Infobantul’s Blog

melihat bantul dengan telinga

BKM direncanakan untuk dijual

2 Juni 2009

KP Pemerintah Kabupaten Bantul memutuskan untuk menjual Bantul Kota Mandiri (BKM) yang dinilai gagal. Sekretaris Daerah Bantul Gendut Sudarto mengatakan kawasan BKM yang akan dijual tersebut terletak di Kecamatan Pajangan dengan luas area mencapai 32 hektar. Kawasan tersebut dikelola oleh PT Bantul Kota Mandiri (PT BKM) sejak tahun 2002. PT BKM personilnya terdiri dari Pemda Bantul dan PT Perwita Karya. Pemda Bantul akan meninjau kembali kerjasama yang sudah dijalin dengan PT Perwita Karya tersebut.Mengenai penjualan BKM, Gendut optimistis Pemda akan mendapatkan keuntungan. Sebelumnya PT BKM sudah mengeluarkan dana senilai 5,3 miliar untuk membeli kawasan, bagi modal yang dikeluarkan Pemda senilai 4 miliar rupiah. Bila tanah kawasan BKM laku 50.000 per meter persegi maka Pemda akan mendapatkan penghasilan penjualan mencapai 16 miliar rupiah. Meski demikian hingga  kini belum terdapat pihak yang mengaku tertarik untuk membelinya. Gendut menambahkan Pemda tidak memberikan proyek pengganti untuk proyek tersebut.

Di bagian lain Ketua Fraksi PKS Agus Sumartono mendukung langkah yang dipilih Pemda untuk menjual kawasan tersebut. Agus menjelaskan investasi senilai 4 miliar rupiah yang selama tujuh tahun tidak berkembang harus diperoleh Pemda kembali. Salah satu cara yang tepat dengan menjual kawasan BKM. Lagipula kawasan BKM sudah tidak prospektif sejak tahun-tahun pertama selesai dibangun. Namun PT BKM perlu mengaudit kekayaan kawasan Bantul Kota Mandiri terlebih dahulu serta menyelesaikan hak dan kewajiban kedua belah pihak yaitu Pemda Bantul dan PT Perwita Karya. Bila dalam kesepakatan sebelumnya disebutkan adanya sanksi bagi salah satu pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya maka keputusan yang diambil harus disesuaikan dengan kesepakatan tersebut. Agus menambahkan kegagalan tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran Pemda untuk membangun proyek-proyek berikutnya. BKM merupakan suatu pembangunan yang tidak didasari studi kelayakan yang baik. (lia)

Perusahaan menaikkan standar penerimaan tenaker

Kp Perusahaan di dalam dan luar negeri menaikan standar dalam penerimaan calon tenaga kerja dari Indonesia. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul Bambang Sugiyantoro mengatakan untuk perusahaan luar negeri menuntut penguasaan bahasa dan matematika sementara untuk perusahaan di dalam negeri seperti Batam dan Kalimantan menuntut tinggi badan dan kekuatan fisik. Untuk memenuhi kriteria ini Disnakertrans Bantul lebih memperketat proses seleksi. Bambang mengaku Disnakertrans hanya akan mengirimkan tenaga kerja yang memenuhi kriteria yang ditetapkan perusahaan pengguna tenaga kerja. Meski akibatnya beberapa permintaan sulit terpenuhi seperti lowongan di perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur yang hanya berhasil menjaring 100 calon tenaga kerja dari permintaan yang lebih banyak. Walau demikian menurut Bambang Ketatnya seleksi tidak menyebabkan berkurangnya pengiriman tenaga kerja dari Bantul. Berdasarkan data dari sekitar 2.800 pencari kerja Disankertrans Bantul sudah menempatkan sekitar 1.700 di perusahaan baik dalam dan luar negeri.

Pengetatan proses seleksi calon tenaga kerja juga dilakukan perusahaan penyalur tenaga kerja. Rudi Sobirin pemilik perusahaan tenaga kerja yang sudah menyalurkan ribuan tenaga kerja asal Bantul ke perusahaan di dalam dan luar negeri mengaku setiap perusahaan pengguna tenaga kerja meminta persyaratan yang berbeda. Sehingga pelaksanaan seleksi juga harus berbeda untuk setiap perusahaan. Namun rata-rata seleksi dialksanakan dalam 3 tahap,meliputi seleksi tertulis,wawancara dan tes kesehatan. Rudi menjelaskan perusahaan tidak secara khusus menerima tenaga kerja baru atau yang sudah berpengalaman. Sebab perusahaan tetap akan memberikan training kepada seluruh karyawan baru. Menyikapi ketatnya seleksi rudi mengaku selalu menyediakan cadangan untuk menghindari terdapatnya calon tenaga kerja yang gugur dalam tahapan seleksi. Rudi menambahkan selama ini lebih banyak menyalurkan tenaga kerja wanita. Meski pernah menyalurkan tenaga kerja pria namun jumlahnya sangat sedikit. (tok)

DPT tetap harus diperbaiki

Kp Berdasarkan penyisiran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bantul masih menemukan terdapatnya kesalahan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul. Anggota Panwalsu Bantul Herlina mengatakan dari sampel di beberapa TPS masih terdapat orang meninggal dunia yang masuk data dan nama ganda. Herlina mencontohkan di desa Patalan Jetis jumlah orang meinggal dunia yang masuk daftar mencapai 141 dan jumlah naman ganda mencapai 68. Herlina mengaku sudah melaporkan hasil penyisiran ini ke KPU Bantul yang berjanji akan segera menindaklanjuti. Meski tidak seratus persen Valid namun herlina berharap minimal DPT mendekati angka riilnya.

Sementara itu hingga mendekati masa tenang Panwaslu Bantul baru menemukan pelanggaran yang bersifat administratif dalam pelaksanaan kempanye pemilu presiden. Herlina mengatakan penggunaan mobil dinas sebenarnya bisa dikategorikan pelanggaran pidana namun tidak terdapat sangsi yang jelas untuk pelanggaran ini. Herlina menambahkan Panwaslu Bantul juga tidak menemukan bahan sosialisasi yang oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diperintahkan untuk ditarik karena dinilai menguntungkan salah satu pasangan Capres-Cawapres tertentu. Sesuai instruksi Bawaslu Panwaslu Bantul akan menarik bila menemukan bahan sosialisasi yang dimaksud. (tok)

TK semakin mahal, BOS diperlukan

KP Pemerintah melalui Pemda Bantul hingga kini belum menganggarkan alokasi khusus untuk mengelola taman kanak-kanak (TK). Akibatnya tiap TK mematok harga yang bervariasi yang dibebankan kepada siswanya. Beberapa TK mematok harga yang sangat tinggi hingga mencapai jutaan rupiah sebagai biaya operasional. Muhammad Arif, staf pengajar di TK Primagama mengatakan pihaknya menganggarkan biaya operasional bagi siswanya senilai 3 juta rupiah, biaya SPP senilai 200 ribu rupiah dan biaya pendaftaran senilai 200 ribu rupiah, Arif menjelaskan biaya tersebut akan dikembalikan kepada siswa dalam bentuk fasilitas belajar diantaranya tas, seragam, buku dan kegiatan-kegiatan seperti berenang dan outbond. Arif mengaku biaya tersebut relative lebih rendah dibandingkan biaya TK primagama di Kota Jogja yang mencapai 5 juta rupiah. Arif menambahkan pihaknya tidak memperoleh dukungan dana dari pemerintah sehingga pembiayaan seluruhnya dibebankan kepada siswa.

Sementara itu Nanik Sunarni, staf pengajar TK Masitoh Ketandan Pandak mengaku biaya operasional di sekolahnya tidak mencapai 500 ribu rupiah. Sedangkan biaya SPP hanya berkisar 20.000 hingga 35.000 rupiah per bulan. Saat pendaftaran, siswa hanya dibebani biaya pengadaan seragam saja. Nanik menegaskan keberadaan biaya operasional sekolah (BOS) sangat diperlukan bagi kegiatan belajar mengajar di TK karena hampir setiap tahun terdapat tunggakan dari siswa. Nanik menjelaskan tiap tahun dana yang berhasil dihimpun dari siswa hanya mencapai 60 persen sehingga terjadi tunggakan 1 hingga 2 juta rupiah per tahun. Hal itu menyebabkan sekolah hanya mampu memberikan gaji guru senilai 100 ribu per bulan. Selain siswa, sekolah juga menggantungkan pembiayaan dari usaha sampingan dan swadaya guru.

Di bagian lain Staf bagian pendidikan nonformal Dinas Pendidikan Menengah dan Nonformal Kabupaten Bantul Nurbudiyono membenarkan tidak adanya dukungan dana dari pemerintah untuk operasional TK. Nurbudi menjelaskan hampir semua TK di Bantul pengelolaannya diserahkan ke swasta. Nurbudi menyadari pentingnya keberadaan dana BOS bagi TK, namun pembiayaan tersebut bergantung kepada pemerintah pusat. Saat ini di Bantul terdapat 512 TK swasta dan 1 TK Negeri di Timbulharjo Sewon. TK negeri tersebut juga tidak memperoleh suntikan dana dari Pemda Bantul karena pendirian TK negeri diatur oleh Dinas Pendidikan Provinsi DIY. (lia)

Helm dicuri, gantian mencuri milik yang lain

KP Karena kesal helmnya dicuri orang lain, Edi Sugiyanto nekat mencuri helm di komplek perumahan Gumuk Indah Tamantirto Kasihan Bantul. Akibatnya Edi dijatuhi hukuman penjara 2 bulan 15 hari oleh Majelis Hakim Marliyus dalam persidangan di PN Bantul Rabu siang. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Siti Hidayatun selama 4 bulan penjara. Kejadian terjadi sekitar bulan April 2009 saat Edi melintas dengan sepeda motornya di komplek perumahan Gumuk Indah. Dalam persidangan Edi mengaku tertarik memiliki helm yang berada di halaman sebuah rumah. Edi pun turun dari motornya dan mengambil helm tersebut. Namun sebelum Edi berhasil membawa helm tersebut, pemilik helm menarik kerah bajunya dari belakang dan melaporkan Edi ke Polsek Kasihan. MH Marliyus dalam persidangan menyebutkan hal-hal yang meringankan hukuman diantaranya Edi belum sempat menikmati hasil pencuriannya. (lia)

Juli 3, 2009 - Posted by | Info Harian |

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: