Infobantul’s Blog

melihat bantul dengan telinga

Simpatisan demokrat nyontreng dobel

11 Juli 2009

KP Jumat pagi Panwaslu Bantul melimpahkan kasus simpatisan Partai Demokrat Kecamatan Sedayu yang diindikasikan mencontreng di dua TPS berbeda. Anggota Panwaslu Bantul Herlina menjelaskan berdasar investigasi lapangan yang dilakukan Panwaslu sehari sebelumnya, pihaknya merasa sudah memperoleh bukti dan keterangan saksi yang cukup. Selain itu terdakwa juga mengakui membasuh bekas tinta setelah mencontreng di TPS pertama dengan alasan supaya sah ketika dipakai sholat. Herlina menilai alasan tersebut tidak masuk akal, namun justru memperkuat dugaan unsur kesengajaan untuk mencontreng di dua tempat yang berbeda. Terdakwa juga mengaku dirinya disuruh oleh seorang teman untuk mencontreng dua kali karena memiliki dua undangan. Karena sudah memiliki bukti dan keterangan saksi yang cukup, Panwaslu tidak mempertanyakan lebih jauh mengenai pilihan terdakwa dalam pemilu. Namun terdakwa mengaku dirinya adalah bekas simpatisan Partai Demokrat. Lebih lanjut Herlina menjelaskan kasus tersebut akan didiskusikan dalam gelar perkara dengan Polres Bantul dan Kejaksaan Negeri Bantul. Bila ketiga pihak menilai bukti dan keterangan saksi mencukupi, kasus dapat segera dilimpahkan ke Kejaksaan untuk penyidikan lebih lanjut.

Herlina menambahkan Panwaslu saat ini juga menemukan pelanggaran baru tentang terdapatnya seorang anggota perlindungan masyarakat (linmas) yang merangkap menjadi saksi di Kecamatan Sedayu. Namun Herlina menegaskan pelanggaran tersebut bersifat administratif, bukan tindak pidana hukum sehingga Panwaslu akan merekomendasikan nya ke KPU Bantul. Pemberian sanksi pelanggaran administratif merupakan kewenangan KPU Bantul. (lia)

Tarif wisata naik dua kali lipat

Pendapatan turut meningkat

KP Kenaikan tarif wisata hingga dua kali lipat tidak memberikan dampak terhadap minat kunjungan ke obyek-obyek wisata di Kabupaten Bantul. Data Dinas Pariwisata Bantul menyebutkan jumlah kunjungan wisata tahun 2008 hingga bulan Juni mencapai 143 ribu orang. Sedangkan tahun 2009 hingga Bulan Juni jumlahnya meningkat hingga 159 ribu orang atau meningkat 11 persen dibandingkan tahun 2008. Data juga menunjukkan peningkatan pendapatan dari 233 juta periode Juni 2008 menjadi 466 juta periode Juni 2009 atau meningkat 100 persen. Sedangkan target pendapatan selama tahun 2009 senilai 2,4 miliar rupiah dan saat ini sudah terealisasi 86%. Sekitar 95% pendapatan bersumber dari pemasukan retribusi Pantai Parangtritis. Kasubag Bina Program Dinas Pariwisata Husin Bakhri menilai berbagai atraksi yang disuguhkan di obyek pariwisata terutama Pantai Parangtritis dan perbaikan fasilitas wisata pantai parangtritis menjadi daya penyerap pengunjung. Tahun 2009 melalui APBD perubahan, Dinas Pariwisata menganggarkan dana senilai 75 juta rupiah untuk perbaikan fasilitas wisata.

Di bagian lain Ketua Komisi C DPRD Bantul menilai tarif baru tersebut perlu dipertahankan meski tujuan utama bukan peningkatan jumlah kunjungan melainkan peningkatan pelayanan wisata. Giring menjelaskan tarif yang besar akan menjadikan Bantul memperoleh pendapatan yang besar. Pendapatan besar tersebut akan diarahkan untuk perbaikan tempat wisata sehingga meningkatkan kenyamanan berkunjung. Giring mencontohkan di Pantai Parangtritis saat ini sudah semakin bersih dan nyaman untuk dikunjungi. Giring menambahkan kenaikan tarif hingga dua kali lipat di sejumlah obyek wisata di Bantul masih dinilai wajar karena besaran tarif jauh lebih kecil dibandingkan tarif wisata di kabupaten dan kota lain di Provinsi DIY. (lia)

Bahas tujuh raperda

DPRD bentuk empat pansus

Kp DPRD Bantul membentuk 4 Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas 7 Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan pemerintah kabupaten Bantul. Berdasarkan keputusan dalam rapat Paripurna Pansus disusun berdasarkan komisi-komisi di DPRD Bantul. Ketua DPRD Bantul Joko Purnomo mengatakan Pansus 1 atau Komisi A membahas Raperda tentang pembentukan Organisasi satuan polisi pamong praja dan Raperda tentang perubahan pertama perda nomor 16 tahun 2007 tentang pembentukan dinas daerah dilingkungan pemerintah kabupaten Bantul. Pansus 2 atau Komisi B membahas Raperda Pembentukan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan kabupaten Bantul dan Raperda tentang perubahan pertama Perda nomor 17 tahun 2007 tentang pembentukan organisasi lembaga teknis di lingkungan pemerintah kabupaten Bantul. Pansus 3 atau Komisi C membahas Raperda tentang retribusi pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat dan Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa. serta Pansus 4 atau Komisi D membahas Raperda tentang Pedoman Perencanaan pembangunan desa. tiga komisi atau Pansus menyetujui unsur pimpinan komisi secara otomatis menjadi pimpinan pansus.kecuali Komisi D atau Pansus 4 yang harus melakukan pembicaraan ulang untuk memilih pimpinan Pansus. (tok)

Penempatan kerja baru capai 965

Kp Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) kabupaten Bantul baru dapat menempatkan 965 tenaga kerja dari 2.257 pencari kerja mulai Januari hingga Juli 2009. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja Disnakertrans Bantul Bambang Sugiantoro mengaku sudah berupaya maksimal untuk lebih banyak menempatkan tenaga kerja. Sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Bantul yang sudah mencapai 35 ribu pada tahun 2008. Bambang memastikan bila tidak mendapat pekerjaan maka jumlah pencari kerja akan menambah jumlah pengangguran. Namun untuk dapat sebanyak mungkin menempatkan tenaga kerja Disnakertrans Bantul menghadapi banyak kendala. Seperti kualitas calon tenaga kerja yang tidak sesuai standar untuk pengiriman keluar negeri dan keluar propinsi. Selain itu kebijakan otonomi daerah yang justru semakin mempersempit peluang untuk menempatkan tenaga kerja ke daerah lain. Sebab setiap daerah memiliki kebijakan mengutamakan tenaga penggunaan tenaga kerja lokal. (tok)

11 Juli 2009

KP Jumat pagi Panwaslu Bantul melimpahkan kasus simpatisan Partai Demokrat Kecamatan Sedayu yang diindikasikan mencontreng di dua TPS berbeda. Anggota Panwaslu Bantul Herlina menjelaskan berdasar investigasi lapangan yang dilakukan Panwaslu sehari sebelumnya, pihaknya merasa sudah memperoleh bukti dan keterangan saksi yang cukup. Selain itu terdakwa juga mengakui membasuh bekas tinta setelah mencontreng di TPS pertama dengan alasan supaya sah ketika dipakai sholat. Herlina menilai alasan tersebut tidak masuk akal, namun justru memperkuat dugaan unsur kesengajaan untuk mencontreng di dua tempat yang berbeda. Terdakwa juga mengaku dirinya disuruh oleh seorang teman untuk mencontreng dua kali karena memiliki dua undangan. Karena sudah memiliki bukti dan keterangan saksi yang cukup, Panwaslu tidak mempertanyakan lebih jauh mengenai pilihan terdakwa dalam pemilu. Namun terdakwa mengaku dirinya adalah bekas simpatisan Partai Demokrat. Lebih lanjut Herlina menjelaskan kasus tersebut akan didiskusikan dalam gelar perkara dengan Polres Bantul dan Kejaksaan Negeri Bantul. Bila ketiga pihak menilai bukti dan keterangan saksi mencukupi, kasus dapat segera dilimpahkan ke Kejaksaan untuk penyidikan lebih lanjut.

Herlina menambahkan Panwaslu saat ini juga menemukan pelanggaran baru tentang terdapatnya seorang anggota perlindungan masyarakat (linmas) yang merangkap menjadi saksi di Kecamatan Sedayu. Namun Herlina menegaskan pelanggaran tersebut bersifat administratif, bukan tindak pidana hukum sehingga Panwaslu akan merekomendasikan nya ke KPU Bantul. Pemberian sanksi pelanggaran administratif merupakan kewenangan KPU Bantul. (lia)

Tarif wisata naik dua kali lipat

Pendapatan turut meningkat

KP Kenaikan tarif wisata hingga dua kali lipat tidak memberikan dampak terhadap minat kunjungan ke obyek-obyek wisata di Kabupaten Bantul. Data Dinas Pariwisata Bantul menyebutkan jumlah kunjungan wisata tahun 2008 hingga bulan Juni mencapai 143 ribu orang. Sedangkan tahun 2009 hingga Bulan Juni jumlahnya meningkat hingga 159 ribu orang atau meningkat 11 persen dibandingkan tahun 2008. Data juga menunjukkan peningkatan pendapatan dari 233 juta periode Juni 2008 menjadi 466 juta periode Juni 2009 atau meningkat 100 persen. Sedangkan target pendapatan selama tahun 2009 senilai 2,4 miliar rupiah dan saat ini sudah terealisasi 86%. Sekitar 95% pendapatan bersumber dari pemasukan retribusi Pantai Parangtritis. Kasubag Bina Program Dinas Pariwisata Husin Bakhri menilai berbagai atraksi yang disuguhkan di obyek pariwisata terutama Pantai Parangtritis dan perbaikan fasilitas wisata pantai parangtritis menjadi daya penyerap pengunjung. Tahun 2009 melalui APBD perubahan, Dinas Pariwisata menganggarkan dana senilai 75 juta rupiah untuk perbaikan fasilitas wisata.

Di bagian lain Ketua Komisi C DPRD Bantul menilai tarif baru tersebut perlu dipertahankan meski tujuan utama bukan peningkatan jumlah kunjungan melainkan peningkatan pelayanan wisata. Giring menjelaskan tarif yang besar akan menjadikan Bantul memperoleh pendapatan yang besar. Pendapatan besar tersebut akan diarahkan untuk perbaikan tempat wisata sehingga meningkatkan kenyamanan berkunjung. Giring mencontohkan di Pantai Parangtritis saat ini sudah semakin bersih dan nyaman untuk dikunjungi. Giring menambahkan kenaikan tarif hingga dua kali lipat di sejumlah obyek wisata di Bantul masih dinilai wajar karena besaran tarif jauh lebih kecil dibandingkan tarif wisata di kabupaten dan kota lain di Provinsi DIY. (lia)

Bahas tujuh raperda

DPRD bentuk empat pansus

Kp DPRD Bantul membentuk 4 Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas 7 Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan pemerintah kabupaten Bantul. Berdasarkan keputusan dalam rapat Paripurna Pansus disusun berdasarkan komisi-komisi di DPRD Bantul. Ketua DPRD Bantul Joko Purnomo mengatakan Pansus 1 atau Komisi A membahas Raperda tentang pembentukan Organisasi satuan polisi pamong praja dan Raperda tentang perubahan pertama perda nomor 16 tahun 2007 tentang pembentukan dinas daerah dilingkungan pemerintah kabupaten Bantul. Pansus 2 atau Komisi B membahas Raperda Pembentukan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan kabupaten Bantul dan Raperda tentang perubahan pertama Perda nomor 17 tahun 2007 tentang pembentukan organisasi lembaga teknis di lingkungan pemerintah kabupaten Bantul. Pansus 3 atau Komisi C membahas Raperda tentang retribusi pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat dan Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa. serta Pansus 4 atau Komisi D membahas Raperda tentang Pedoman Perencanaan pembangunan desa. tiga komisi atau Pansus menyetujui unsur pimpinan komisi secara otomatis menjadi pimpinan pansus.kecuali Komisi D atau Pansus 4 yang harus melakukan pembicaraan ulang untuk memilih pimpinan Pansus. (tok)

Penempatan kerja baru capai 965

Kp Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) kabupaten Bantul baru dapat menempatkan 965 tenaga kerja dari 2.257 pencari kerja mulai Januari hingga Juli 2009. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja Disnakertrans Bantul Bambang Sugiantoro mengaku sudah berupaya maksimal untuk lebih banyak menempatkan tenaga kerja. Sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Bantul yang sudah mencapai 35 ribu pada tahun 2008. Bambang memastikan bila tidak mendapat pekerjaan maka jumlah pencari kerja akan menambah jumlah pengangguran. Namun untuk dapat sebanyak mungkin menempatkan tenaga kerja Disnakertrans Bantul menghadapi banyak kendala. Seperti kualitas calon tenaga kerja yang tidak sesuai standar untuk pengiriman keluar negeri dan keluar propinsi. Selain itu kebijakan otonomi daerah yang justru semakin mempersempit peluang untuk menempatkan tenaga kerja ke daerah lain. Sebab setiap daerah memiliki kebijakan mengutamakan tenaga penggunaan tenaga kerja lokal. (tok)

Juli 17, 2009 - Posted by | Info Harian |

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: