Infobantul’s Blog

melihat bantul dengan telinga

Belum terima LHP dari BPK, DPRD sudah gelar paripurna

15 Juni 2009

Kp Meski belum menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) penggunaan anggaran tahun 2008 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun DPRD Bantul sabtu siang tetap menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2008. Ditemui seusai memimpin sidang Wakli Ketua 1 DPRD Bantul Slamet Abdulah mengatakan sebelum menggelar rapat paripurna DPRD Bantul sudah berkonsultasi dengan BPK. BPK menyatakan pelaksanaan paripurna sebelum menerima LHP tidak melanggar peraturan menteri no 15 tahun 2006. Berdasarkan hasil konsultasi dengan BPK Panitia Musyawarah DPRD Bantul memutuskan untuk tetap menggelar rapat Paripurna. Slamet menilai belum diterimanya LHP tidak mengganggu pelaksanaan rapat paripurna. Terbukti setiap fraksi memberikan masukan kepada eksekutif dalam pemandangan umumnya. Slamet menambahkan LHP yang diterima DPRD setelah rapat paripurna dapat digunakan untuk menyusun pendapat akhir fraksi.

Sementara itu Fraksi Kesatuan Baru dalam pemandangan umumnya menyoroti maraknya kegiatan asusila di beberapa fasilitas umum milik pemerintah kabupaten Bantul. Juru bicara Fraksi Kesatuan Baru Edi Susilo mengatakan berdasarkan laporan warga masyarakat fasilitas umum milik pememrintah kabupaten Bantul yang biasa digunakan untuk kegiatan asusila antara lain Stadion Sultan Agung,Pasar Seni Gabusan,lapangan Wonokromo dan Lapangan Dwi Windu. Edi mengaku sudah membuktikan laporan warga ini. Selain itu masih maraknya praktek prostitusi di pantai selatan juga memunculkan keprihatinan dari Fraksi Kesatuan Baru. Sebab kabupaten Bantul menjadi satu-satunya daerah yang memiliki peraturan tentang praktek prostitusi. Edi menambahkan berdasarkan pengakuan beberapa pelaku prostitusi mereka lebih memilih praktek di Pantai Selatan karena aman. (tok)

Jumlah kelulusan SMA di Bantul tertinggi

KP Jumlah kelulusan SMA di Bantul tertinggi bila dibandingkan kota dan kabupaten lain di Provinsi DIY. Sedangkan untuk jumlah kelulusan SMK menempati urutan kedua. Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Nonformal Kabupaten Bantul Masharun Ghazali mengatakan persentase kelulusan tahun ini untuk SMA mencapai 98,47%, MA mencapai 95,28% dan SMK mencapai 96,77%. Masharun mengatakan kelulusan SMA naik dibandingkan tahun lalu yang mencapai 97,3%. Selain itu kelulusan tahun ini juga melebihi target yang ditentukan oleh Pemkab sebesar 98,0%. Sedangkan untuk kelulusan SMK meski menempati peringkat kedua, Masharun optimis Bantul tetap menempati peringkat pertama karena saat ini masih terjadi kekeliruan pendataan di SMK Kelautan Sanden. Masharun menjelaskan dari 77 peserta ujian, hanya 12 orang yang lulus. Hal itu tidak masuk akal menurut Masharun. Namun kekeliruan pendataan ini terjadi secara nasional di SMK Kelautan sehingga Masharun optimis akan terdapat data yang benar dan meningkatkan jumlah kelulusan. Dengan demikian Bantul dapat meraih peringkat pertama baik untuk SMA maupun SMK. Sementara itu bagi siswa yang belum lulus, Masharun menyarankan untuk segera mendaftar program kesetaraan Paket C yang akan diselenggarakan tanggal 23 Juli 2009. Kelulusan Program Paket C masih dipercaya oleh universitas-universitas di Indonesia. (lia)

Pasangan JK-Win hanya melanggar peraturan administratif

KP Panwascam Bantul tidak memiliki bukti yang kuat untuk mengajukan kasus dugaan penggunaan fasilitas negara dalam sosialisasi pasangan JK-Win Senin 9 Juni 2009. Dalam sosialisasi tersebut Panwascam menemukan pelanggaran penggunaan mobil dinas untuk sosialisasi. Divisi Hukum Panwascam Bantul Tri Haryanto mengatakan sesaat sebelum sosialisasi berlangsung, pihaknya memotret penggantian nomor plat kendaraan dan pemasangan spanduk pada mobil dinas DPRD milik Ketua DPD Golkar Bantul Agus Subagyo. Mobil kijang dengan plat merah AB 33 B diganti plat hitam AB 8991 NB. Mobil tersebut berbaris diantara mobil-mobil lain yang akan digunakan untuk sosialisasi. Panwascam kemudian mengundang Agus Subagyo ke Kantor Panwaslu Bantul untuk mengklarifikasi hal tersebut. Dalam pertemuan tersebut Agus membantah menggunakan mobil dinas berupa kijang saat sosialisasi karena dia menggunakan mobil sedan pribadinya. Agus juga tidak mengintruksikan supaya platnya diganti dan ditempeli spanduk. Karena itu Panwascam tidak memiliki bukti yang cukup untuk memperkarakan ke tingkat pengadilan. Panwascam hanya memiliki foto saat mobil diganti plat dan ditempeli spanduk, hasil kroscek dengan instansi terkait dan surat keterangan lain yang sah menurut hukum. Panwascam selanjutnya melalui Panwaslu merekomendasikan pelanggaran tersebut ke KPU Bantul Sabtu siang sebagai pelanggaran administratif. Tri mengatakan KPU dapat memberikan sanksi diantaranya timses JK-Win tidak diperbolehkan lagi mengikuti kampanye di Bantul. (lia)

Pengurangan jumlah pohon kelapa capai 20%

KP Pengurangan jumlah pohon kelapa di sentra pertumbuhan kelapa di Bantul mencapai 20% akibat penebangan paska gempa bumi 2006. Sentra-sentra penanaman kelapa di Bantul diantaranya di Kecamatan Pajangan, Pandak, Srandakan, Kretek dan Sanden. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Pajangan Ngadimun mengatakan di Desa Triwidadi Pajangan pengurangan jumlah pohon kelapa akibat penebangan mencapai 20% dari 16.000 batang menjadi 13.000 batang. Setelah gempa bumi terjadi banyak warga menebang pohon kelapa untuk dijual. Ngadimun mengatakan selain buah kelapa warga juga menjual nira yang dinilai lebih menguntungkan. Setelah penebangan, warga tidak menanam kelapa lagi sehingga terjadi pengurangan jumlah pohon kelapa.

Di bagian lain Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dipertahut) Kabupaten Bantul Edy Suharyanto mengatakan pemerintah menggalakkan program peningkatan populasi kelapa. Tahun ini dilakukan di Kecamatan Pajangan dengan pemberian modal senilai 200 juta rupiah untuk 10 kelompok tani di Desa Triwidadi Pajangan. Masing-masing kelompok tani memperoleh modal senilai 20 juta rupiah untuk membuat minimal 2.200 batang bibit kelapa. Sehingga total bibit kelapa yang akan dihasilkan di Desa Triwidadi mencapai 22.400 batang. Edy menambahkan meski di sentra penanaman kelapa pengurangan cukup besar, di tingkat kabupaten pengurangan jumlah pohon kelapa hanya mencapai 2,6%. Edy menambahkan dalam peningkatan populasi pohon kelapa pihaknya kesulitan melarang petani menebang pohon kelapa untuk keperluan apapun. (lia)

Juni 16, 2009 - Posted by | Info Harian |

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: