Infobantul’s Blog

melihat bantul dengan telinga

Pemkab bentul lembaga khusus tangani ketahanan pangan

4 Juli 2009

Kp Pemerintah kabupaten Bantul akan membentuk Lembaga yang khusus menangani ketahanan pangan dan penyuluhan. Rencana ini menjadi salah satu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari 7 Raperda yang diajukan eksekutif dalam rapat paripurna DPRD Bantul Jum’at pagi. Ditemui seusai rapat Paripurna Bupati Bantul Idam Samawi mengatakan pembentukan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan menjadi sebuah tuntutan yang harus segera dilaksanakan. Idam menilai dengan 42 persen warga masyarakat Bantul yang hidup dari sektor pertanian maka tugas Dinas Pertanian menjadi sangat berat. Sehingga beban di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan harus dikurangi. Idam optimis dengan pembagian tugas ini akan mampu mempertahankan surplus hasil pertanian dari luas lahan pertanian yang terus berkurang. Idam menjelaskan untuk menyesuaikan dengan struktur pemerintah pusat maka bidang peternakan yang sebelumnya menjadi satu dengan Dinas Kelautan dan Perikanan akan digabung dengan Dinas Pertanian. Idam mengaku selama ini cukup mengalami kesulitan berkaitan dengan pembangian tugas dan alokasi anggaran dari pemerintah pusat sebagai akibat terdapatnya perbedaan struktur dengan pemerintah pusat.

Dibagian lain Ketua DPRD Bantul Joko Purnomo menyambut positif rencana ini. Meski efektifitasnya baru dapat dilihat setelah lembaga yang bersangkutan bekerja namun secara substansi Joko menilai pemecahan lembaga ini bertujuan mengoptimalkan tugas masing-masing lembaga. Meski secara substansi joko setuju dengan langkah pemerintah kabupaten Bantul namun DPRD Bantul tetap akan melakukan kajian dan pembahasan terhadap Raperda ini. Joko mengaku DPRD Bantul akan membentuk minimal 5 Panitia khusus untuk membahas 7 Raperda yang diajukan pemerintah kabupaten Bantul ini. (tok)

Logistik ditarget selesai Senin (6/6)

petugas sedang mempersiapkan logistik yang akan disalurkan ke kelurahan, Jumat (3/6)

petugas sedang mempersiapkan logistik yang akan disalurkan ke kelurahan, Jumat (3/6)

KP KPU bantul mentargetkan pengiriman logistik pilpres dapat selesai Senin 6 Juli sehingga Selasa 7 Juli KPU dapat mengevaluasinya. Jumat pagi KPU Bantul mulai mendistribusikan bilik suara kepada petugas pemungutan suara (PPS) di setiap kantor kelurahan. Ketua KPU Bantul Budi Wiryawan mengatakan kelengkapan lain sebagian sudah dikirimkan hari sebelumnya dan sebagian lain akan dikirimkan mulai Sabtu pagi. Budi menyebutkan peralatan yang sudah diterima PPS diantaranya salinan daftar pemilih tetap (DPT) dan undangan pemilih. Sedangkan logistik yang akan dikirimkan Sabtu pagi surat suara, delapan jenis formulir, tanda pengenal petugas, segel, template tuna netra, sampul, penanda surat suara, lem dan tinta. Budi menambahkan semua perlengkapan logistik pemilu presiden sudah diterima oleh KPU Bantul. Perlengkapan terakhir yang diterima KPU Bantul adalah template tuna netra Kamis malam.Budi menjelaskan template tuna netra akan dibagikan ke setiap TPS, masing-masing mendapatkan satu template. (lia)

Pasar Bantul mulai direhab

KP Perbaikan Pasar Bantul sudah dimulai sejak dua minggu lalu. Pemerintah Kabupaten Bantul memulai pembangunan dari bagian belakang atau sebelah barat pasar. Pedagang yang menempatinya untuk sementara ditempatkan di jalan sebelah barat pasar sehingga jalan tersebut saat ini ditutup. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul Gatot Suteja mengatakan pembangunan tersebut merupakan pembangunan tahap pertama Pasar Bantul dengan dana senilai 5 miliar rupiah dari APBD Provinsi DIY. Untuk sementara dana digunakan untuk membangun 24 kios dan beberapa los. Kios dan los akan digunakan untuk menampung pedagang arahan yang memenuhi sebelah selatan dan barat Pasar Bantul. Tahun ini ditargetkan bangunan sebelah barat dapat diselesaikan dan digunakan oleh pedagang. Mulai tahun 2010 baru akan dimulai kembali pembangunan tahap berikutnya. (lia)

Umur menjadi persyaratan masuk SD

KP Sekolah dasar (SD) negeri sudah mengumumkan hasil penerimaan peserta didik baru (PPDB) Jumat pagi. PPDB di SD didasarkan pada umur calon siswa. Dalam peraturan bupati nomor 41 tahun 2009 tentang pedoman PPDB siswa yang diwajibkan untuk diterima di SD adalah siswa yang sudah berumur tujuh tahun, sedangkan siswa berumur enam tahun boleh diterima. Ketua PPDB SD Bakulan Jetis Pardiyem mengatakan di sekolahnya terdapat seorang siswa yang belum genap berumur enam tahun namun diterima sebagai siswa. Pardiyem menjelaskan siswa bersangkutan sudah lancar membaca sehingga diperkirakan dapat mengikuti pelajaran ketika proses belajar mengajar sudah berjalan. Pardiyem menambahkan antusiasme siswa mendaftar pada PPDB tahun ini lebih besar dibandingkan PPDB tahun 2008. Pardiyem memperkirakan hal tersebut akan terus berlangsung karena minat sekolah semakin tinggi. Selain itu fasilitasi pemerintah melalui biaya operasional sekolah (BOS) meringankan biaya sekolah. Pardiyem menjelaskan SD Bakulan menerima seluruh siswa yang mendaftar sebanyak 57 siswa. 57 siswa tersebut dibagi dalam dua kelas yang maksimal kuotanya 30 siswa per kelas. Meski kurang tiga orang siswa, Pardiyem mengaku tidak kekurangan murid karena terdapat 5 orang siswa tinggal kelas. (lia)

BKK: gakin turun 20%

Kp Badan Kesejahteraan Keluarga,Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BKK,PP dan KB) optimis dapat menekan jumlah kepala keluarga miskin mencapai 20 persen pada akhir tahun 2009. Staf Bidang Pengolahan Data Lestari menjelaskan meski terdapat kenaikan standar penentuan Kepala Keluarga Miskin namun dengan berbagai program bantuan yang digulirkan pemerintah kabupaten Bantul maka jumlah kepala keluarga miskin dapat ditekan. Lestari memastikan turunnya jumlah warga miskin ini hanya bersifat sementara. Sebab sebagian besar bantuan pemerintah kabupaten Bantul berupa program pemberdayaan keluarga.

Dibagian lain Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bantul mengaku belum pernah menerima laporan yang valid tentang jumlah keluarga miskin di Bantul. Agus menilai sistim pendataan keluarga miskin di Bantul perlu diperbaiki. Sebab berdasarkan data Jamkesos propinsi masih banyak warga Bantul yang mengajukan permohonan karena tidak termasuk dalam data keluarga miskin. Selain itu proses distribusi program bantuan juga perlu dibenahi karena sering terjadi overlap. Disatu sisi terdapat warga miskin yang menerima bantuan dari beberapa lembaga namun di sisi lainnya terdapat keluarga miskin yang sama sekali tidak tersentuh program bantuan. Agus menilai kondisi ini disebabkan masih banyaknya program bantuan yang hanya dapat diperoleh oleh pihak yang dapat mengaksesnya. (tok)

Juli 6, 2009 - Posted by | Info Harian |

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: