP setelah tanggal 17 Mei 2009. Di Desa Sabdodadi terdapat pengurangan jumlah pemilih dari 5.284 yang tercantum dalam DPT pileg menjadi 4.997 dalam DPS pilpres. Pemilih dari 38 Rt tersebut terbagi dalam 15 TPS di Desa Sabdodadi.

Ketua RT 1 Manding Serut Sabdodadi Sukadari menambahkan DPS warga RT 1 ditempel di Masjid setempat. Dalam perkumpulan warga Sabtu malam Sukadari mengumumkan supaya warga secepatnya melihat DPS di masjid dan lapor kepadanya bila terjadi kekeliruan. Masjid dipilih karena dinilai sebagai tempat strategis yang selalu dikunjungi warga setiap harinya. Di RT 1 hanya terdapat pertambahan dua orang pemilih yang sebelumnya tidak terdaftar dalam DPT pileg. (lia)

 

Pasokan baby corn tergantung luar daerah

KP Ketersediaan jagung manis dan baby corn atau janggel di Bantul masih tergantung dari pasokan luar daerah. Berdasar pemantauan Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dipertahut) Kabupaten Bantul tidak terdapat lahan khusus di Bantul yang disediakan untuk menanam janggel. Sedangkan jagung manis hanya terdapat di lahan-lahan kering, bukan persawahan. Kepala Dipertahut Bantul Edy Suharyanto menegaskan jagung yang biasa ditanam di lahan persawahan adalah jagung hibrida sebagai pakan ternak. Jagung jenis ini dapat didorong produktivitasnya karena memiliki pasar yang bagus. Sedangkan jagung manis dan janggel tidak dapat didorong produksinya karena tidak memiliki pasar yang bagus di Bantul. Edy mencontohkan salah satu indikasi yang terlihat saat ini jarang dijumpai warga yang membuat nasi jagung dari jagung manis. Hal ini menunjukkan minimnya konsumen jagung manis di Bantul. (lia)

 

Kualitas Panwaslu dipertanyakan

Kp PH Sri Yuli Waryati dan Siti Shoimah terdakwa dalam kasus tindak pidana pemilu mempertanyakan kualitas Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten Bantul Tentrem Widodo. Wijaya Kusuma mewakili Tim PH terdakwa menyampaikan pernyataan ini seusai sidang lanjutan kasus tindak pidana pemilu yang digelar senin siang di PN Bantul. Sidang yang mengagendakan pemeriksaan saksi ini menghadirkan Ketua Panwaslu untuk dimintai keterangan. Wijaya Kusuma menilai berdasarkan keterangan yang disampaikan saksi sama sekali tidak menguasai Undang-Undang Pemilu. Sehingga PH mempertanyakan keputusan Panwaslu yang menyatakan kliennya telah melakukan kampanye diluar jadwal. Wijaya Kusuma menjelaskan dalam memberikan keterangan saksi tidak dapat membedakan antara kriteria kampanye terbuka,kampanye rapat umum maupun kegiatan kampanye lainnya. Berdasarkan fakta-fakta ini PH terdakwa menilai terdapat upaya-upaya pemaksaan agar kasus ini dapat diproses melalui jalur hukum. Pemaksaan ini bertujuan agar Panwaslu Bantul dinilai telah berprestasi.

Sementara itu sebelumnya MH PN Bantul yang diketuai Purwono memutuskan untuk melanjutkan sidang pidana pemilu dengan terdakwa Sri Yuli Waryati dan Siti Shoimah. Dalam putusan selanya MH menyatakan menolak keberatan yang disampaikan PH terdakwa. MH melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi. Terdapat 8 saksi yang diajukan JPU diantaranya Ketua Panwaslu Bantul,Anggota KPU Bantul dan Penyidik Polres Bantul. (tok)

 

Dari 7 kasus, hanya 2 yang diproses

Kp Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bantul hanya berhasil melanjutkan 2 dari 7 laporan pidana pemilu ke PN Bantul. 1 kasus kempanye di luar jadwal yang persidangannya sedang berlangsing di PN Bantul dan 1 kasus money politik di Manding yang berkasnya masih diproses di Kejaksaan Negeri Bantul. Anggota Panwaslu Bantul Harlina mengaku kurangnya bukti menjadi kendala utama bagi Panwaslu untuk membawa 5 laporan lainnya ke proses hukum. Masing-masing 3 kasus money politik di Pajangan, Imogiri dan Srandakan serta 2 kasus Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak netral di Bambanglipuro dan Sedayu. Harlina menjelaskan khusus untuk kasus PPS tidak netral meski gagal dibawa ke jalur hukum namun Panwaslu memberikan rekomendasi kepada KPU untuk memberhentikan PPS bersangkutan. Harlina menambahkan hingga proses pemutakhiran data pemilih sementara (DPS) Pilpres Panwaslu belum menerima laporan pelanggaran. (tok)

 

Perda larangan kungkum belum diperlukan

Kp Bupati Bantul Idam Samawi menilai belum perlu mengeluarkan peraturan bupati yang melarang masyarakat berendam di saluran pembuangan limbah PT Madukismo. Idam mengaku masih mengedepankan upaya persuasif. Diantaranya dengan meminta PT madukismo mengolah limbahnya sebelum dibuang seperti menurunkan suhunya sehingga tidak menarik warga untuk berendam. Selain itu warga serta pemerintah desa dan kecamatan setempat perli mendapat pemahaman sehingga tidak seperti sebelumnya yang justru menyediakan fasilitas penunjang seperti warung dan tempat parkir. (tok)

 

1.600 PNS dapat piagam

Kp Pemerintah kabupaten Bantul Senin 11 Mei 2009 menyerahkan piagam penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada 1.626 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah kabupaten Bantul. Penyerahan dilakukan secara simbolis oelh Sekda Bantul Gendut Sudarto kepada perwakilan PNS yang sudah mengabdi 10,20 dan 30 tahun di pendopo parasamya. Dalam sambutannya gendut berharap penghargaan ini jangan dilihat dari wujudnya yang hanya selembar kertas. Namun lebih kepada perjuangan yang harus dijalani untuk meraihnya. Dengan kriteria penerima harus mengabdi dalam waktu tertentu dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari 1.869 PNS yang diusulkan hanya 1.626 yang disetujui. Dari jumlah ini 288 PNS sudah mengabdi selama 10 tahun,1.061 PNS mengabdi selama 20 tahun dan 277 PNS mengabdi selama 30 tahun. (tok)

Mei 12, 2009 - Posted by | Info Harian |

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: