Infobantul’s Blog

melihat bantul dengan telinga

Nyontreng dobel siap diadili

13 Juli 2009

KP Kasus pencontrengan dobel oleh simpatisan Partai Demokrat segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bantul. Saat ini kasus sudah ditangani oleh Polres Bantul dan Polres sudah mengantongi bukti yang cukup untuk melimpahkannya ke Kejaksaan Negeri Bantul. Kasat Reskrim Ilham Efendi Lubis mengatakan pihaknya sudahmemiliki  tiga alat bukti kuat diantaranya keterangan saksi, undangan untuk mencontreng dan peraturan KPU tentang pelarangan mencontreng di dua tempat atau lebih. Polres hanya perlu melengkapinya dengan keterangan tersangka. Ilham menambahkan pihaknya sudah memeriksa tujuh orang saksi terkait permasalahan tersebut. Ketujuh saksi merupakan unsur dari KPU, Panwaslu dan petugas KPPS. Sedangkan pemeriksaan terhadap tersangka akan dilaksanakan Selasa 14 Juli. Surat panggilan pemeriksaan tersangka sudah selesai diproses oleh Polres Bantul. Polres Bantul hanya memiliki waktu 14 hari sejak Jumat 10 Juli untuk menyelesaikan pemberkasan sebagai persyaratan pelimpahan kasus ke Kejaksaan Negeri Bantul.

Di bagian lain Anggota Panwaslu Bantul Supardi mengatakan pihaknya belum dapat pelimpahan kasus ke PN Bantul karena pihaknya saat ini masih melengkapi bukti. Salah satu bukti yang sedang diusahakan oleh Panwaslu adalah surat edaran dari KPU terkait pemberian undangan kepada nama ganda. Supardi menjelaskan, KPU sebelumnya sudah menyampaikan supaya nama ganda hanya diberi satu undangan saja sehingga tidak menyalahgunakan hak pilihnya. Panwaslu memiliki tenggang waktu hingga Senin 13 Juli untuk melengkapi bukti tersebut. Sedangkan bukti lain yang sudah disampaikan oleh Panwaslu ke Polres Bantul diantaranya daftar pemilih tetap (DPT), undangan mencontreng, keterangan saksi dan peraturan KPU tentang pelarangan pencotrengan lebih dari satu kali. (lia)

Undangan dobel tersebar

KP Pemberian undangan dobel untuk mencontreng masih didapati di beberapa kecamatan diantaranya di Kecamatan Kasihan. Panwascam Kasihan Kris Herliana mengaku mendapati keluhan seorang warga di lingkup kecamatan Kasihan yang memperoleh dua undangan mencontreng. Namun setelah dipastikan, warga tersebut hanya menggunakan hak pilihnya di salah satu TPS. Kris menambahkan warga lain yang baru saja cerai dengan suaminya juga mendapatkan dua undangan mencontreng. Salah satu undangan berlaku untuk mencontreng di Kecamatan Kasihan dan undangan lain mencontreng di Kota Jogja. Sebelum pencontrengan, warga bersangkutan dihubungi petugas KPPS untuk mengetahui kepastian tempat pencontrengan. Setelah warga tersebut memberi kepastian untuk mencontreng di Kota Jogja, undangan tidak diberikan. Kris sudah melaporkan permasalahan undangan dobel tersebut kepada Panwaslu Bantul. (lia)

10.000 pedagang pasar terjerat rentenir

Kp Sekitar 10 ribu pedagang pasar tradisional di Bantul saat ini masih terjerat praktek rentenir. Dengan dana yang berputar mencapai 100 milyar rupiah. Bila diasumsikan bunga pinjaman sekitar 10 persen maka dana pedagang pasar tradisional yang terserap untuk membayar bunga rentenir mencapai 10 milyar rupiah. Sehingga menjadi kewajiban pemerintah kabupaten Bantul untuk menyelamatkan dana yang cukup besar dan membebaskan pedangan pasar tradisional dari jeratan rentenir. Salah satunya melalui pembentukan koperasi pedagang pasar. Bupati Bantul Idam Samawi menyampaikan pernyataan ini seusai menjadi inspektur upacara pada peringatan hari koperasi ke-62 di lapangan Pantai Depok Parangtritis. Idam menjelaskan langkah pertama akan diawali dengan pendataan jumlah pedagang pasar tradisional yang terjerat rentenir. Setelah didata pemerintah kabupaten Bantul akan mempertemukan mereka dengan seluruh Bank dan koperasi yang beroperasi di Bantul agar memperoleh kredit untuk melunasi pinjaman rentenir. Setelah pinjaman rentenir lunas pedagang diwajibkan membentuk koperasi. Idam mengakui tanpa menggandeng Bank dan Koperasi dengan dana 10 milyar rupiah pertahun pemerintah kabupaten Bantul tidak akan mampu menuntaskan permasalahan ini. Idam menambahkan pemerintah kabupaten Bantul mengupayakan kemudahan proses kredit diantaranya dengan jaminan lapak tempat berjualan di pasar.

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Bantul Yahya mengakui masih terbatasnya jumlah koperasi di kalangan pedagang pasar tradisional. Dari 378 koperasi di Bantul hanya terdapat 7 koperasi pedagang pasar tradisional. Sehingga Disperindagkop Bantul terus menggalakan program pembentukan koperasi pedagang pasar tradisional. Upaya ini antara lain dilakukan dengan memberikan pemantapan pelatihan bagi pengurus koperasi untuk dapat mensosialisasikan keuntungan mengikuti koperasi. Yahya menilai dengan semakin banyaknya koperasi pedagang pasar tradisional maka praktek rentenir akan semakin berkurang. Selain itu Disperindagkop Bantul juga berupaya menaikan status Badan Hukum Koperasi sehingga sejajar dengan perseroan terbatas. Yahya menjelaskan dengan status ini maka setiap terdapat permasalahan antara pengurus dan anggota koperasi dapat diselesaikan lewat pengadilan. Sehingga status ini akan semakin meningkatkan kepercayaan anggota untuk menyimpan uangnya di koperasi. Sebab selama ini anggota khawatir uangnya akan dilarikan pengurus sebagai dampak tidak kuatnya badan hukum koperasi. (tok)

Sebagian besar warga Bantul tak tahu demokrasi

Kp Hanya sekitar 48 persen warga Bantul yang mengetahui demokrasi. Hal ini antara lain dapat dilihat dari sekitar 96 persen warga yang tidak mengenal wakil rakyat beserta tugasnya. Sementara sekitar 4 persen warga yang mengenal wakil rakyat tidak pernah menyampaikan aspirasinya. Data-data ini merupakan sebagian hasil penelitian yang dilakukan Mery Choulina siswi kelas 12 IPA SMA Negeri 1 Bantul. Mery sengaja mempresentasikan hasil penelitian ini ke Komisi A DPRD Bantul. Selain sebagai bahan referensi bagi DPRD Bantul mery juga berharap mendapat kritik dan saran terhadap hasil penelitiannya yang mengambil judul Paradigma Masyarakat terhadap demokrasi. Mery mengaku masukan dari DPRD Bantul akan menjadi bahan dalam penelitian selanjutnya yang mengambil judul generasi muda dan demokrasi. Hasil penelitian ini akan diikutkan dalam lomba penulisan karya ilmiah tingkat nasional yang diselenggarakan Universitas Indonesia. Mery menambahkan kurang aplikatifnya mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarnegaraan (PPKN) dalam kehidupan bermasyarakat. (tok)

Sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia

Disnakertrans tidak proses TKI periode 25 Juli

KP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul memastikan untuk tidak memproses permintaan tenaga kerja indonesia (TKI) sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia mulai 25 Juli 2009. Kabid Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Bantul Bambang Sugiarto mengatakan saat ini pemerintah sedang menunggu revisi MOU atau perjanjian dua pihak antara Indonesia dengan Malaysia terkait pengiriman TKI sebagai pembantu rumah tangga. Bambang berharap setelah revisi MOU selesai, TKI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia lebih diperhatikan hak-haknya dan pemerintah lebih mudah melakukan monitoring. Monitoring yang perlu dilakukan diantaranya monitoring gaji pembantu rumah tangga dan inspeksi setiap tiga bulan sekali. Bambang menambahkan meski pengiriman TKI pembantu rumah tangga dihentikan, permintaan resmi dari Malaysia masih tinggi. (lia)

<!–[if !mso]> <! st1\:*{behavior:url(#ieooui) } –>

KP Kasus pencontrengan dobel oleh simpatisan Partai Demokrat segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bantul. Saat ini kasus sudah ditangani oleh Polres Bantul dan Polres sudah mengantongi bukti yang cukup untuk melimpahkannya ke Kejaksaan Negeri Bantul. Kasat Reskrim Ilham Efendi Lubis mengatakan pihaknya sudahmemiliki tiga alat bukti kuat diantaranya keterangan saksi, undangan untuk mencontreng dan peraturan KPU tentang pelarangan mencontreng di dua tempat atau lebih. Polres hanya perlu melengkapinya dengan keterangan tersangka. Ilham menambahkan pihaknya sudah memeriksa tujuh orang saksi terkait permasalahan tersebut. Ketujuh saksi merupakan unsur dari KPU, Panwaslu dan petugas KPPS. Sedangkan pemeriksaan terhadap tersangka akan dilaksanakan Selasa 14 Juli. Surat panggilan pemeriksaan tersangka sudah selesai diproses oleh Polres Bantul. Polres Bantul hanya memiliki waktu 14 hari sejak Jumat 10 Juli untuk menyelesaikan pemberkasan sebagai persyaratan pelimpahan kasus ke Kejaksaan Negeri Bantul.

Di bagian lain Anggota Panwaslu Bantul Supardi mengatakan pihaknya belum dapat pelimpahan kasus ke PN Bantul karena pihaknya saat ini masih melengkapi bukti. Salah satu bukti yang sedang diusahakan oleh Panwaslu adalah surat edaran dari KPU terkait pemberian undangan kepada nama ganda. Supardi menjelaskan, KPU sebelumnya sudah menyampaikan supaya nama ganda hanya diberi satu undangan saja sehingga tidak menyalahgunakan hak pilihnya. Panwaslu memiliki tenggang waktu hingga Senin 13 Juli untuk melengkapi bukti tersebut. Sedangkan bukti lain yang sudah disampaikan oleh Panwaslu ke Polres Bantul diantaranya daftar pemilih tetap (DPT), undangan mencontreng, keterangan saksi dan peraturan KPU tentang pelarangan pencotrengan lebih dari satu kali. (lia)

Undangan dobel tersebar

KP Pemberian undangan dobel untuk mencontreng masih didapati di beberapa kecamatan diantaranya di Kecamatan Kasihan. Panwascam Kasihan Kris Herliana mengaku mendapati keluhan seorang warga di lingkup kecamatan Kasihan yang memperoleh dua undangan mencontreng. Namun setelah dipastikan, warga tersebut hanya menggunakan hak pilihnya di salah satu TPS. Kris menambahkan warga lain yang baru saja cerai dengan suaminya juga mendapatkan dua undangan mencontreng. Salah satu undangan berlaku untuk mencontreng di Kecamatan Kasihan dan undangan lain mencontreng di Kota Jogja. Sebelum pencontrengan, warga bersangkutan dihubungi petugas KPPS untuk mengetahui kepastian tempat pencontrengan. Setelah warga tersebut memberi kepastian untuk mencontreng di Kota Jogja, undangan tidak diberikan. Kris sudah melaporkan permasalahan undangan dobel tersebut kepada Panwaslu Bantul. (lia)

10.000 pedagang pasar terjerat rentenir

Kp Sekitar 10 ribu pedagang pasar tradisional di Bantul saat ini masih terjerat praktek rentenir. Dengan dana yang berputar mencapai 100 milyar rupiah. Bila diasumsikan bunga pinjaman sekitar 10 persen maka dana pedagang pasar tradisional yang terserap untuk membayar bunga rentenir mencapai 10 milyar rupiah. Sehingga menjadi kewajiban pemerintah kabupaten Bantul untuk menyelamatkan dana yang cukup besar dan membebaskan pedangan pasar tradisional dari jeratan rentenir. Salah satunya melalui pembentukan koperasi pedagang pasar. Bupati Bantul Idam Samawi menyampaikan pernyataan ini seusai menjadi inspektur upacara pada peringatan hari koperasi ke-62 di lapangan Pantai Depok Parangtritis. Idam menjelaskan langkah pertama akan diawali dengan pendataan jumlah pedagang pasar tradisional yang terjerat rentenir. Setelah didata pemerintah kabupaten Bantul akan mempertemukan mereka dengan seluruh Bank dan koperasi yang beroperasi di Bantul agar memperoleh kredit untuk melunasi pinjaman rentenir. Setelah pinjaman rentenir lunas pedagang diwajibkan membentuk koperasi. Idam mengakui tanpa menggandeng Bank dan Koperasi dengan dana 10 milyar rupiah pertahun pemerintah kabupaten Bantul tidak akan mampu menuntaskan permasalahan ini. Idam menambahkan pemerintah kabupaten Bantul mengupayakan kemudahan proses kredit diantaranya dengan jaminan lapak tempat berjualan di pasar.

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Bantul Yahya mengakui masih terbatasnya jumlah koperasi di kalangan pedagang pasar tradisional. Dari 378 koperasi di Bantul hanya terdapat 7 koperasi pedagang pasar tradisional. Sehingga Disperindagkop Bantul terus menggalakan program pembentukan koperasi pedagang pasar tradisional. Upaya ini antara lain dilakukan dengan memberikan pemantapan pelatihan bagi pengurus koperasi untuk dapat mensosialisasikan keuntungan mengikuti koperasi. Yahya menilai dengan semakin banyaknya koperasi pedagang pasar tradisional maka praktek rentenir akan semakin berkurang. Selain itu Disperindagkop Bantul juga berupaya menaikan status Badan Hukum Koperasi sehingga sejajar dengan perseroan terbatas. Yahya menjelaskan dengan status ini maka setiap terdapat permasalahan antara pengurus dan anggota koperasi dapat diselesaikan lewat pengadilan. Sehingga status ini akan semakin meningkatkan kepercayaan anggota untuk menyimpan uangnya di koperasi. Sebab selama ini anggota khawatir uangnya akan dilarikan pengurus sebagai dampak tidak kuatnya badan hukum koperasi. (tok)

Sebagian besar warga Bantul tak tahu demokrasi

Kp Hanya sekitar 48 persen warga Bantul yang mengetahui demokrasi. Hal ini antara lain dapat dilihat dari sekitar 96 persen warga yang tidak mengenal wakil rakyat beserta tugasnya. Sementara sekitar 4 persen warga yang mengenal wakil rakyat tidak pernah menyampaikan aspirasinya. Data-data ini merupakan sebagian hasil penelitian yang dilakukan Mery Choulina siswi kelas 12 IPA SMA Negeri 1 Bantul. Mery sengaja mempresentasikan hasil penelitian ini ke Komisi A DPRD Bantul. Selain sebagai bahan referensi bagi DPRD Bantul mery juga berharap mendapat kritik dan saran terhadap hasil penelitiannya yang mengambil judul Paradigma Masyarakat terhadap demokrasi. Mery mengaku masukan dari DPRD Bantul akan menjadi bahan dalam penelitian selanjutnya yang mengambil judul generasi muda dan demokrasi. Hasil penelitian ini akan diikutkan dalam lomba penulisan karya ilmiah tingkat nasional yang diselenggarakan Universitas Indonesia. Mery menambahkan kurang aplikatifnya mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarnegaraan (PPKN) dalam kehidupan bermasyarakat. (tok)

Sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia

Disnakertrans tidak proses TKI periode 25 Juli

KP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul memastikan untuk tidak memproses permintaan tenaga kerja indonesia (TKI) sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia mulai 25 Juli 2009. Kabid Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Bantul Bambang Sugiarto mengatakan saat ini pemerintah sedang menunggu revisi MOU atau perjanjian dua pihak antara Indonesia dengan Malaysia terkait pengiriman TKI sebagai pembantu rumah tangga. Bambang berharap setelah revisi MOU selesai, TKI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia lebih diperhatikan hak-haknya dan pemerintah lebih mudah melakukan monitoring. Monitoring yang perlu dilakukan diantaranya monitoring gaji pembantu rumah tangga dan inspeksi setiap tiga bulan sekali. Bambang menambahkan meski pengiriman TKI pembantu rumah tangga dihentikan, permintaan resmi dari Malaysia masih tinggi. (lia)

Juli 17, 2009 - Posted by | Info Harian

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: